Presma UIN Ar-Raniry Sebut PTKIN seolah Dianaktirikan oleh Negara

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Hendra Putra, menyikapi keputusan Kementerian Agama (Kemenag) terkait uang kuliah tunggal (UKT) PTKIN yang dinilai telah mempermainkan nasib mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

“Kita merasa hari ini perguruan tinggi keagamaan Islam seolah dianakditirikan oleh negara,” kata Hendra melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Selasa (28/4/2020).

Hendra menjelaskan, pada 6 April 2020 lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengurangan UKT PTKIN akibat Pandemi Covid-19 dengan besaran minimal 10%. Namun, surat keputusan tersebut dinyatakan tak berlaku lagi setelah terbit surat edaran baru pada 20 April 2020. Surat ini menyatakan pembatalan kebijakan pengurangan UKT disebabkan adanya pengurangan anggaran untuk Kementerian Agama sekitar Rp2 triliun.

Menurutnya, hal ini sangat membingungkan dan jelas tidak masuk akal, sehingga mengecewakan para mahasiswa PTKIN, terlebih mereka yang terdampak Covid-19. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) justru mendapatkan penambahan dana.

“Apakah hal ini yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” ujar Hendra mempertanyakan kebijakan tersebut.

Pemotongan anggaran tersebut kata dia, menjadi tanda tanya besar mengingat Kemenag menaungi sejumlah lembaga pendidikan Islam. Mahasiswa berharap ada penambahan anggaran untuk Kemenag demi menunjang pendidikan di masa pandemi seperti ini.

Reza mengatakan, ia selaku pimpinan mahasiswa UIN Ar-Raniry bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya menuntut bersama hak mereka. Menurutnya, ini bukan hanya persoalan uang, tetapi juga tentang kemanusiaan. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk dunia pendidikan agar kualitasnya membaik, bukan malah membuat kebijakan yang sangat mengecewakan mahasiswa.

“Kita sadar hari ini seluruh pihak mengalami kesulitan dalam kondisi pandemi Covid-19. Mahasiswa menjadi pihak yang mengalami kerugian terbesar juga. Bayangkan keadaan perekonomian mahasiswa ditambah efek pandemi,” katanya.

Reza berharap agar ada perhatian lebih yang diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang seperti Kementerian Agama, Pemerintah Aceh, universitas, dan lain-lain terhadap dunia pendidikan. Jika UKT mahasiswa tidak disubsidi, tentu akan banyak pemuda yang tidak melanjutkan studi karena kendala ekonomi.

“Kami pihak mahasiswa meminta Kementerian Agama segera mencabut surat edaran tersebut dan mendesak pemerintah agar segera mengambil sikap yang cerdas terhadap persoalan ini karena diam bukanlah solusi,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden dan Kemenag juga harus mengambil sikap yang tegas, adil, dan bijaksana dalam persoalan ini. Pendidikan tidak boleh mati dalam kondisi seperti ini.

“Ini bukan hanya tentang kesulitan untuk membayar SPP, mahasiswa juga harus memikirkan tentang bagaimana cara tetap bisa makan dalam beberapa hari ke depan di mana keadaan ekonomi semakin memburuk.”

Saat ini mahasiswa juga membuka open donasi untuk membantu sesama. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk bantuan sembako dan UKT mahasiswa.

Selaku Presiden Mahasiswa, Hendra juga berharap seluruh rektor, ketua BEM atau dewan mahasiswa serta seluruh mahasiswa PTKIN se-Indonesia harus bersatu memperjuangkan hak ini demi masa depan pendidikan serta kemanusiaan yang lebih baik.

“Untuk kawan-kawan mahasiswa, hari ini di negeri yang kacau balau ini sudah seharusnya dari rakyat untuk rakyat. Terkadang harapan dari pemerintah itu seketika bisa berubah menjadi harapan semu. Mereka seolah menutup diri tanpa solusi dengan membiarkan masyarakatnya menghadapi persoalan negeri yang semakin mencekik, sementara mereka sibuk mengasingkan diri,” tutupnya.[]

Editor : Ihan Nurdin