Polda Aceh Diminta Hentikan Kasus Sengketa Warisan antara Keponakan dengan Paman di Kota Langsa

Ketua FPA, S Sofyan Alatas, S.Sos. @aceHTrend/Syafrizal

ACEHTREND.COM, Langsa – Forum Pemuda Aceh (FPA) meminta pihak Polda Aceh untuk menghentikan kasus terkait sengketa tanah warisan antara keponakan dengan pamannya di Kota Langsa.

Ketua FPA, S Sofyan Alatas, kepada aceHTrend mengatakan, pada Rabu (29/4/2020) besok Polda Aceh akan memanggil terlapor, yakni Sayuti sebagai saksi. Pemanggilan itu berdasarkan surat panggilan Nomor: SP.Gil/365/IV/RES 1.2/2020/Subdit II Resum tertanggal 21 Maret 2020 dalam perkara penyerobotan tanah.

Baca: Gara-Gara Warisan, Dua Anak Yatim di Langsa Dilaporkan ke Polda Aceh oleh Pamannya

“Menurut kami, sebaiknya pihak penyidik menghentikan perkara yang dimaksud. Hal ini mengingat sengketa tanah tersebut telah dimenangkan secara perdata oleh Sayuti dan Desi (abang beradik-red) di Makamah Syar’iyah Langsa hinggga Mahkamah Syar’iyah Aceh dan sekarang perkara hukum perdata tersebut menunggu keputusan Makamah Agung,” ujarnya, Selasa (28/4/2020).

“Kami juga berharap pihak penyidik Polda Aceh untuk bekerja dengan profesional dan penuh kehati-hatian dalam menyikapi laporan dari Dr S (paman terlapor-red),” sebutnya.

Ia mengatakan, penyidik Polda Aceh seyogyanya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 1956, Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 1980 dan Surat Panduan dalam sistem penuntutan Kejaksaan Agung nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 serta Peraturan Kapolri (PERKAP) pasal 61 dan 62.

Menurutnya, seharusnya penyerobotan tanah peninggalan orang tua kandung Sayuti dan Desi itu dituduhkan kepada Dr S, karena sejak tahun 2011 Dr S telah mengusir Sayuti dan Desi dari rumah, menebang puluhan pohon durian, serta merusak doorsmeer peninggalan almarhum ayah Sayuti dan Desi, yang tak lain adalah abang kandung Dr S.

Baca: Terkait Sengketa Warisan yang Berujung Pelaporan Keponakan ke Polda, Ini Penjelasan Sang Paman

Ironisnya lagi kata Sofyan, dalam sengketa itu sepertinya tidak ada kesan kekeluargaan dan itikad baik Dr S terhadap keponakannya sendiri.

“Persoalan sengketa tanah tersebut sangat menjadi perhatian bagi kami dan publik umumnya, mengingat Sayuti dan Desi merupakan kakak-beradik kandung yatim piatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama melindungi dan menjaganya. Bukan sebaliknya mempersulit keadaan,” ujarnya.

“Kami yakin aparat penegak hukum akan bertindak adil sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, mengedepankan azas kemanusian terhadap perkara yang sedang dihadapi Sayuti adalah tanggung jawab moral kita bersama,” katanya lagi.[]

Editor : Ihan Nurdin