ACRHTREND.COM,Banda Aceh- Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur, menyebutkan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh nyaris tidak terdampak pada kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup. Sejauh ini kelestarian alam sebatas jargon kosong. Dari tahun ke tahun jumlah bencana alam semakin meningkat.
Muhammad Nur, Rabu (13/5/2020) mengatakan pihaknya bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Aceh sudah sering mengingatkan Pemerintah Aceh, pengusaha dan masyarakat untuk memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung. Akan tetapi seruan-seruan itu hanya dianggap angin lalu.
“Perambahan hutan secara massif masih terus terjadi tanpa henti sampai saat ini. Belum lagi berbagai proyek pembangunan sering kali mengubah fungsi hutan tanpa memperhatikan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Misal, Wilayah tengah Aceh, dari berbagai kajian yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi dan badan publik lainnya menyatakan wilayah rawan bencana longsor dan banjir bandang. Akan tetapi dalam praktik lapangan sering juga membuka ruas jalan baru yang justru mempercepat bencana,” ujar M. Nur.
Anggaran yang disediakan tiap tahun untuk bidang mitigasi bencana, hanya habis untuk membiayai operasional lembaga pemerintah, yang justru sampai sekarang tidak terlihat kemajuan dalam pencegahan perusakan lingkungan.
![Dahlan Djamaluddin. {Ihan Nurdin/aceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/07/dahlan-Djamaluddin-1.jpg)
Catatan WALHI Aceh, deforestasi hutan tiap tahun rata-rata mencapai 16.000 ribu hektar dengan rincian yaitu ilegal logging, membuka kebun, membuka ruas jalan, dan kegiatan pertambangan secara ilegal maupun legal.
Belum lagi perusakan bantaran sungai yang cukup tinggi di sepanjang DAS, sehingga sungai kehilangan fungsinya dengan baik ketika musim hujan.
“Sayangnya kita semua tidak belajar sama sekali dalam berbagai bentuk bencana yang melanda berbagai daerah. WALHI Aceh memprediksi bencana alam di Aceh tidak akan pernah berakhir.”
Menurut M. Nur, Pemerintah Aceh terlihat tidak mau ambil pusing. Pemerintah hanya hadir setelah bencana dengan membawa mie instan, telur, beras dan tenda darurat. “Jadi, dengan uang yang begitu banyak tiap tahunnya, mereka tidak mampu melindungi rakyat. Hanya mampu sebatas membagikan mie instan, telur, beras memaaang tenda darurat,” imbuh Nur.
