Bertemu Banggar DPRA, Sekda Taqwa Tak Bawa Data Lengkap

Sekda Aceh dr. Taqwallah aka Mr. T (kanan) didampingi Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin (kiri) menjelaskan refocusing APBA 2020 untuk covid-19 di Aceh . Penjelasan itu disampaikan ketika rapat dengan Badan Anggaran DPRA, Rabu (6/5/2020). [Taufan Mustafa/aceHTrend]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di bawah komando Sekda Aceh dr. Taqwallah, Rabu (6/5/2020) bertandang ke DPRA, dalam rangka duduk bersama Badan Anggaran (Banggar) membahas refocusing APBA untuk anggaran penanggulangan covid-19 di Serambi Mekkah. Hadir tanpa data yang detail, perilaku Taqwa membuat anggota DPRA naik darah.

Rapat yang digelar sejak pagi, membuat Fahlevi Kirani yang merupakan politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) harus berbicara keras di depan Sekda Bereh. Dia menilai Pemerintah Aceh sangat tertutup dalam pengelolaan dana covid-19. Hingga saat ini pihak DPRA yang merupakan wakil rakyat tidak mendapatkan data terkait rencana penggunaan dana covid 19 di Aceh.

Pun ketika datang ke DPRA, menurut Fahlevi, Sekda Bereh masih menunjukkan angka gelondongan. Belum ada penjelasan detail terkait dari pos mana saja diambil, akan dipergunakan untuk apa dan lain sebagainya.

“Ini yang diperlihatkan data gelondongan dengan alasan belum di-approve oleh Pusat. Nanti setelah di-approve oleh Pusat, Pemerintah Aceh memgatakan itu keputusan Pusat. Sabe-sabe ureung droneuh jeut pelheuh droe. Nyang geukheun pemerintahan nakeuh gubernur dan DPR. Nyan harus neupahami,” kata Fahlevi di dalam rapat. Nadanya cukup keras, karena ia memang sangat kecewa dengan pola kerja Pemerintah Aceh yang sangat tertutup.

Menurutnya, Pemerintah Aceh perlu menjelaskan dengan terang benderang dari pos mana saja pengalihan itu dilakukan. Dia menyindir Pemerintah Aceh memotong anggaran Dinas Dayah tapi tidak mengalihkan dana yang dialokasikan untuk proyek multi years.

“Hari ini Anda hanya keroyok anggaran Dinas Dayah saja. Proyek multi years tidak diganggu, aman!” kata Fahlevi dengan nada tinggi.

Dia juga mempertanyakan alasan mengapa Aceh harus memyediakan anggaran refocusing hingga 1,7 triliun. Fahlevi menilai sejauh ini Pemerintah Aceh belum menjelaskan apapun tentang itu. Dia juga menyindir bila ini terlambat dijelaskan, ketika sudah diterima oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh kembali berkelit bahwa itu keputusan Pusat.

Sementara itu di depan anggota DPRA Sekda Aceh dr. Taqwallah mengatakan
Pemerintah Aceh telah melakukan refocusing anggaran Rp1,744 triliun untuk penanggulangan covid-19. Dana sebesar itu berasal dari pos anggaran di setiap SKPA. Refocusing itu sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 April 2020.

“Untuk angka detil terkait refocusing itu belum bisa diberikan karena masih dalam persiapan dan penjabaran dengan teliti, agar tidak bermasalah,” kata Taqwa.

Lelaki yang sering disapa Mr. T itu juga menjelaskan, teknik refocusing itu dengan cara memindahkan uang yang dianggap tidak urgent di setiap SKPA kemudian ditempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT).

Menurut Taqwallah, sampai saat ini dana sebesar Rp1,7 triliun tersebut belum digunakan. Hingga hari ini, Pemerintah Aceh masih menggunakan dana BTT sebelumnya yang jumlahnya Rp118 miliar untuk penanganan Covid-19. “Hingga saat ini, dari 118 miliar tersebut, Pemerintah Aceh baru memakai 57,55 miliar, dan masih bersisa 61,26 miliar.”

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam rapat tersebut setelah mendengarkan penjelasan Sekda Aceh, mengatakan Parlemen Aceh dan TAPA bersepakat Pemerintah Aceh secara rutin akan menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Komitmen itu agar publik tidak bertanya tanya tentang progres kinerja.

DPRA Jadi Sasaran Bully

Menanggapai pertemuan Sekda dengan Banggar DPRA, anggota Parlemen Aceh dari Partai Aceh di laman Facebook menuliskan pada rapat itu Taqwallah meminta wakil rakyat untuk menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Aceh.

“Pada saat rapat Pak Sekda mengatakan, neupercaya kamo bahwa dana refocusing 1,7 T meusiribe hana tacukeh lom. Nyan cuma berita sagai, kiban talarang berita. Rame yg teumanyong, hana mandum harus tajaweub. Jadi dana refocusing hanya untuk memenuhi perintah Pemerintah Pusat, tapi peng nyan aman mantong,” kata Tarmizi mengulang pernyataan Sekda.

Tarmizi mengatakan di dalam tulisannya itu, DPRA tahu bahwa dana itu belum digunakan satu rupiah pun, Hanya saja Pemerintah Aceh tidak menjelaskan dana itu diambil dari mana; dipangkas dari pos anggaran mana saja. Penggunaannya nanti kemana saja.

“Jika ada pembahasan maka kita tidak izinkan pemangkasan uang Disdik Dayah. malah kita akan batalkan rencana beli mobil sampai Rp133 miliar. Kita akan batalkan rencana pembangunan jalan multi years lintas tengah yang mencapai triliunan,” kata lelaki asal Aceh Barat itu.

Terkait refocusing, selama ini DPRA hanya tahu dari media. Mengapa DPRA tidak dilibatkan dalam pembahasan? Boleh juga DPRA tidak dilibatkan, tidak juga dilaporkan perencanaan dan realisasi, Tapi publik harus diberitahu supaya transparan. “Sehingga DPRA tidak diserang publik. Mat tan, kalon pih tan, pajoh apalagi tapi keunong bully tip uro. Sang-sang leumoh pengawasan. Kiban ta awasi hana dilibatkan dalam pembahasan, hana data dan memang niat hana melibatkan DPRA.

Tarmizi mengatakan seharusnya eksekutif dan legislatif kompak mengurus uang rakyat. APBA bukan uangnya Gubernur Aceh, bukan uang Sekda Aceh, juga bukan uang warisan DPRA. Koordinasi dan komunikasi serta sikap transparansi Pemerintah akan membuat eksekutif mudah bekerja karena akan mendapatkan dukungan penuh dari wakil rakyat dan dari rakyat.

“Insyaallah jika ada niat baik, prosesnya baik, maka hasilnya akan baik,” tutupnya. []