Robohnya Kearifan “Darussalam”

Muhajir Al-Fairusy, antropolog Aceh.

Oleh Muhajir Al-Fairusy

Dalam petitih Minangkabau ada ungkapan dicancang pua, manggarik andilau, yang bermakna jika sekelompok orang membuat malu, maka seluruh kaum menanggung malu. A.A Navis dalam bukunya Alam Terkembang Jadi Guru, memberi penjelasan tersirat akan makna arif, bagaimana komunalisme masyarakat Minang dibangun dan dibina, di mana setiap kelompok membaurkan diri dalam identitas masing-masing yang terpelihara dalam ikatan dan kebudayaan yang sama. Malu dan mengikat diri pada kebudayaan yang sama dari irisan-irisan berbeda, menjadi falsafah bagaimana urang awak menyelesaikan persoalan internal mereka. Kondisi serupa sebenarnya juga ditemui dalam masyarakat Aceh yang masih menganut nilai-nilai tradisionalis. Peran social control masih berlaku meredam ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan berbeda. Kondisi ini dapat dilihat dari hadih maja Aceh yang menekankan makna malu pada setiap pertentangan, “…malee kawom meunyo meupake, habeeh crei brei mandum syedara.“

Rentetan peristiwa di Darussalam (baca: kampus) yang diungkap ke publik oleh beberapa media, mulai dari kasus sengketa tanah dan bangunan, kontestasi rektor yang kerap berujung gesekan, hingga yang terakhir terjebaknya seorang dosen (Saiful Mahdi) dalam jerat hukum UU ITE, akibat tersumbatnya demokrasi kampus. Kondisi ini seperti sinyal jika bangunan kearifan Darussalam mulai roboh. Selama ini, Darussalam terlanjur dijadikan kiblat nilai dan pengetahuan bagi masyarakat Aceh. Saban tahun, ribuan anak Aceh dititip pada dua kampus besar yang berdiri gagah dengan seabrek cita-cita, sebagaimana tulisan yang terpahat pada tugu pena simpang mesra, Banda Aceh yang menjelaskan isi Darussalam sebagai tujuan akhir dari perjalanan pelajar “…Belajar sambil berjuang, dan berjuang sambil belajar.”

Ironisnya, lembaga besar pendidikan seperti Darussalam yang menjadi akar dari munculnya PTN lain di Aceh, justru terjebak pada melemahnya fungsi kearifan. Darussalam tak lagi bisa dimaknai sebagai pusat peradaban produksi nilai. Perlahan mulai bergeser pada ranah kekuasaan. Bukan berarti, PTN lain luput dari persoalan internal. Namun, jika akar telah kropos, maka batang dan dahan hanya menunggu jalar kerapuhan.

Uraian ini hanya bentuk keprihatinan kecil sebagai alumni salah satu perguruan tinggi di Darussalam-melihat sengkarut yang disuarakan media. Pun, berangkat dari suasana sebagai bentuk perbandingan dengan kampus tempat saya sedang menyelesaikan doktoral sekarang-UGM. Betapa, aroma konflik, kontestasi kekuasaan, bahkan mentalitas menerabas hampir-hampir tak pernah ditemui di sana, khususnya dalam lingkaran akademisi. Jikapun ada, kerap berlangsung senyap lalu tuntas, tanpa gaduh apalagi melibatkan pihak ketiga. UGM terlalu sibuk berpikir untuk bangsa, skop analisisnya keluar dari perebutan mainan kecil akademik, karena terlalu fokus pada produktivitas. Kampus benar-benar ditempatkan sebagai arena diskursif dan konstruksi nilai.

Pendidikan dan Kearifan yang Gagal

Pendidikan dan kearifan adalah dua istilah yang berbeda, meskipun keduanya berkelindan. Keduanya sama-sama dibutuhkan dalam rangka membangun peradaban masyarakat. Pendidikan saja tanpa kearifan akan pincang. Sebagaimana yang diurai Hasyim Muzadi dalam reuni 90 tahun Gontor, Indonesia tidak sekedar membutuhkan orang pintar (pendidikan), melainkan orang baik (kearifan). Menanamkan pendidikan pada kelompok manusia arif menurut Hasyim Muzadi lebih mudah, dibanding mengintegrasikan sikap arif pada manusia yang sekedar berpendidikan. Artinya, perangai baik (adab) harus selalu ditempatkan di atas pendidikan seperti tuntunan Islam sebagai identitas primer di tengah masyarakat Aceh-tempat Darussalam lahir.

Darussalam tak kekurangan orang pintar dalam konteks makna pendidikan. Saban tahun, ribuan scholar diproduksi di sini, yang selanjutnya mengisi pos-pos pekerjaan strategis di seluruh Aceh. Kopelma yang dicita-citakan oleh pendiri sebagai “mata air” kehidupan seperti tersumbat alirannya akibat aroma politis membenam budaya akademis. Ada guyon dari beberapa teman saya, sepertinya pengaruh mentalitas keacehan yang sering gaduh tampak lebih dominan masuk dalam ranah akademik. Alih-alih menciptakan suasan damai, justru ketegangan kian menyeruak yang selanjutnya merembes ke ranah tribialisme (kedaerahan). Guyonan kolega tersebut ada benarnya, jika dikomparasi dengan atmosfer kampus di Jogjakarta, mengapa intitusi pendidikan di sana lebih cenderung adem, nyaris tanpa ketegangan bahkan terseret ke kubangan hukum. Filososif budaya Jawa yang cenderung mengutamakan arus ketenangan dibanding ketegangan seperti di Aceh adalah kunci. Pun, fungsi akademisi sebagai individual produktif di Jogjakarta benar-benar berada pada relnya, menempatkan makna akademisi sebagai way of life, sebagai kumpulan manusia yang terlibat memproduksi nilai dan pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Jika menggunakan kacamata Gramsci, suasana pendidikan di Jogjakarta cenderung mendorong terbitnya banyak intelektual organik.

Kembali pada Makna “Darussalam”
Aceh memiliki dua kutub “Darussalam,” keduanya merupakan kiblat pendidikan, satu pengayaan pengetahuan dalam arti umum (Kopelma), dan satu lagi pengkaderan manusia dengan muatan ilmu pendidikan keislaman (Labuhan Haji). Keduanya adalah lokus sekaligus kiblat pendidikan paling berpengaruh di Aceh, dan teruji secara sejarah. Alumni Darussalam Labuhan Haji kini menguasai panggung keagamaan di Aceh, khususnya dalam pengembangan pendidikan dayah, pun para sarjana jebolan Darussalam-Kopelma berkiprah di jagad teknokrasi, birokrasi dan sektor pembangunan lainnya di Aceh.
Darussalam yang berasal dari serabut kosakata bahasa Arab bermakna negeri yang damai, demikian kira-kira pengertian populernya. Artinya, kawasan yang menyelenggarakan suasana damai tanpa ketegangan dan konflik, di mana kelompok manusia dalam negeri mengarusutamakan konsep rekognisi sosial-pengakuan terhadap keberadaan dan pendapat yang lain.

Maka, tak berlebihan jika nama Darussalam dipilih menjadi salah satu nama surga, di mana para penghuninya digambarkan hidup penuh kedamaian. Bahkan, Darussalam pernah ditabal oleh Pemerintah Indonesia sebagai tambahan bagi Provinsi Aceh guna mempercepat kondisi kondusif di tengah suasana konflik. Persoalannya, Darussalam dalam konteks dunia tak selamanya linear dengan fungsi dan keberadaan Darussalam dalam konteks akhirat.

Safwan Idris, dalam buku Kearifan Lokal yang Terganjal, ada ungkapan arif yang menyembul, ia menggambarkan Darussalam sebagai aliran sungai mata air yang dapat dinikmati oleh bilangan kaum manusia manapun, di sana mengalir mata air kearifan. Karena memang, seharusnya Darussalam harus menjadi obor dan kiblat dari episentrum bernama peradaban Aceh. Saat banyak lini dan ruang di Aceh chaos, Darussalam seharusnya menjadi tempat kembali. Namun, jika di sini pun air mulai keruh, Aceh akan semakin gelap.

UIN dan Unsyiah jika boleh diibaratkan ia seperti sepasang sandal bagi masyarakat Aceh. keduanya berkelindan dan berdualitas di bawah payung kopelma. Wadah berpijak dari permukaan lumpur dan tanah yang kotor. Agar dapat berfungsi maksimal, tak boleh ada yang putus dan cacat. Pun, harus selalu dapat digunakan oleh rakyat Aceh menapaki gunung peradaban. Jika ada duri yang mencuat ke permukaan sandal, hanya perlu dicabut tanpa perlu berteriak ke luar arena hingga membikin gaduh suasana. Darussalam adalah kumpulan manusia yang dimaknai sebagai “guru”. Seperti pepatah lama, saat guru besar dan kecil mulai kencing berdiri, ribuan pelajar pun akan kencing berlari.

Alumnus Fakultas Adab UIN Ar-Raniry & Mahasiswa Doktoral Antropologi UGM.