Mengoreksi RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.

Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menyusun RUU Cipta Kerja, meskipun banyak mendapat penolakan seperti revisi UU KPK pada 2019 yang lalu. Tujuan disusunnya RUU ini untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga akan dapat meningkatkan gairah investasi dan percepatan proyek strategis nasional. Selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan perlindungan dan kesehatan bagi para pekerja di tanah air.

Pemerintah menyebutkan perubahan undang-undang secara sektoral selama ini dirasakan belum efektif dan efisien dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, karena metode perubahannya sangatlah parsial. Agar perubahan tersebut dapat menyentuh berbagai persoalan secara menyeluruh, Pemerintahan Joko Widodo jilid kedua ini mencoba merumuskan perubahan undang-undang dengan menggunakan pendekatan yang baru atau dikenal dengan metode omnibus law.

Omnibus law diartikan sebagai sebuah undang-undang yang keberadaannya ditetapkan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan dari undang-undang lain. Yaitu undang-undang yang berbeda-beda serta mencakup berbagai jenis persoalan. Hal ini biasanya diterapkan pada negara-negara yang memiliki tradisi common law seperti Amerika Serikat, ketika dalam satu undang-undang mencakup berbagai jenis materi dan muatan.

Dalam RUU ini jelas disebutkan bahwa setidaknya akan mengubah atau menghapus beberapa ketentuan dalam undang-undang lain yaitu: UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di sinilah keunikan omnibus law hanya dengan satu undang-undang dapat mengubah serta menghapus beberapa ketentuan di banyak undang-undang lainnya.

RUU ini merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah. Namun, dalam perumusannya ditemukan beberapa kejanggalan  apabila kita mengkaji pasal demi pasal dari RUU tersebut. Misalnya presiden dapat mengubah ketentuan undang-undang ini secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan DPR. Lazim kita pahami dalam tinjauan konstitusi perubahan suatu undang-undang merupakan kewenangan bersama antara Presiden dan DPR. Karena pada dasarnya DPR-lah yang memegang fungsi legislasi, selain fungsi anggaran dan pengawasan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita baca dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan: (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, berdasarkan undang-undang ini pemerintah berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini; (2) Perubahan ketentuan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah; dan (3) Dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI.

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa presiden dapat mengubah suatu undang-undang tanpa perlu meminta persetujuan dari wakil rakyat di DPR, hanya melalui instrumen Peraturan Pemerintah (PP). Hanya saja kalimatnya sedikit terselubung “pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI”. Kata “persetujuan” diganti dengan “konsultasi”. Padahal UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit mendefinisikan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Pada sisi yang lain pasal tersebut juga mengandung kerancuan akademik. Bagaimana mungkin sebuah PP dapat mengubah substansi yang diatur dalam undang-undang? Karena derajat konstitusional PP berada dibawah undang-undang. Maka tidaklah mungkin peraturan yang ada dibawah dapat mengesampingan peraturan yang ada diatasnya. Hal ini jelas bertabrakan asas lex superior derogat legi inferior .

Pembatalan Perda Bukan Kewenangan Presiden

Selain kewenangan presiden dapat mengubah substansi undang-undang secara sepihak, ada satu isu lagi yang menarik untuk kita cermati. Dimana dalam RUU ini disebutkan presiden diberikan kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah (perda/qanun). Hal ini disebutkan dalam Pasal 251 yang berbunyi: (1) perda provinsi dan peraturan gubernur dan/atau perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan; dan selanjutnya (2) perda provinsi dan peraturan gubernur dan/atau perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden.

Pasal 251 RUU Cipta Kerja secara terang benderang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghapuskan kewenangan presiden untuk membatalkan perda/qanun. Sedikit mengulas kebelakang pada saat berlakunya UU No. 32/2004 kemudian dicabut dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk membatalkan perda/qanun. Pembatalan tersebut dilakukan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Namun ketentuan UU Pemda tersebut dilakukan uji materi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 pemerintah kabupaten/kota lainnya. APKASI melakukan pengujian puluhan pasal dalam UU Pemda. Saat itu para pemohon menyampaikan argumentasi bahwa kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda kabupaten/kota bukan merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945. Pokok permohonan pemohon adalah agar kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda kabupaten/kota harus dihapuskan dan MK-pun mengabulkannya.

Ternyata cerita ini belumlah usai, proses uji materi UU Pemda jilid kedua kembali diajukan oleh beberapa warga negara. Pokok permohonannya saat itu adalah meminta MK untuk menghapuskan kewenangan pemerintah dalam hal pembatalan perda provinsi. Pengujian ini juga dikabulkan oleh MK sebagaiamana putusan yang pertama. MK menyatakan dalam putusannya bahwa pembatalan perda provinsi bukanlah kewenangan pemerintah.

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan terdapat dualisme kewenangan pembatalan antara Pemerintah dengan Mahkamah Agung (MA). Dualisme tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga bertalian dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan kedua putusan MK diatas yaitu Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016. Pemerintah tidak diperbolehkan lagi untuk membatalkan perda/qanun baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena kewenangan tersebut telah diamputasi oleh MK. MK menegaskan kewenangan pembatalan perda/qanun murni merupakan kewenangan yudikatif melalui judicial review di Mahkamah Agung bukan executive review yang dilakukan oleh pemerintah.

Setelah mengupas substansi dalam RUU Cipta Kerja pastilah akan menimbulkan pertanyaan: bolehkah pemerintah menghidupkan kembali pasal dalam undang-undang yang sudah dihapuskan oleh MK? Bukankah kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi pasca vonis dijatuhkan?

Kabar terbaru yang penulis baca dibeberapa media kini keputusan presiden untuk melanjutkan pembahasan RUU ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pihak penggugat juga menganggap proses perumusannya telah melanggar prinsip transparansi dan partisipasi. Pemerintah hanya melibatkan unsur pengusaha saja dalam proses penyusunannya.

Kita berharap semoga pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan kembali substansi RUU tersebut apalagi saat ini ibu pertiwi sedang diuji dengan bencana Covid-19. Mari kita doakan bersama dalam momentum hari buruh yang baru saja kita peringati, semoga RUU ini nantinya dapat diterima oleh semua pihak dan pandemi ini segera berakhir.[]

Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.,  advokat dan praktisi hukum, surel: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor : Ihan Nurdin