Meubalot-balot Soal Anggaran Covid-19, Pemerintah Aceh Dinilai Payah

Syahrul, SH. [ist]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Pemerintah Aceh hingga saat ini belum merilis secara detail perencanaan pengunaan Rp1,7 triliun anggaran hasil refocusing APBA 2020. Walau publik dan DPRA telah berkali-kali mendesak, Pemerintah Aceh yang digawangi oleh Nova Iriansyah dan Taqwallah tetap tak kunjung memberikan penjelasan terperinci.

Fakta ini membuat elemen sipil yang terdiri dari berbagai organisasi menilai pengelolaan anggaran refocusing oleh Pemerintah Aceh terkesan meubalot-balot (tidak transparan) sehingga mengundang kecurigaan publik bila dana tersebut dikelola semau dewe.

Dalam rilisnya kepada aceHTrend, Minggu (10/5/2020) Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Dana Covid-19 Syahrul, SH., yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengatakan hingga saat ini pengelolaan dana covid-19 baik yang bersumber dari BTT dan refocusing APBA masih sangat tertutup.

“Pemerintah menyebut angka besarnya saja. Bahkan ketika rapat dengan banggar DPRA, Sekda hanya menunjukkan angka gelondongan. Tanpa perincian. Ini jelas sangat kabur dan akan sangat susah diawasi,” kata Syahrul.

Menurut Syahrul, Pemerintah Aceh hanya menjelaskan anggaran sebesar Rp1,7 triliun ini diplotkan pada tiga pos yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Namun, apa saja item kegiatan dari masing-masing pos tersebut? Tak pernah ada penjelasan yang rinci dan terukur tentang ini.

“Kendati DPRA telah beberapa kali memanggil tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh, sampai saat ini belum ada dokumen terkait alokasi anggaran itu yang bisa diakses oleh publik,” kata Syahrul

Dengan kondisi seperti itu, bukan saja rawan penggelapan dan penyalahgunaan, tapi juga terancam tumpang tindih dengan anggaran dari Pusat (APBN), kabupaten/kota, hingga dana desa.

Dalam rilisnya, Syahrul juga mengatakan, selain itu, kinerja Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Aceh juga patut disoroti, karena dinilai tidak ada kejelasan kerja selain juga tidak memperlihatkan pendekatan yang responsif gender.

Selama ini masyarakat tidak pernah tahu tugas tim tersebut, selain menginformasikan jumlah ODP, PDP dan pasien positif Covid di Aceh, dengan penjabaran data yang netral gender. Padahal, di samping persoalan kesehatan, masyarakat juga berjibaku didera masalah ekonomi dan sosial. Terutama dialami oleh kelompok-kelompok rentan sehingga data terpilah menjadi hal penting yang harusnya disiapkan oleh Gugus Tugas dalam menjalankan program-program di masa seperti sekarang ini.

“Pada kegiatan penyaluran bantuan juga menuai banyak sekali persoalan. Tidak adanya kriteria penerima yang dibangun dengan sumber anggaran yang jelas. Meski Pemerintah telah menentukan bahwa bantuan Covid-19 ini hanya diperuntukkan bagi OMB (orang miskin baru), bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima BLNT (Bantuan Langsung Non Tunai), namun hingga saat ini tidak ada data yang dapat diakses untuk melihat penerima.”

Jenis bantuan yang diberikan juga belum memenuhi kebutuhan spesifik warga yang memiliki keragaman kebutuhan seperti lansia, disabilitas, balita, ibu hamil, orang dengan HIV AIDS, masyarakat terpencil dan kelompok marjinal lainnya. Hal ini terjadi karena respon kedaruratan belum menggunakan data pilah gender dan analisa kebutuhan berbasis gender.

Masyarakat Sipil juga mengamati bahwa kebijakan PUG dalam situasi darurat penanganan bencana, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 tahun 2014 tentang PUG dalam Penaganan bencana, di mana di dalamnya mengatur kewajiban memperhatikan pengalaman perempuan dan anak perempuan pada saat bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan perempuan, juga tidak terlihat menjadi rujukan bagi Satgas Penanganan Covid Aceh.

“Keadaaan ini sangat berpotensi terjadinya penyaluran bantuan yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Situasi ini dapat memicu konflik sosial antar warga dan dapat menimbulkan persoalan baru yang akan semakin mempersulit kondisi.”

Pemerintah Aceh dan DPRA Payah

Perihal penanganan Covid-19 di Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemerintah Aceh dan DPRA sama-sama payah. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Parlemen Aceh terlihat tidak memiliki kuku mengawasi praktik kerja Pemerintah Aceh yang digawangi Plt Nova Iriansyah dan Sekda Taqwallah.

Peran DPRA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, seharusnya bisa mendesak Pemerintah Aceh untuk terbuka menjelaskan program kerja Gugus Tugas Covid untuk Aceh. Termasuk menjelaskan ke publik tentang program mana saja yang dicoret dari dokumen anggaran tahun 2020. Bahkan pihaknya menegaskan, DPRA bisa mengajukan hak interpelasi.

Pernyataan pers bersama ini disampaikan oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Flower Aceh, Forum LSM Aceh, Katahati Institute, KontraS Aceh, YLBHI LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Solidaritas Perempuan (SP) Aceh. []