Ketua Komisi VI DPRA Minta Anggaran Dayah Tidak Dipangkas

Anggota DPRA Tgk Irawan Abdullah

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk H Irawan Abdullah, meminta Pemerintah Aceh agar tidak memangkas dana untuk dayah-dayah di Aceh yang telah dianggarkan dalam tahun 2020 ini.

Pemangkasan itu dilakukan hanya untuk memenuhi desakan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan dan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Menurutnya anggaran untuk dayah-dayah di Aceh tetap harus dialokasikan sebagaimana biasa dikarenakan dayah-dayah tersebut juga sangat membutuhkannya. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang. Bahkan ada dayah yang sudah merobohkan bangunan lama karena tim teknis sudah datang ke dayahnya guna memastikan bangunan baru akan dibangun pada tahun 2020.

“Saat ini kami banyak sekali mendapatkan aduan dari para pimpinan dayah di Aceh bahwa sudah terjadi pemotongan Anggaran Dayah tahun 2020 oleh Pemerintah Aceh guna memenuhi desakan SKB Menteri keuangan dan Menteri dalam Negeri untuk penanggulan Covid-19 yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun,” kata Irawan Abdullah, melalui siaran pers, Jumat (01/05/2020).

Anggota DPRA dari Fraksi PKS ini menjelaskan, dirinya sudah meminta agar dana untuk dayah di Aceh tidak dipangkas dan tetap seperti sediakala kepada Pemerintah Aceh melalui Ketua DPRA.

Irawan Abdullah juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 di Aceh berbeda dengan daerah lain. Sehingga jangan terkesan adanya pemaksaan pusat terhadap daerah, khususnya Aceh berkaitan dengan SKB tersebut.

“Hingga saat ini Pemerintah Aceh juga belum bisa menjelaskan penggunaan dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp1,7 triliun secara terperinci. Maka bagaimana pula Pemerintah Aceh harus memenuhi permintaan pusat untuk menganggarkan dana lainnya sampai Rp4 triliun,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Anggota DPRA dari Dapil Aceh I ini juga menambahkan bahwa lembaga dayah yang ada di Aceh adalah sebuah lembaga otonom yang menangani pembelajaran dan pendidikan agama serta juga pendidikan formal lainnya pada dayah terpadu.

“Dan nanti insyaallah bila kondisi pandemi Covid-19 telah berakhir maka para santri akan masuk belajar kembali. Akan tetapi di mana tempat mareka belajar atau tinggal karena bangunan lama sudah dirobohkan,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun harus ada pemangkasan anggaran sesuai SKB tersebut untuk penangganan Covid-19, maka dana itu dapat diambil dari pos yang lainnya, seperti pada proyek multiyears. Di sinilah menurutnya perlu duduk bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membahas hal tersebut.

“Dari itu kita meminta agar Badan Anggaran DPRA segera memanggil dan mengagendakan pertemuan dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini TAPA untuk dimintai penjelasannya terkait penggunaan APBA 2020 untuk penanganan pencegahan Covid-19 di Aceh. Dengan demikian masyarakat juga akan tahu mekanisme dan penggunaan dana tersebut. Dan anggaran untuk dayah-dayah pun tetap sebagaimana yang telah dianggarkan sebelumnya,” kata Tgk Irawan Abdullah.[]

Editor : Ihan Nurdin