Nurani Telah Mati

Oleh Muhammad Fadli

Virus corona atau covid-19 saat ini telah menjadi pandemi dunia. Kasus pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Karena terlambatnya oleh Pemerintah Cina melakukan antisipasi, virus ini pun kemudian menyebar ke luar hingga menjangkiti ratusan negara di dunia, tidak terkecuali Aceh, daerah khusus di Indonesia.

Seluruh dunia berjibaku melawan covid-19. Ragam cara dilakukan. Mulai dari pemberlakukan pembatasan sosial, hingga lockdown. Semua ikhtiar ini demi menanggulangi virus yang menyerang paru-paru itu.

Aceh, tidak terkecuali ikut melalukan sejumlah upaya sebagai bentuk antisipasi. Sebagai daerah yang terjangkiti kemudian, Aceh termasuk daerah yang bermasalah dengan sistem penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Pemerintah Aceh terlihat miskin kreasi yang mampu melindungi seluruh pihak yang terimbas. Langkah yang ditempuh sedemikian tidak konsisten dan tidak sistematis. Lebih mengutamakan pencitraan media ketimbang benar-benar serius melakukan tindakan cepat, tepat terukur.

Pemerintah Aceh di bawah nahkoda PLT Gubernur Ir Nova Iriansyah masih sangat sering menggunakan kebijakan populis yang realisasinya hanya pada bentuk pencitraan di depan media namun nihil dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat Aceh di tengah wabah Pandemi covid-19 ini.

Sudah beberapa kali Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat Aceh. Kebijakan yang seakan-akan hanya diperuntukan untuk segelintir orang saja. Selalu cakap tak serupa buat. Pernyataan dan kenyataan di lapangan selalu terjadi distorsi.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Aceh dihebohkan dengan kebijakan Plt Gubernur melalui Dinas sosial Aceh dalam penyaluran bantuan covid-19 untuk masyarakat yang terdampak. Di dalam Rencana kebutuhan belanja (RKB) beberapa bahan pokok harganya tidak sesuai dengan realita di lapangan. Seperti gula pasir yang diajukan 1 kilogramnya Rp30.000. Padahal harga di pasaran hanya sekitar 15 ribu rupiah.

Kemudian ditambah lagi dengan pengadaan goodie bag atau eumpang baluem dengan harga fantastis mencapai 1,2 Milyar untuk 60.000 unit dengan harga perunitnya 20 ribu. Padahal jika harga normalnya hanya 9 ribu rupiah/unit bila dibeli eceran.

Perihal goodie bag ini pun terlihat sekali dipaksakan. Untuk apa barang ini dalam kondisi “darurat” manfaatnya untuk apa? Padahal bisa digantikan dengan bahan yang lebih murah. Alasannya agar ramah lingkungan. Sejak kapan goodie bag itu dibuat dari bahan ramah lingkungan. Tetap dari unsur plastik yang tidak musah terurai.

Tidak lama berselang muncul kembali permasalahan baru yaitu pengadaan laptop jenis Asus ROG di Sekretariat Daerah dengan harga mencapai Rp166 juta lebih. Laptop yang didesain khusus untuk keperluan gamer kelas berat, fungsinya dalam penanganan covid-19 untuk apa? Apakah Pemerintah Aceh harus bermain game dulu sebelum menyusun data covid-19?

Dari sini bila dilihat bila Plt Gubernur Aceh tidak memiliki sense of humanity yang baik. Kegiatan yang ia acc untuk penanggulangan covis-19 justru seperti tidak nyambung. Baik dilihat dari item belanja, maupun dari pola penyaluran. Rakyat Aceh yang butuh insentif ekonomi, justru diberi mie instan, ikan kaleng dan goodie bag.

Pengadaan bahan pokok jaring pengaman sosial covid-19 2020 oleh Pemerintah Aceh yang menyerap nyaris 15 miliar ibarat kata pepatah Aceh: jai dilho ngon dirot. Meuhai taloe ngon yum leumo. Kajai laba awak hu taloe ngon untumg urueng po.

Kegilaan-kegilaan ini harus dihentikan. Praktik tidak bernurani ini harus diakhiri. Pemerintah Aceh telah buta hati nuraninya di tengah wabah covid-19.

Aristoteles sang bapak teori demokrasi pernah mengingatkan bahwasanya demokrasi itu banyak demagog. Yakni agitator yang pandai menipu rakyat melalui pidato-pidato dan janji-janji bohongnya.

Para demagog ini biasanya selalu menebar janji dan narasi-narasi apologetik untuk membangun kemakmuran, menggratiskan pendidikan, menjamin pengobatan dan segala hal lainnya yang dibutuhkan rakyat asal dipilih di dalam pemilihan. Namun setelah terpilih mereka tidak berbuat apa-apa, malahan mereka mengkhianati rakyat yang telah memilihnya.

Penulis adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Putra asli Desa Alue Ie Mirah, kecamatan Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara.