ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Wakil Ketua Komisi VI DPRA Bidang Pendidikan dan Kekhususan Aceh Teungku Haidar M. Amin, Minggu (3/5/2020) menyebutkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sekda Aceh dr. Taqwallah, tidak menghargai kekhususan Aceh hasil perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini tercermin dari pemangkasan anggaran di Dinas Pendidikan Dayah (Disdik Dayah) Aceh hingga 40%. Total anggaran dinas tersebut yang masuk skema refocusing mencapai 205 miliar rupiah.
Ada dua hal menurut lelaki yang akrab disapa Tu Haidar, yang dilakukan oleh Plt Gubenur Aceh Nova dan Sekda Aceh Taqwallah, yang menurutnya telah mengangkangi kekhususan Aceh serta mengabaikan etika politik. Pertama, sebagai dinas yang dibentuk khusus setelah adanya perjanjian damai antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Disdik Dayah mengemban mandat menjalankan roda pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khas Aceh. Seharusnya, dinas tersebut diperlakukan sama seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang mestinya harus mendapatkan prioritas dukungan di tengah mewabahnya virus corona di Aceh.
“Lembaga pendidikan dayah adalah salah satu sektor yang ikut terdampak karena krisis covid-19. Peran vital Dinas Dayah sangat besar artinya dalam kondisi seperti ini. Tapi, justru Pemerintah Aceh memutilasi anggaran hingga ratusan miliar. Mencapai 40%. Ini bentuk pengabaian terhadap kekhususan Aceh dan penguatan pendidikan Islam di Aceh,” kata Tu Haidar.
Kedua, tambah politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu, ketika melakukan refocusing anggaran untuk covid-19, Pemerintah Aceh tidak mengajak serta DPRA membahasnya bersama. Semua dilakukan sepihak. Dinas-dinas diminta menyerahkan data anggaran dan kemudian diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tanpa berkonsultasi.
“Walau secara aturan dalam kondisi seperti ini pembahasan bersama bisa diabaikan, tapi roda pemerintahan dijalankan bukan semata oleh aturan tertulis. Ada adab dan etika yang juga harus dijunjung. Kalau selevel Plt Gubernur Aceh dan sekda Aceh sudah mengabaikan etika, mau jadi apa Aceh ini?” ujar Tu Haidar.
Kepada aceHTend, Tu Haidar menyampaikan dua hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Pertama, mengembalikan seluruh anggaran Dinas Dayah yang sebelumnya sudah dipotong. “Masih banyak sektor lain yang bisa diambil untuk membiayai kebutuhan penanganan dan pencegahan covid-19. Seperti anggaran yang ada pada belasan proyek multi years yang masuk APBA 2020 tanpa dibahas bersama DPRA.”
Kedua, pengelolaan anggaran yang diplot untuk Covid-19 harus diumumkan secara terbuka. Sejauh ini, tambah Tu Haidar, pihaknya belum mendapatkan angka pasti berapa besaran sesungguhnya APBA yang di-refocusing untuk covid-19, dialokasikan untuk apa saja dan tingkat kebutuhannya seperti apa.
“Semua masih gelap. Tidak terbuka. Saya serukan rakyat untuk terus mendesak. Kami di Parlemen Aceh juga akan terus mendorong keterbukaan. Karena APBA bukan milik Sekda dan Pak Nova. Itu milik lima juta rakyat Aceh,” imbuhnya.
