Trans Continent Menampar Citra Pemerintah Aceh yang “Mengkilap”

Manajemen Trans Continent mulai keluar dari KIA Ladong, Jumat (15/5/2020). [Ist]

Oleh Boy Abdaz

Seminggu terakhir saya rajin mengikuti paparan inspiratif di sebuah akun media sosial. Memompa semangat entrepreneur dan mencoba membuka wawasan bagi generasi dan sarjana usia muda untuk melihat prospek sumber daya alam lokal yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan untuk membangkitkan kesejahteraan ekonomi.

Murthalamuddin, seorang birokrat yang saat ini lebih fokus ke dunia bisnis. Dia menawarkan banyak konsep yang secara sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri secara ekonomi. Sosok ini ikut menyarankan langkah-langkah antisipatif sebagai exit strategy bagi Pemerintah Aceh dalam rangka menghadapi berakhirnya dana Otonomi Khusus Aceh.


Ketertarikan saya karena dia sejatinya people in yang pernah bergelut dengan kebijakan tingkat Provinsi Aceh. Beberapa dinamika dan fakta di lingkaran kekuasaan yang tidak terungkap sebelumnya menjadi argumen penguat bagi analisanya. Terlepas dari wacana ia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang nomor satu di salah satu kabupaten.

Kritiknya hampir selalu pedas namun separuhnya tak terbantahkan. Karena itu tadi, dia mempunyai data awal yang tak tertulis namun lazim terjadi di lingkaran kekuasaan. Dia juga banyak memberi masukan kepada Pemerintah Aceh meski dengan nada satire dan menggigit.
Pemerintah Aceh memang harus sigap untuk antisipasi berakhirnya dana Otsus Aceh yang 3 tahun lagi masih menerima 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, lalu pada periode 2024-2028 hanya tersisa penerimaan 1% dari DAU Nasional setiap tahunnya. Sementara ketergantungan secara anggaran, tanpa dana otsus seperti ini atau semacamnya masa depan Aceh mungkin akan buram. Ini tergambar dari pandangan beberapa ahli.

Dana otsus sendiri ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, sesuai UU Pemerintah Aceh.
Kita harus menakar kembali, setidaknya 70 triliun dana otsus yang digulirkan ke Aceh sejak 2008 telah memberikan dampak seperti apa bagi Aceh sesuai yang diamanahkan UU Pemerintah Aceh? Mungkin secara infrastruktur dengan mudah dapat diukur, tapi pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan? Data tahun sebelumnya Aceh masih miskin, termiskin di Sumatera.

Pemberdayaan ekonomi seharusnya tampak dengan banyaknya perusahaan-perusahaan industri skala besar atau kecil. Geliat industri akan mampu membuka peluang-peluang usaha baru yang tentu saja akan menyerap banyak tenaga kerja di sana. Ketika akses ke pekerjaan semakin terbuka maka kemiskinan secara perlahan akan tergerus.

Lalu apakah Pemerintah Aceh tidak punya sumber daya atau tidak punya konsep? Dengan kuasa dan anggaran yang begitu besar tentu saja itu tidak mungkin. Pemerintah bisa saja memakai tenaga ahli atau konsultan dari luar untuk segala perencanaan jika sumber daya di pemerintahan tidak memadai. Tapi mungkin merekanya tidak mau! Iya, tidak mau. Bisa karena beberapa alasan; sentiment jabatan, politik dan benefit. Yang terakhir justru lebih berbahaya karena sebuah kontrak tidak akan jalan sebelum deal di luar deal in.

Kita harus jujur bahwa memang beberapa investor datang atau diundang sampai teken memorandum of understandaing (MoU), itu niat baik, tapi tidak bersungguh-sungguh. Nyatanya MoU dengan beban ratusan miliar itu tidak pernah jalan, konon lagi yang diundang untuk datang. Perizinan yang berbelit hanya alasan yang kemudian diiyakan saja.
Aceh mempunyai sumber daya alam yang luar biasa termasuk komoditi ekspor yang beragam, namun pemerintah setelah sekian tahun masih berkutat pada pembangunan fasilitas utama. Alih-alih mempersiapkan fasilitas pendukung lainnya seperti karantina dan sarana lain yang mampu menjamin pemenuhan standar barang-barang ekspor yang ditetapkan oleh negara tujuan dan mudah diakses oleh pengusaha. Sehingga bisnis ekspor impor dapat berjalan dengan mudah dan berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus secara maksimal. Untuk kopi gayo saja misalnya, konsumen terbesarnya ada di pasar internasional. Tapi kebanyakan ekspornya bukan langsung dari Aceh, konon lagi dijadikan produk turunan.

Jika pemenuhan standar ekspor dapat dilakukan dengan mudah, Pemerintah Aceh dapat ikut andil menggandeng pengusaha-pengusaha lokal untuk melakukan kerja sama yang sudah digagas secara nasional misalnya, seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang dengan perjanjian itu Indonesia dapat mengimpor barang ke Australia tanpa biaya masuk.
Tapi tiba-tiba, PT. Trans Continent, investor pertama yang melakukan ground breaking di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong diberitakan menarik seluruh alat kerja dari kawasan tersebut. Penyebabnya karena PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang ditunjuk Pemerintah Aceh sebagai pengelola belum mampu menunjukkan progress apapun. PT Trans Continent harus menelan pil pahit setelah mengeluarkan biaya lebih dari 30 miliar.

CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid memberi tamparan yang sangat keras ke arah muka pemerintah di bagian iklim investasi. Ini bisa multi effect. Berdampak pada citra pemerintah, dunia investasi dan Aceh secara keseluruhan karena ada faktor ancaman dan pembatasan tertentu terhadap pekerja di sana. Tapi sepertinya tamparan seperti itu diinginkan oleh banyak orang di luar kekuasaan. Tamparan itu juga harus dilihat sebagai pulang sakat gaya Aceh yang dimainkan Ismail Rasyid, sebagai putera Aceh.

Itu tamparan senilai 30 miliar. Dan sepertinya pemerintah Aceh masih sempoyongan akibat tamparan ini, karena sampai hari ketiga belum bisa memberikan klarisifikasi atas kejadian penarikan alat kerja itu. Jika pun tidak dikatakan diusir dari proyek itu seperti diakui Ismail Rasyid sendiri dengan bahasa yang berbeda. Kejadian ini berakibat sangat buruk dan mungkin akan menjadi yang paling buruk selama era self-government.

Semoga ini tidak akan menjadi klimaks dan mengerucutnya arah perlawanan oleh orang-orang yag selama ini mencoba mengembalikan perhatian pemerintah pada rule yang benar dan dengan tata kelola yang baik. Pemerintah juga butuh waktu yang tidak sedikit untuk menutup lara itu, kecuali segera bergegas menampakkan niat baik dan mulai melakukan langkah nyata mempertegas komitmen dengan action agar KIA Ladong dapat diwujudkan sesuai impian banyak orang. Selain mengambil peran yang lebih besar bagi penguatan investasi untuk segala peluang yang ada. Atau kita sambut saja saran Pak Jokowi waktu Kenduri Kebangsaan di Bireun.

Penulis adalah kolumnis aceHTrend.