[Suara Ombudsman]: Relaksasi Kredit di Bank Aceh untuk PNS Tidak Tepat

Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin.

Oleh Dr. H. Taqwaddin

Hemat saya, wacana kebijakan yang memudahkan bagi PNS melakukan penyicilan atau pembayaran kredit tidak tepat. Hal ini akan berpotensi menimbulkan kebijakan diskriminatif. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur Aceh No 589/6422 tentang Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah Dalam Masa Covid-19.

Menurut saya kecil sekali dampak Covid-19 bagi PNS. Selama ini, selama stay at home atau work from home para PNS tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasanya.

Fakta ini malah dalam realitas sosial telah memunculkan kecemburuan antara PNS dengan non PNS. Apalagi dengan para pekerja lepas sektor informal, buruh kasar, tukang bangunan, abang becak, dan lainnya yang nyaris kehilangan pendapatan selama wabah corona makin massif.

Persoalan kredit hanya jadi masalah bagi PNS yang mengambil kredit konsumtif. Dan mengharapkan adanya pendapatan lainnya dari luar gaji resmi.

Menurut saya, sebagusnya dipikirkan ulang Kebijakan ini yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Mari kita berpikir objektif untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas. Jangan sampai nanti ada orang bilang “mangat that PNS, hana payah kereuja, gaji lancar, dan kredit dimudahkan lom bak bayeu.”

Hemat saya, PNS tidak termasuk OMB (Orang Miskin Baru). Sehingga kebijakan ini cenderung affirmatif dan kontra produktif.

Ini makin menjadi tidak adil manakala kredit produktif untuk UMKM belum direlaksasi, eee malah kredit konsumtif untuk PNS yang diusulkan dilakukan restrukturisasi. Jika dilakukan, kentara sekali Pemerintah Aceh hanya mengutamakan kalangan birokrasi dan alpa terhadap kepentingan yang lebih luas.

Semoga Pemerintah Aceh berpikir untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak, yang masih miskin, yang sangat mengharapkan uluran tangan dari para pemimpinnya.

Salam hormat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Tanjung Deah, Darussalam, Aceh Besar.