Trans Continent Luruskan Pernyataan Pemerintah Aceh

Tanggapi Pernyataan Asisten II Pemerintah Aceh Teuku Ahmad Dadek

Ismail Rasyid, Founder & CEO Trans Continent. [Ist]

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Terkait keluarnya PT Trans Continent dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Teuku Ahmad Dadek, menyebutkan selama sembilan bulan perusahaan milik Ismail Rasyid menikmati fasilitas gratis tanpa adanya perjanjian bussiness to bussines. Tapi pernyataan Dadek diluruskan oleh Ismail Rasyid dengan menyertakan kronologi kehadiran mereka di kawasan yang kini disebut oleh publik sebagai Kawasan Industri Abunawas.

Dalam rilis yang dikirimkan ke aceHTrend, Selasa (19/5/2020) Teuku Ahmad Dadek mengatakan bahwa Trans Continent baru sekedar memakai gratis tanah KIA Ladong dan fasilitas yang ada serta sudah menempatkan peralatannya. Namun belum ada perjanjian bussines to bussines antara PT Pema dengan TC sehelaipun, walaupun selama ini PT Pema berusaha memenuhi permintaan isi surat dari PT TC.

Dadek melanjutkan, berdasarkan surat dari PT Trans Contionent tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa setelah mengikuti launching KIA Ladong oleh Plt Gubernur menyatakan bahwa perusahaan tersebut sangat berkeinginan untuk melaksanakan investasi berupa Membuat Pusat Logistik Berikat (PLB).


Selanjutnya, surat tersebut langsung dijawab oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh pada tanggal 20 Desember 2018, di mana pihak PT PDPA pada hari yang sama dengan isi mengharapkan kerjasama bisnis dengan Trans Continent dalam kerjasama sama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Ladong dan meminta membahas rencana bisnis yang ada.

Ahmad Dadek menambahkan, upaya untuk memenuhi permintaan seperti pagar keliling dan fasilitas lainnya di KIA Ladong pada tahun 2021, adalah bentuk komitmen Pemerintah Aceh kepada investor, meskipun Trans Continent hanya memakai 10 persen lahan di KIA Ladong, namun PT Pema berusaha memenuhi dan melengkapi sebagaimana surat terlampir.

“Karena sudah tidak bisa lagi diusulkan di tahun anggaran 2020, maka kita usulkan di tahun 2021. Begitulah komitmen Pemerintah Aceh lewat PT Pema untuk para calon investor di KIA Ladong. Kita tetap menghormati para investor walaupun belum jelas tertulis hak dan kewajiban masing masing pihak dan tahapan investasi belum dimulai,” sambung Dadek.

Teuku Ahmad Dadek (Ist)

Ia melanjutkan “Sebulan yang lalu, PT Trans Continent langsung membawa beberapa peralatan yang ditempatkan di KIA Ladong, padahal perjanjian antara PT Pema dengan PT Trans Continent belum ada alias masih dalam penjajakan. Seharusnya, sebelum PT Trans Continent membawa alatnya ke KIA Ladong, harus didahului dengan adanya perjanjian B To B dengan PT Pema, ini adalah prinsip investasi yang profesional,” kata Dadek.

Intinya, sambung Dadek, kami ingin memberitahukan bahwa penempatan peralatan oleh PT Trans Continent apalagi semua peralatan adalah bersifat mobile dilakukan sebelum adanya perjanjian bisnis yang menempatkan syarat-syarat kerja sebagai sebuah investasi.

“Jadi, penempatan peralatan oleh PT Trans Continent itu dilakukan sebelum ada perjanjian dengan KIA Ladong dalam hal ini PT Pema, ini menandakan kedua pihak tidak menjalankan prinsip investasi sesuai dengan kaidah bisnis selama ini,” imbuh Dadek.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh itu bahkan mengibaratkan, apa yang dilakukan PT Trans Continent di KIA Ladong, seperti penyewa rumah yang langsung masuk tanpa ada perjanjian tertulis tapi pemilik sewa tetap melayani penyewa walaupun gratis.

“Tanah KIA Ladong bukan diperuntukkan pada satu pemakai, tetapi banyak tenant atau penyewa bisa memanfaatkan kawasan tersebut,” ujar Dadek.

Ismail Rasyid Jelaskan Kronologis

Mendapat anggapan miring dari Pemerintah Aceh dalam hal ini disampaikan oleh Asisten II Pemerintah Aceh Teuku Ahmad Dadek, CEO Trans Continent Ismail Rasyid, Selasa (19/5/2020) menyebutkan, melihat perkembangan berita tentang Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong yang berkembang sangat simpang-siur hingga ada pihak yang saling hujat-menghujat, maka pihaknya harus menjelaskan secara detail kronologis kehadiran mereka ke Aceh.

“Ini penting kami sampaikan untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak, baik beberapa unsur pemerintah yang terlibat langsung dalam proses ini sejak awal, maupun yang tidak terlibat langsung. Agar tidak terjadi mis-interpretasi terhadap situasi, khususnya kepada masyarakat Aceh,” ujar Ismail.

Kronologis Masuk dan Hengkangnya PT Trans Continent dari KIA Ladong

Melalui surat: 001/TC-Dir/XII/2018, bertanggal 20/12/2018, PT Trans Continent mengajukan permohonan kerjasama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.

Pada tanggal yang sama, 20 Desember 2018, melalui surat 129/PDPA/GEN/XII/2018, PT PEMA menyetujui permohonan kerjasama parallel sembari menunggu perjanjian kerjasama lahan secara legal.

Pada tanggal 25/4/2019, melalui surat 013/PEMA-ADK/ADM/IV/2019, PEMA mengalokasikan lahan seluas 10 ha untuk pembangunan Pusat Logistik Berikat dan Pergudangan Terpadu, dan kerjasama akan diatur dalam perjanjian berikutnya. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, pihak PT Trans Continent mulai melakukan aktivitas sembari menunggu proses perjanjian kerjasama secara legal.

Pada 07/8/2019, melalui surat 080 B/TC-Dir/VIII/2019, pihak Trans Continent menyurati PT PEMA meminta bahwa lahan 10 ha diserahkan kepada Trans Continent karena akan dilakukan pembangunan fisik gudang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk follow up Trans Continent guna pengajuan izin Pusat Logistik Berikat ke Bea dan Cukai.

Pada 12/8/2019, melalui surat 109/PEMA-ING/GEN/VIII/2019, PEMA menerbitkan rekomendasi pemanfaatan lahan, sebab PT PEMA telah ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dengan Keputusan Gubernur: 030/1550/2019. Akan tetapi di dalam surat tersebut PT PEMA tidak menyebutkan jangka waktu pemanfaatan lahan seluas 10 ha, dan akan diatur secara terpisah dalam perjanjian bisnis antara PT Trans Continent dengan PT PEMA. PEMA juga memberikan rekomendasi untuk permohonan izin PLB ke Kanwil BC Aceh.

Pada 30/8/2019 melalui surat 08/KM.4/WBC/01/2019, diterbitkan izin sebagai Pusat Logistik Berikat kepada Trans Continent; dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 08/KM.4/WBC.01/2019.

31/8/2019, dilakukan ground breaking Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang diresmikan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tanggal 30/9/2019, melalui surat 098/TC-Dir/IX/2019, meminta kepada PT PEMA untuk memenuhi perjanjian kerjasama lahan, penempatan tenaga keamanan dengan standar objek vital, pagar keliling kawasan, jaringan instalasi listrik, jaringan instalasi air, dan jaringan instalasi telepon. Kemudian drainase keliling kawasan industri dan fasilitas lain yang terkait dengan kawasan industri.

Surat tersebut merupakan follow up Trans Continent terkait koitmen PEMA mengenai perjanjian kontrak sewa lahan dan pengadaan basic infrastruktur. Catatan: Pihak PEMA hanya merealisasikan penempatan tenaga keamanan dari kepolisian, yang ditempatkan sejak Maret 2020.

Pada 17/2/2020/ PT Trans Continent menerima surat: 005/2792, berupa undangan rapat di rumah dinas Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, membahas percepatan KIA Ladong. Rapat tersebut dipimpin oleh Nova Iriansyah dan dihadiri oleh PEMA, dan beberapa dinas, membahas percepatan pelaksanaan basic infrastuktur.

Tanggal 01/04/2020, Trans Continent menerima surat 005/5599, perihal undangan rapat lintas sektoral di ruang rapat Gubernur Aceh. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Gubernur Aceh untuk tindak lanjut solusi dan rencana percepatan basic infrastruktur.

Tanggal 03/4/2020, Sekda Aceh dr. Taqwallah, Asisten II dan Plt Kadis Perindag serta rombongan berkunjung ke KIA Ladong. Kunjungan itu sebagai pengecekan fasilitas rencana tindak lanjut.

Tanggal 3/4/2020, rapat lanjutan di ruang Sekda Aceh. Di sana dilakukan pematangan rencana implementasi hasil kunjungan.

Pada tanggal 8/4/2020, melalui surat 009/PEMA/IV/2010, PT PEMA menyampaikan statemen mengenai percepatan pemenuhan fasilitas infrastruktur di KIA Ladong, dengan lampiran timeline sekesekusi serta penyelesaian.

Tanggal 8/4/2020, melalui surat 022/TC-BNA/OPS/V/2020, PT Trans Continent membuat pemberitahuan pengunduran diri dan penarikan alat kerja dari KIA Ladong. Hal ini dilakukan karena tidak adanya progress signifikan dari seluruh proses tersebut. Berdasarkan perhitungan bisnis/komersil, Trans Continent memutuskan memberitahukan kepada PEMA bahwa akan memindahkan alat-alat kerja dan sekaligus mengundurkan diri dari KIA Ladong, dan segera memindahkan alat-alat tersebut agar bisa dimanfaatkan di tempat lain.

“Kronologi ini penting kami sampaikan, agar tidak menimbulkan pemelintiran informasi oleh sejumlah pihak yang saya lihat agak gencar menyudutkan kami. Pun demikian, kami hanya keluar dari KIA Ladong. sebagai putera Aceh, saya dengan PT Trans Continent akan tetap berkarya di Aceh, demi Aceh,” kata Ismail Rasyid.

Pemerintah Aceh Dinilai Miring

Sementara itu, pernyataan Pemerintah Aceh melalui Asisten II Teuku Ahmad Dadek terkait pengunduran diri PT Trans Continent, dinilai dinegatif oleh sejumlah kalangan. Pernyataan Dadek dinilai tidak etis.

Mantan anggota DPRA Nurzahri, di dalam status Facebook-nya menulis:

Pagar saja harus menunggu tahun 2021, bagai mana mau membangun Industri Aceh yg hebat?
Belum lagi jalan-jalan keliling dunia mencari inpestol yg menggunakan anggaran Rakyat Aceh.
Berarti selama ini informasi yg bapak sampaikan kepada para inpestol adalah informasi Bullshit alias omong kosong?
Yg lebih aneh lagi, sudah tau Pemerintah Aceh tidak mampu membangun fasilitas di KIA Ladong dalam waktu singkat, tapi tetap memaksakan ceremonial ground breaking

Lain Nurzahri, lain pula Safwadi. Dia menilai perlakuan tidak profesional Pemerintah Aceh terhadap Trans Continent, ditambah dengan pernyataan Dadek yang dinilai petantang-petenteng menyerang integritas Trans Continent, merupakan perlakuan buruk terhadap dunia investasi. Pemerintah Aceh dinilai lebih gemar mencari kambing hitam ketimbang menyelesaikan masalah.

“Ini ditambah dengan serangan-serangan buzzer di media sosial yang bekerja membela kesalahan Pemerintah Aceh. Kondisi ini buruk bagi Aceh di mata investor besar di luar. Dengan kejadian ini semakin sahih bila Pemerintah Aceh tidak memiliki agenda yang jelas membangun daerah. Mereka hanya memiliki event yang jelas jalan-jalan ke luar negeri untuk pelesiran dengan menggunakan anggaran daerah. Setelah selfi-selfi di luar, kemudian pulang,” kata Safwadi.[]