Polres Abdya Limpahkan Kasus Korupsi Dana Desa Blang Makmur ke Kejaksaan

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi Dana Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya tahun 2018 lalu yang melibatkan mantan geuchik dan bendahara gampong setempat ke Kejaksaan Negeri Abdya hari ini, Senin (4/5/2020).

Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, kedua tersangka masing-masing mantan geuchik Muhammad Haris (48) dan bendahara Rusli Yahya (48) akan di-rapid test terlebih dahulu mengingat kondisi pandemi Corona Virus (Covid-19) yang mewabah hingga sekarang ini.

Kedua mantan aparatur Gampong Blang Makmur tersebut diduga telah melakukan pekerjaan fiktif hingga tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) tahun anggaran 2018 sebesar Rp445.635.500 dari total keseluruhan Dana Desa Blang Makmur sebesar Rp1,2 miliar lebih. 

Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Erjan Dasmi mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa 15 saksi dan dua saksi ahli terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua mantan perangkat desa tersebut.

Menurutnya, kerugian negara pada kasus tersebut ditemukan setelah adanya hasil audit tim  Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan APBG tahun 2018 di Gampong Blang Makmur.

“Semua dokumen dan barang buktinya sudah lengkap, hari ini tersangka berikut dokumen serta barang buktinya akan dilimpahkan ke Kejari Abdya. Tapi sebelumnya, kedua tersangka ini akan dilakukan rapid test dan hal ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Abdya,” ungkap Kasat Reskrim, Erkan Dasmi.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman pidana kurungan 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[]

Editor : Ihan Nurdin