Pimpinan DPRA Nilai Instruksi Plt Gubernur terkait Restrukturisasi Kredit PNS Keliru

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin. @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Instruksi Pemerintah Aceh yang meminta Bank Aceh Syariah untuk melakukan restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi PNS, dengan tujuan untuk memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi mereka yang terdampak Covid-19 mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin.

Menurut Safaruddin, instruksi yang ditetapkan dalam surat Gubernur Aceh Nomor 589/6422 tentang Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah dalam masa penanganan Covid-19 itu merupakan kebijakan yang sangat keliru dan perlu dilakukan tinjauan ulang.

Baca: Pendapatan PNS Menurun Selama Corona, Nova Instruksi Bank Aceh Restrukturisasi Kredit ASN

“Instruksi yang meringankan beban pembayaran pinjaman PNS pada Bank Aceh Syariah (BAS) itu sangat tidak adil terhadap masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Aceh. Menurut saya, itu kebijakan yang keliru dan perlu ditinjau ulang. Karena yang paling berdampak akibat Covid-19 ini adalah masyarakat biasa, bukan PNS,” ungkap Safaruddin kepada aceHTrend, Jumat (1/5/2020).

Politisi muda Partai Gerindra itu menyebutkan, urgensi restrukturisasi pinjaman semestinya lebih diprioritaskan kepada dunia usaha. Karena mereka yang menerima dampak secara langsung akibat wabah Covid-19.

“Perlu juga kita ingatkan, Bank Aceh Syariah jangan gagal fokus, karena pelaku usaha benar-benar golongan yang terdampak. Karena itu seharusnya mereka yang dibantu melalui skema restrukturisasi, sehingga dapat melewati gelombang pandemi ini,” tegas putra kelahiran Abdya itu.

Namun, kata Safaruddin, jika PNS dilakukan restrukturisasi sejauh tidak mengganggu operasional BAS, dirinya mempersilakan, mengingat pembiayaan terbesar BAS pada sektor pinjaman konsumtif yang sebagian besar nasabahnya adalah PNS.

Baca: Restruktur Kredit ASN Karena Covid-19, MaTA Nilai Nova Iriansyah Sewenang-wenang

“Kita menyarankan agar Pemerintah Aceh perlu melakukan berbagai hal berkaitan dengan persoalan ekonomi seperti pendataan sektor yang terdampak dengan membuat urutan skalanya,” ujarnya.

Hal itu katanya, seperti mengukur beban operasional masing-masing sektor usaha bajak lingkup usaha, jumlah tenaga kerja dan biaya overhead. Selanjutnya juga dapat menggunakan dana darurat Covid-19 untuk sektor ekonomi dengan tepat sasaran menurut skala prioritas.

“Ibaratnya pemerintah harus memberi sekoci kepada pelaku usaha, kalau tidak mampu, maka berilah pelampung untuk mereka,” pungkas Safaruddin.[]

Editor : Ihan Nurdin