Razali Abu Sebut Komisi III DPRK Aceh Utara Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Anggaran Covid-19

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu.

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu menyebutkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Aceh Utara. Selama ini kata dia, pihaknya mengetahui dari media bila Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan dana penanggulangan Covid-19 tahap pertama Rp2 miliar bersumber dari Dinas Kesehatan Aceh Utara, dan tahap dua sebesar Rp8,7 miliar yang diambil dari biaya perjalanan dinas DPRK dan SKPK.

“Kita juga mengetahui dari media Pemkab Aceh Utara mengalokasikan anggaran untuk itu mencapai Rp22 miliar,” kata Razali Abu kepada aceHTrend, Sabtu (2/5/2020).

Dia mengatakan, terkait adanya kesimpangsiuran mengenai anggaran tersebut, pihaknya telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Bappeda ) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat paripurna kantor DPRK Aceh Utara pada Kamis (30/4/2020).

“Pemanggilan itu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kami terhadap penggunaan dana untuk penanggulangan Covid-19 di Aceh Utara,” katanya.

Dia menyebutkan, dari tim TAPD hanya dihadiri oleh Asisten II dan Asisten III yang mewakili Sekda Aceh Utara dan kepala DPKAD, staf anggaran serta seorang staf Bappeda. Padahal sebelumnya mereka sudah melayangkan surat untuk meminta kehadiran Sekda, Kepala DPKAD, dan Kepala Bappeda.

“Dalam rapat tersebut kita mendapat jawaban dari Kepala DPKAD, Salwa, bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Aceh Utara untuk Covid-19 sebesar Rp30 miliar diambil dari hasil refocusing kegiatan di beberapa SKPK,” katanya.

Kemudian melakukan realokasi pada beberapa kegiatan, terutama menyangkut dengan perintah PMK 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 yang memangkas dana transfer dari pusat.

Sehingga pemangkasan ini juga berdampak pada sebagian besar kegiatan yang lahir langsung dari masyarakat melalui agenda reses anggota DPRK Aceh Utara. Menurut Razali, hal ini bertolak belakang dengan Permendagri 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dia menjelaskan, dalam Permendagri ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1 ) bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusul dalam rancangan perubahan APBD, sedangkan ayat (2) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Ayat (3) dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak mencukupi pemerintah daerah menggunakan, dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Razali menegaskan, seharusnya kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini dapat dipertimbangkan dalam melakukan realokasi dengan terlebih dahulu memanfaatkan dana tidak terduga dan dana dalam kas daerah sehingga program yang bermanfaat langsung ke masyarakat masih bisa terselamatkan.

Selain itu, menurut penjelasan dari kepala TAPD bahwa Aceh Utara saat ini tidak memiliki uang kas, ini menjadi ironi sebuah kabupaten dengan APBK di atas 2 T, tetapi tidak memiliki kas daerah yang bisa dimanfaatkan saat daerah menghadapi krisis dan darurat bencana.

“Jadi kita menegaskan akan mengawal penggunaan dana untuk Covid-19 sehingga tidak ada terjadi kesalahan dan kelalaian dalam penggunaan yang nantinya akan lebih membawa masyarakat Aceh Utara ke arah yang lebih parah dari Covid-19,” katanya.

Dia mengatakan jika masih bisa ditanggulangi dengan dana tak terduga dan kas daerah, tentunya jangan sampai memangkas kegiatan mendasar yang dibutuhkan masyarakat, karena kegiatan yang direalokasi termasuk kegiatan yang dapat mendongkrak sumber ekonomi masyarakat.

“Kita juga meminta TAPD untuk menyerahkan rencana realisasi anggaran yang sudah dilakukan refocussing dan realokasi sehingga memudahkan kita dalam menjalankan fungsi kita sebagai wakil rakyat dan juga memudahkan tugas TAPD sebagai pelaksana anggaran di daerah,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin