Lhob Mate Corona (6): Trump, Obrador, Bolsanero, Luhut, dan “Statistik Kematian”

Ahmad Humam Hamid. [Ist]

Oleh Ahmad Humam Hamid*

Agak sedikit sukar mencari kata dalam bahasa Aceh ketika kita hendak mendiskusikan kelakuan pemimpin dunia sekelas Presiden Trump, Presiden Obrador dari Mexico, Presiden Bolsanero dari Brazil, dan pejabat publik kelas berat kita, Menteri Luhut. Dalam menangani wabah Covid-19 ini semua mereka menunjukkan sikap dan tindakan yang luar biasa, yang mungkin juga adalah ekspresi “warna asli” kepribadian mereka saat memimpin dalam masa kritis.

Ungkapan-ungkapan yang mereka lepaskan dalam merespons terhadap wabah Convid-19 membuat banyak pihak terkejut. Kenapa? karena “kata” dan “nada” yang dipertontonkan cenderung tidak menghargai “kehidupan” dan “manusia”, walaupun di sebalik itu bukan tidak mungkin mereka juga bertujuan yang sama. Namun, kata tetap kata, apalagi dalam komunikasi kebijakan publik, kata dapat menjadi “obat”, dan sekaligus dapat juga menjadi racun yang sangat berbahaya.


Kata ugoh dalam bahasa Aceh, adalah kata yang dapat mempersatukan keempat tokoh itu dalam kelompok pemimpin yang cenderung meremehkan “tantangan”. Apalagi tantangan yang diremehkan adalah menyangkut dengan nyawa manusia yang berurusan dengan posisi negara dan jabatan yang mereka sandang. Ugoh secara harfiah adalah merasa diri paling tahu, paling benar, dan sama sekali tidak ada urusan dengan pikiran dan perasaan orang lain.

Ketika publik global sedang waswas dan prihatin dengan angka kematian yang mendadak dan tinggi di Cina dan Italia, Trump meremehkan dengan menyamakannya dengan flu yang “hanya” membawa kematian sekitar 20.000 sampai 70.000 ribu warga AS per tahun. “Itu sama sekali nggak masalah,” cetusnya kepada wartawan. Pada kesempatan lain dia mengatakan “Kematian itu memang berat,“ tetapi lanjutnya “ada perbedaan yang mencolok antara kematian di bawah 1 persen dibandingkan dengan 5,4, bahkan 3 persen.” Presiden negara tetangganya Obrador malah menyuruh warga untuk keluar rumah dan makan di restoran. Dia tetap saja menghadiri berbagai keramaian dan mencium bayi. Ia berkata, “Kita hidup seperti biasa saja.”

Sama dengan Trump, Presiden Bolsanero dari Brazil juga menyebutkan corona sebagai “flu kecil” yang tidak berpengaruh banyak. “Apa yang ditakutkan, suatu hari kita akan mati juga,” katanya. Pernyataan lebih ketus lagi datang dari Menteri Luhut, “Belum sampai 500 orang mati karena corona,” dan itu membuat nyali kita menjadi “miris”. Implikasi dari ucapan itu “500 kematian masih kecil sekali, kok, ndak banyak?“

Dalam sebuah klip video terbaru yang dilepas oleh majalah bergengsi Internasional, The Atlantic, diperlihatkan bagaimana sejumlah pemimpin berkomunikasi dengan rakyatnya dalam suasana yang sejuk, peduli, informatif, dan bertanggung jawab. Perdana Menteri Canada, Trudeu berkata, “Ini adalah bukti, fakta, dan akan terus kita pantau dan tangani sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan.” Selanjutnya Macron, Presiden Perancis juga menyejukkan dengan pesan singkat kepada warganya, “Jaga diri dan juga jaga orang lain.”

Tiga orang pemimpin wanita yang berhasil menangani corona dengan baik berkomunikasi jitu. Kanselir Jerman, Merkel, misalnya  mengatakan “Ini serius” dan beberapa waktu kemudian ditambahkan “Selama vaksin belum ditemukan kita akan hidup dengan virus ini.” Di samping berkomunikasi dengan rakyat, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen juga mengingatkan pemimpin dunia tentang Covid-19 sebagai “ancaman terbesar kemanusiaan”. Dia juga menambahkan, “Jangan salahkan orang lain, jangan lihat orang lain sebagai musuh.” Pesan sederhana namun sangat humanis datang dari Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern, “Saya mengajak semua warga negara membantu saya mengatasi Convid-19 ini,” dan “Berbaik-baiklah dengan semua.”

Ujian pemimpin, tepatnya pemimpin sejati adalah pada saat krisis, yang akan membuktikan apakah ia siap berkorban peluh, darah, dan kalau perlu, nyawanya untuk rakyatnya, dan itu dimulai dengan “narasi kata”. Ketika negara ditimpa bencana atau ancaman bencana, komunikasi pemimpin dengan rakyat memerlukan sebuah “racikan” yang serasi antara ketenangan, kejujuran, kejernihan, pengendalian, jaminan, dan empati.

Respons pemimpin terhadap awal bencana haruslah dimulai dengan ketenangan-tidak panik, jujur-tidak menyembunyikan fakta, jernih-penjelasan masalah secara sederhana dan mudah dimengerti-. Publik juga membutuhkan pemimpinnya untuk memberikan jaminan dan harapan, bahwa bencana itu akan ditangani dan mereka akan diurus dengan baik. Dan akhirnya, semua ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin haruslah dibingkai dengan elemen “empati”.

Sama dengan berbagai bencana lain, bencana Covid-19 juga mempunyai siklus dari permulaan, pengatasan, dan penanganan, sampai ke stadium akhir. Setiap siklus ini memengaruhi perkembangan emosi publik yang berbeda dan memerlukan komposisi racikan komunikasi yang berbeda pula.

Komunikasi yang dipertontonkan oleh Trump, Obrador, Bolsanero, dan Luhut sangat jelas bertolak belakang dengan apa yang seharusnya disampaikan. Tidak jujur, tidak transparan, menyepelekan masalah, dan seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tenang, tidak panik. Karena mereka tidak mempunyai penguasaan substansi Covid-19–akibat tidak didasari kepada ilmu pengetahuan–penjelasannya cenderung amatir, dangkal, dan mengada-ngada. Ketidakjujuran itu menjadi pangkal awal malapetaka ketika mereka memberi jaminan dan harapan kepada publik, karena sama sekali tidak berdasar.

Sebaliknya pemimpin yang tahu apa seharusnya yang mesti disampaikan, jelas berkiblat kepada penjelasan pengetahuan para ahli. Mereka tahu bawa virus yang mematikan ini adalah bencana yang bersifat global, masif, tidak dapat diantisipasi, dan memberikan dampak emosional yang besar kepada publik. Mereka merespons dengan kata mereka yang  sederhana, informatif, dan jelas, serius, dan bertanggung jawab. Bahasa tubuh dan nada yang digunakan menyentuh emosi publik dengan kata dan ekspresi prihatin, namun pada saat yang sama juga ditampakkan harapan dan jaminan pengendalian dan penyelesaian.

Karena pada umumnya tindakan “bermula” dari kata, maka lihatlah harga yang mesti dibayar oleh mereka  “pemimpin sejati” dan bukan “pemimpin sejati”. Angka kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat–negara adidaya pengetahuan, industri, keuangan, dan pertahanan–saat ini hampir mencapai 90.000 dan akan  mendekati 100.000 ribu menjelang akhir Mei 2020. Dalam hal ini, walaupun Trump membuat berbagai akrobat politik, pemerintahnya masih belum mempunyai jalan keluar yang pasti dan solid.

Brazil mendapatkan 15.662 kematian dengan kurva yang terus merangkak naik. Mexico juga mempunyai kurva yang belum stabil dengan kecenderungan naik dan sudah mengambil korban 5.045 jiwa. Indonesia mempunyai kasus kematian 1.089–yang terpantau–sampai dengan akhir minggu pertama bulan Mei. Sekalipun secara numerik angka itu kecil dibandingkan dengan tiga negara terdahulu, Indonesia merupakan negara tertinggi tingkat kematian di Asia–prosentase kematian perseratus pasien positif corona– 6,5 persen. Bandingkan dengan Filipina 6,5 persen, Malaysia 1,7 persen, Cina 5,6 persen, Jepang dan Korea Selatan antara 2 dan 3 persen (John Hopkins).

Para pemimpin yang menyepelekan ancaman Covid-19, cenderung berprinsip bahwa ancaman wabah jangan sempat menganggu ekonomi negara. Ketika wabah semakin mengancam, mereka cenderung mengajukan pilihan “ekonomi, uang” atau “sedikit korban manusia”. Ungkapan angka manusia mati versi Trump dan Menteri Luhut seolah menempatkan pilihan antara ekonomi sebagai dilema moral, yang sama sekali tidak berdasar. Persoalan ini bukanlah dilema moral cerita tentang keputusan seorang dokter spesialis paru RS Dr. Soetomo Surabaya yang mempunyai hanya belasan ventilator, dan kemudian harus memilih beberapa di antara ratusan atau ribuan pasien Convid-19 yang kritis. Ini pilihan dilema moral. Pilihan kebijakan publik Convid-19 bukan seperti itu logikanya.

Pemikiran tentang menomorsatukan ekonomi ketimbang manusia, membuat orang-orang seperti Trump, Bolsanero, Obrador, dan Menteri Luhut cenderung memperlakukan angka-angka dalam konteks signifikan atau tidak signifikan. Angka di bawah 1 persen atau kematian 500 orang atau lebih dari 500 lalu dijadikan sebagai angka statistik, tepatnya “statistik kematian”. Apalah artinya kematian sedikit orang untuk menyelamatkan ratusan juta orang, apalagi kalau korban kematian Covid-19 lebih didominasi oleh orang tua. Konotasi ekonomi orang tua-manula- adalah manusia tidak produktif yang juga menjadi beban negara.

Kalau logikanya seperti ini, kita sedang kembali ke zaman purbakala. Dalam berbagai cerita sejarah seringkali  diuraikan ketika musibah menimpa sebuah kaum, maka  raja atau pemimpinnya merespons dengan memberikan “korban” yang dalam banyak hal dipilih para gadis, disembelih, dipancung, atau dibakar. Logika korban Covid-19 abad ke-21, kini gadis ditukar dengan manula.

Bicara statistik adalah bicara tentang matematika. Dalam koteks Covid-19 kita bicara tentang “teori peluang” kematian walau hanya beberapa orang. Dan peluang itu bisa seorang kakek, Aman Sani, di kampung Jelobok, Permata, Bener Meriah di Aceh; Mbah Poniyem di Kelurahan Pesantunan, Wanasari, Brebes; Opung Simbolon di Kelurahan Onang Hasang, Kecamatan Pahae Jae, di Tapanuli Utara; atau Aji Ammang, di Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang, Bone. Ketika pilihan antara manusia atau ekonomi, bagaimana kalau yang mati itu adalah anak, orang tua, atau orang yang sangat dicintai oleh sang pembuat kebijakan. Apalagi secara kasat mata kematian itu misalnya jelas akibat kebijakan mendahulukan ekonomi dari manusia? Sekali lagi ini bukan pilihan dilema moral. Ini masalah manusia dan kemanusiaan. Ekonomi dan manusia tidak mesti dipertukarkan dalam suatu persamaan zero-sum game.

Ketika rakyat Republik Indonesia kehilangan asa akan pembangunan yang berwajah “manusiawi”, seorang Wali Kota Solo pada awal tahun 2000-an tampil agak lain dari biasa. Ia bisa membangun dan membangun dengan baik, tanpa harus menyakiti apalagi mengorbankan rakyatnya. Ketika wali kota itu naik menjadi gubernur DKI dan kemudian menjadi calon presiden RI ke-7, seluruh media besar internasional sekelas  Aljazeera, BBC, The Guardian, CNN, Bloomberg terpaksa mengutip kata keramat “blusukan” yang tidak ada dalam kamus Indonesia-Inggris John M. Echols, Hasan Shadily. Kata keramat itu memerlukan penjelasan panjang, namun tetap mempunyai esensi “memanusiakan manusia”. Bahkan dalam salah satu Newsleter Forum Ekonomi Dunia, seorang pengamat pembangunan India menulis Jokowi mempunyai sebuah empati yang sangat unik, “empati alami”, yang memungkinkan ia dapat menyelesaikan persoalan besar dan rumit dengan rakyat

Kata blusukan itu kemudian menjadi bahan racikan Marcus Mazner dalam sebuah paper yang dipublikasikan East West Center (2014) dalam menguraikan “strain baru” politik populis yang diperkenalkan oleh Jokowi. Mazner menyebut nama populis baru itu dengan julukan “populisme tehnokratis”. Intinya ini adalah sebuah narasi yang memberi fokus pada rakyat banyak, tidak memusuhi modal, tidak memusuhi orang asing, tidak memusuhi elite kuasa, dan memperbaiki dari dalam. Narasi ini memadukan pendekatan pembangunan  tehnokratis yang bernuansa populis dengan ciri inklusif, dan nonkonfrontatif. Jokowi dalam rekam jejak pembangunan di Solo dan beberapa bulan di Jakarta cukup berhasil mendemonstrasikan, betapa pun rumitnya persoalan yang menyangkut orang banyak, terutama “wong cilik“, semuanya dapat diatasi dengan mengedepankan empati, yang menjadi komponen inti blusukan.

Kini, kita tidak tahu apakah karena kompleksitas pembangunan, luas geografis, dan interkoneksi kawasan, dan globalisasi kapital telah menggerus empati para pemimpin dalam mimilih dan mimilah mantera pembangunan. Dan kita juga tidak tahu apakah respons salah seorang pembantu Presiden itu tentang Covid-19 itu sebagai penegasan bahwa Presiden telah berubah. Dalam konteks tantangan Covid-19, Merkel di Jerman, Trudeu di Kanada, Ardens di New Zealand, dan sejumlah negara Sknadinivia telah menunjukkan bahwa “empati” dan “kapital” dapat hidup bersama dalam suatu ekosistem yang serasi. Betapa pun rumitnya tantangan Covid-19, mustahil membayangkan Jokowi berubah total, karena empati adalah “merek” dan modal besar Jokowi dalam memperoleh kepercayaan publik dalam dua kali pemilihan presiden.[]

Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Editor : Ihan Nurdin