Pemerintah Aceh Tertutup Soal Anggaran Covid-19, Satgas DPRA Apa Kabar?

Oleh Fadhli Espece

Memasuki minggu keempat sejak rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Aceh yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kami Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) dengan ini mempertanyakan keseriusan dan progres kerja dari Satgas Pengawasan DPRA dalam mengawal kinerja Pemerintah Aceh.

Sampai hari ini sudah tiga Minggu, terhitung sejak rapat perdana yang dilaksanakan pada 9 April 2020. Selama tiga minggu ini kami atas nama rakyat Aceh belum melihat kinerja pengawasan yang signifikan dari satgas bentukan DPRA yang terdiri dari 22 orang lintas fraksi.

Selama ini DPRA terkesan abai terhadap dagelan dan intrik politik yang dipertontonkan oleh Pemerintah Aceh. Selaku lembaga negara yang diberikan mandat oleh rakyat, DPRA harus serius dalam melakukan pengawasan terhadap hak-hak rakyat. Publik butuh penjelasan tentang hasil pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh selama wabah covid-19 ini. DPRA perlu mengungkapkan ke publik apa saja hasil yang sudah ditemukan oleh Satgas DPRA selama tiga minggu masa pengawasan ini.

Pengawasan ini sangat urgen. Apalagi anggaran rakyat yang dulu dikucurkan oleh pemerintah 1.7 Triliun kini dapat mencapai angka 4 Triliun setelah keluarnya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. Jumlah anggaran yang fantastis ini sangat rawan dan berpotensi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan. DPRA harus mengawal ketat oknum-oknum yang gemar sunat anggaran. Jangan sampai Pemerintah Aceh sudah pokle’k sana pokle’k sini DPRA diam saja tak tahu apa apa.

Kami berharap kinerja pengawasan DPRA jangan sampai sama seperti organisasi kampus, LSM, atau paguyuban daerah. DPRA memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam menjalankan tugasnya. Jika DPRA mencla-mencle berarti rakyat sudah rugi menggaji wakilnya mahal-mahal.

Sejauh ini Pemerintah Aceh masih sangat tertutup dalam penggunaan anggaran covid-19. Perilaku ini memberikan kesan buruk kepada publik, seakan-akan ada permainan dalam mengelola dana umat. Padahal saat ini kita sedang dalam bencana. Jika memang perlu, silakan DPRA mengultimatum Pemerintah Aceh karena tidak transparan dalam pengelolaan anggaran untuk penanganan dan pencegahan covid-19 di Aceh. Tindakan Pemerintah Aceh yang mengabaikan hak-hak DPRA adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan lembaga wakil rakyat.

Yogyakarta, 1 Mei 2020.

Tertanda,

Fadhli Espece
Sekretaris Jenderal KMPAN