Komisi III DPRK Aceh Utara Minta Bupati Evaluasi Kinerja BPKD

Sekretaris Komisi III DPRK Aceh Utara Jufri Sulaiman

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Komisi III DPRK Aceh Utara meminta Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib atau disapa Cek Mad untuk segera mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Aceh Utara.

Sekretaris Komisi III DPRK Aceh Utara, Jufri Sulaiman, mengatakan pernyataan Kepala BPKD, Dra Salwa yang disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRK Aceh Utara kemarin bertolak belakang yang disampaikan oleh Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz yang menyebutkan tidak benar kas daerah kosong.

“Tentu dengan pernyataan itu telah memperlihatkan kepanikan terhadap kondisi keuangan Aceh Utara di tengah badai Covid-19 serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” kata Jufri Sulaiman kepada aceHTrend, Senin (4/5/2020).

Dia menyebutkan dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sangat jelas disebutkan tugas dari BPKD di antaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam qanun, serta melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

“Jadi tidak mungkin mereka (DPKAD) tidak mengetahui posisi kas daerah sehingga salah dalam memberikan jawaban pada saat RDP dengan Komisi III DPRK Aceh Utara beberapa hari lalu,” kata anggota Fraksi Gerakan Keadilan.

Jufri menyebutkan sebenarnya pihaknya ingin mengetahui penjelasan dari mereka, kenapa mereka tidak menggunakan anggaran tidak terduga dan uang kas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.

Dia juga menjelaskan anggaran tidak terduga itu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Nah, terkait ini pihaknya mengakui tidak mendapatkan penjelasan dari kepala BPKD, ada atau tidak pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Saat pihaknya menanyakan perihal kas, Kepala BPKD menjawab bahwa Aceh Utara tidak memiliki uang kas. Dia menyebutkan kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah, pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain.

“Tapi secara logika tidak mungkin kas daerah itu kosong, karena sumber pendapatannya jelas ada,” katanya, “saya teringat berita tahun 2017 di mana Dr. Syukri Abdullah pakar keuangan daerah dari Unsyiah pernah menyampaikan bahwa Aceh Utara tidak disiplin mengelola keuangan, sekarang kita dapatkan jawaban apa yang disampaikan oleh Dr. Syukri ketika secara spontanitas Kepala BPKD mengatakan dalam RDP kekosongan kas daerah dan kemudian dibantah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Abdul Aziz,” ujarnya.

Menurut Jufri, ini bisa jadi salah satunya akibat dari ketidakdisiplinan dalam mengelola keuangan dan sumber pendapatan.

“Jadi jika disampaikan Abdul Aziz itu benar maka sudah sepantasnya Bupati Aceh Utara selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengevaluasi kinerja DPKAD sehingga bisa berperan aktif sebagaimana fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah dan tidak mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin