Delapan Asas Mengawal Negara di Tengah Pandemi Covid-19

Ilustrasi

Oleh Ade Mulya

“Seluruh kekuatan pemerintah, kekuatan negara dan bangsa bergerak untuk mengatasi kesulitan ini, baik soal kesehatan mau pun masalah social ekonomi yang mengikutinya.”

Presiden Joko Widodo

Dalam sejarahnya, konsep negara terus mengalami perubahan demi menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan negara tersebut. Mulai dari konsep nachwachtersstat (Negara Penjaga Malam) menuju kepada konsep welfare state menggeser dan membawa perubahan yang mendalam pada peranan dan kebijakan negara tersebut. Pembatasan atas intervensi yang dilakukan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan corak yang paling berwarna dalam konsepsi Nachwachtersstat. Negara bersifat pasif, secara umum hanya mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan konsepsi welfare state, prinsip bestuurszorg (kesejahteraan umum) merupakan aura semangat yang harus ditunjukkan dalam penerapannya. Untuk mewujudkan bestuusrzorg, negara diberikan wewenang untuk mengintervensi segala ranah kehidupan masyarakat. “Peran aktif” ini bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum yang dibebankan kepada negara dalam dinamika kehidupan masyarakat (Ridwan HR, 2016).

Pada idealnya, Sjachran Basah menuturkan, peran aktif negara dalam mewujudkan welfare state tidak membenarkan negara melakukan tindakan yang semena-mena, semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban pada semua tindakan pemerintah adalah hal yang mutlak dilakukan jika memang negara diperbolehkan untuk mengintervensi kehidupan masyarakatnya. Ini berangkat dari prinsip negara hukum yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu sandaran wajib bagi negara untuk mengupayakan kesejahteraan umum ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Muin Fahmal menyebutkan asas-asas tersebut sebagai rambu-rambu untuk menjalankan negara demi memberikan pelayan publik secara maksimal yang mana pelayan publik ini merupakan sebuah mandat dari masyarakat kepada negara. Singkatnya, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat negara dalam rangka mewujudkan welfare state dan public service.

Tatanan hukum di Indonesia sendiri, asas-asas umum pemerintahan yang baik pun sudah terlegitimasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjabarkan ruang lingkup AUPB di dalam tatanan administrasi pemerintahan di Indonesia, asas-asas yang dimaksud meliputi, (1) Kepastian Hukum; (2) Kemanfaatan; (3) Ketidakberpihakan; (4) Kecermatan; (5) Tidak menyalahgunakan wewenang; (6) Keterbukaan; (7) Kepentingan Umum; (8) Pelayanan yang baik.

Delapan asas ini merupakan jiwa yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi pedoman yang wajib diikuti selama masa krisis seperti masa Covid-19 sekarang ini. Dalam konsepsinya, welfare state juga harus menjamin masyarakatnya terhindar daripada segala bentuk krisis termasuk krisis kesehatan yang sedang dihadapi di Indonesia. Untuk mewujudkannya dalam kondisi darurat seperti ini, public service pun harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik demi menciptakan jaminan keselamatan masyarakat dan memastikan tidak adanya tindakan negara yang keluar dari koridor hukum.

Dalam pemberlakuannya di tengah krisis pandemi, penulis mencoba untuk menjabarkan tujuan dari kedelapan asas di atas, serta untuk pengingat bagi kita semua dan menjadi sebuah partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas pertama¸ yaitu asas kepastian hukum, setiap kebijakan yang diambil dalam penanggulangan pandemi wajiblah berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dampak yang sangat besar dan cepat dari pandemi ini memerlukan sebuah tindakan yang cepat dan massif pula. Dalam konteks ini pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang dibuat demi penanggulangan dampak pandemi haruslah berlandaskan hukum, agar kiranya ini menjadi sebuah jaminan kepada pemerintah untuk bertindak secara “khusus”. Perpu No. 1/2020 tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan, merupakan salah satu contoh landasan hukum yang harus diambil untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus yang biasanya tidak dapat dilakuan atau tidak bisa dilakukan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, segala kebijakan “khusus” yang bertujuan untuk menanggulangi pandemi dapat dilakukan dengan aman dan cepat.

Begitupun kebijakan restrukturisasi kredit, pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan lainnya haruslah berlandaskan hukum serta mempunyai sifat kepastian hukum di dalam penerapannya.

Asas kedua, asas kemanfaatan mempunyai tujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki manfaat yang optimal, asas kemanfaatan ini berhubungan erat dengan asas ketiga, asas Kecermatan, dan asas keempat, yaitu asas Ketidakberpihakan.

Dalam penerapannya, ketiga asas ini sangatlah saling terhubung. Terhubung yang dimaksud ialah suatu kebijakan itu haruslah memiliki kemanfaatan bagi siapa saja serta wajib mewadahi siapa saja tanpa terkecuali dan juga harus dipertimbangkan secara cermat ketika diberlakukan. Sebagai contoh pemberlakuan PSBB dalam pencegahan pandemi Covid-19 pun seharusnya sudah mengandung ketiga asas ini. Namun dalam penerapannya ada beberapa pengecualian yang masih didebatkan, seperti kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada TKA asing yang masih bisa masuk ke Indonesia dan pelarangan “pemudik dan pebisnis” yang masih simpang siur. Dalam hal ini, pemerintah haruslah melihat kemanfaatan yang mana yang lebih besar untuk dijadikan pertimbangan dalam kondisi pandemi seperti sekarang.

Selanjutnya asas kelima, yaitu asas tidak menyalahgunakan wewenang. Menarik kita melihat bagaimana suatu kebijakan itu harus lahir dari pejabat yang mempunyai kewenangan. Dalam penanganan pandemi, wewenang penanganan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus sangat jelas. Setiap elemen pemerintah harus memahami betul kewenangan apa saja yang dimiliki untuk membantu proses penanggulangan pandemi covid-19. Miskomunikasi serta kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangannya malah akan menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di dalam masyarakat dan berdampak buruk dalam penanganan covid-19. Sinergi dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintahan, baik antar lembaga pemerintah ataupun masyakarat haruslah jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diemban.

Asas keenam, keterbukaan merupakan salah satu asas yang paling vital diperlukan dalam penagangan keadaan krisis. Keterbukaan informasi anggaran ataupun keterbukaan informasi sebaran kasus positif covid-19 merupakan contoh kasus yang sangat penting untuk diketahui. Keterbukaan dalam anggaran begitu penting karena angka anggaran penanggulangan pandemi dinilai cukup besar serta besar harapan penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam masa krisis banyak peluang untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok oleh berbagai oknum.

Keterbukaan infomasi sebaran kasus Covid-19 pun terasa sangat diperlukan untuk menjadi pengetahuan dan peringatan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan melakukan pencegahan. Jika tidak adanya keterbukaan informasi tentang penyebaran ataupun angka-angka pada kasus covid-19 akan memperburuk penanganan pandemi ini.

Asas ketujuh, kepentingan umum, sebenarnya sudah pasti diterapkan dalam setiap kebijakan dalam pandemi ini. Namun poin penting tetap tidak boleh ditinggalkan, yaitu mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. Dalam kondisi pandemi, pemerintah diharapkan mendahulukan urusan kesehatan daripada urusan yang lain. Karena urusan kesehatan ini merupakan salah satu amanah konstitusi dan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan masyarakat, jadi memang sudah sepantasnya kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak haruslah diutamakan.

Asas yang terakhir pun berkaitan dengan seluruh asas di atas, yaitu asas pelayanan yang baik. Pemerintah haruslah menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Penyediaan bantuan sosial ataupun penyediaan pelayan kesehatan yang sesuai prosedural dan peraturan perundang-undangan agar penanganan covid-19 ini berjalan maksimal.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik diharapkan tetap menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan cita-cita welfare state. Begitupun bagi masyarakat secara langsung ataupun DPR, tentunya kita diharapkan dapat mengawasi pemerintah dengan bersandarkan kepada AUPB sebagai “pisau” analisis, demi mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri dalam kondisi krisis seperti sekarang dan menghindari penyelewangan-penyelewengan yang mungkin terjadi.

Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini mahasiswa magister Hukum Universitas Indonesia.