Oleh Rahmad, S. Sos, MAP
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.
Saat ini di tengah wabah Covid-19, data merupakan hal yang sangat penting. Sekaligus menjadi momen yang tepat untuk merapikan DTKS. Mengingat data tersebut merupakan acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Kita mendesak pemerintah untuk sigap merapikan DTKS sambil mendistribusikan bantuan sosial (bansos) secara cepat.
Sebagaimana kita ketahui bersama data sosial ekonomi rumah tangga miskin bersifat sangat dinamis sehingga pemutakhiran data semestinya dilakukan secara periodik, guna menghindari atau mereduksi adanya kesalahan atau tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Pembaharuan data merupakan kunci dari keberhasilan pemberian yang bansos. Jika tidak adanya pembaharuan data, akhirnya penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah daerah melalu dinas terkait jangan menganggap permasalahan ini sebagai angin lalu, dan bahkan terkesan ini dibiarkan sehingga menjadi alat untuk kepentingan politik di daerah. Sudah seharusnya pemerintah daerah, setiap enam bulan sekali memperbaharui data. Jika tidak dilakukan pembaharuan masyarakat akan terus menjadi korban.
Memang dalam konteks [data] Kemensos memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemda. Selain itu, Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Garis koordinasi pemda dengan dinas terkait serta peran serta kepala desa yang merupakan ujung tombak yang mengetahui siapa dan yang layak sebagai penerima bansos.
Saya mengajak pemda melalui dinas terkait bekerja keras melakukan pembaruan data. Koordinasi antara pemerintah gampong dengan dinas, merupakan kunci, demi menghindari tumpang tindih. Juga menghindari bantuan covid-19 tidak tepat sasaran.
Penulis adalah dosen Fisip Umuslim. Wakil Sekretaris ICMI Orda Bireuen.
