MaTA: Dewan Perlu Panggil Bupati terkait Kabar Kosongnya Kas Aceh Utara

Koordinator MaTA, Alfian.

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengatakan, DPRK Aceh Utara perlu memanggil Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Keuangan Aceh Utara mengenai kabar ketidakpasian keuangan dan kerangka acuan tata kelola keuangan untuk pencegahan Covid-19.

“Ini terkait untuk memastikan kondisi keuangan Aceh Utara saat ini dan bagaimana refocussing anggaran Covid-19,” kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada awak media, Rabu (6/5/2020).

Alfian menyebutkan, ada dua hal yang menjadi perhatian publik dan masyarakat Aceh Utara harus mengetahui informasi tersebut. Selain itu, MaTA juga mencatat beberapa hal penting yang perlu diperjelaskan sehingga tidak terjadi degradasi informasi menyangkut tata kelola keuangan.

Pertama, berkembangnya isu kas Aceh Utara kosong dan ini makin liar terjadi. Dalam catatan MaTA, pada tahun 2016 Pemkab Aceh Utara juga mengalami hal yang sama dengan status kas kosong.

“Pertanyaannya bagaimana bisa dikatakan kosong dan ini sengaja dilakukan oleh eksekutif sehingga dapat ‘meredam gejolak tuntutan anggaran secara politik, tentu staregi ini di anggap laku oleh Pemkab Aceh Utara karna pernah di lakukan tahun 2016 sehingga potensi pengaburan anggaran daerah dapat mudah dilakukan,” ungkapnya.

Menurut Alfian, itu perlu ada langkah konkret dari DPRK untuk memastikannya dengan cara memanggil Bupati Aceh Utara  dan dinas keuangan, serta meminta rician atau rekap anggaran tahun berjalan dan kepastian terlihat.

“Jadi dalam hal ini DPRK harus konsisten untuk dapat melakukannya sehingga mandat yang sudah diberikan oleh konstituen tidak dikhianati,” katanya.

Kedua, APBK 2020 terjadi refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Aceh Utara berdasarkan keputusan Bupati Nomor 360/184/2020 tentang Penetapan Darurat dalam Penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret dengan fokus anggaran sebesar Rp35.516.063.571 miliar (data yang telah dilapor).

Maka dari itu, Pemkab dinilai perlu menjelaskan ke publik dari pos anggaran mana saja terjadi pemotongan dan bagaimana kerangka tata kelolanya. Sedangkan DPRK wajib mengetahuinya karena publik selalu menuntut transparansi terhadap anggaran yang akan dan telah digunakan.

Terakhir, kajian MaTA, anggaran bansos, BLT, dan anggaran refocussing sangat terbuka untuk disalahgunakan sehingga potensi korupsinya sangat lebar, makanya perlu transparansi.

“Dengan itu MaTA tidak akan pernah bertoleran dengan pelaku penyelewengan dana publik,” tegasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin