Pernyataan Asisten II Terkait Trans Continent Membunuh Aceh di Mata Calon Investor

Dosen Unaya, Usman Lamreung. @ist

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Terkait keluarnya PT Trans Continent dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Teuku Ahmad Dadek, menyebutkan selama sembilan bulan perusahaan milik Ismail Rasyid menikmati fasilitas gratis tanpa adanya perjanjian bussiness to bussines.

Pernyataan Teuku Dadek menuai kritikan dari Pengamat Pembangunan Aceh Usman Lamreung, Rabu (20/5/2020). Apa yang disampaikan oleh Dadek menurut Usman merupakan aksi buang badan serta mencari pembenaran diri tanpa mempertimbangkan niat baik Trans Continent yang sudah stanby sembilan bulan, tanpa menghasilkan output dan income apapun. Malah merugi per bulan Rp600 juta.

“Pernyataan Teuku Dadek atas nama Kepala Daerah Aceh seakan KIA Ladong itu sudah hebat sekali, seakan para investor besar sudah antre yang hendak masuk ke Aceh. Ini adalah pernyataan paling tidak etis seakan hendak meneror dan mengusir investor,” kata Usman Lamreung.


Usman menambahkan, Pemda Aceh tidak tahu berterima kasih dan mempertimbangkan niat baik Trans Continent yang telah membantu membentuk citra positif Pemerintah Aceh di mata publik.

“Pemda Aceh malah menyudutkan PT Trans Continent seakan seperti mengusir mereka keluar dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong tersebut. Kalau begini model pejabat jangan harap investor datang dan berbisnis di KIA Ladong,” ungkap mantan pekerja BRR Aceh – Nias ini.

Usman menyarankan, Pemda Aceh harus mengevaluasi kinerja dinas-dinas terkait, karena menurutnya persoalan substansi adalah buruknya pelayanan birokrasi dan koordinasi tumpang tindih menyebabkan lambannya kinerja. Serta tidak mampu mengakomodasi kebutuhan investor, menyebakan [Trans Continent] hengkang dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.

“Masalah bukan pada perusahaan Trans Continent, tapi Pemda Aceh yang tidak mampu membangun komunikasi, koordinasi dan perencanaan yang matang. Akhirnya saling menyalahkan dan menyudutkan. Plt Gubernur Aceh harus mengevaluasi tim ekonominya,” ujar Usman.

Usman menyebutkan pihak-pihak yang harus dievaluasi adalah Asisten II Pemerintah Aceh, Kepala Dinas DPMPTSP Aceh, Kepala Dinas Perindag Aceh, Kepada Bainprom Aceh, Direktur KIA Ladong dan Dirut PEMA.

“Sudah banyak kasus hengkangnya para investor di Aceh. Tapi tak pernah menjadi bahan evaluasi Pemda Aceh. Sepertinya ada pembiaran masalah dan tak diselesaikan. Atau memang jangan-jangan orang-orang ditunjuk oleh Plt Gubenur tidak punya kemampuan bekerja secara profesional.”

Menurut Usman apapun kata Pemerintah Aceh, yang jelas kasus hengkangnya Trans Continent dari KIA Ladong telah memberikan citra yang sangat negatif pada dunia investasi di Aceh di mata investor. Tidak ada kenyamanan untuk berinvestasi di Aceh.

“Bagi rakyat adalah musibah. Tapi entahlah bagi Pemerintah Aceh. Karena masih banyak uang rakyat di APBA yang bisa digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih mencari calon penanam modal.”

Sebelumnya, menanggapi penarikan peralatan dari Trans Continent dari KIA Ladong, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek menjelaskan, bahwa TC baru sekedar memakai gratis tanah KIA Ladong dan fasiltas yang ada serta sudah menempatkan peralatannya. Namun belum ada perjanjian Bussines to Bussines (B to B) antara PT Pema dengan TC sehelaipun, walaupun selama ini PT Pema berusaha memenuhi permintaan isi surat dari PT TC.

Pemerintah Aceh, kata Dadek, perlu menjelaskan hal yang sebenarnya, terutama kronologis kerjasama tersebut. Pertama berdasarkan surat dari PT Trans Contionent tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa setelah mengikuti lauching KIA Ladong oleh Bapak Plt Gubernur menyatakan bahwa perusahaan tersebut sangat berkeinginan untuk melaksanakan investasi berupa Membuat Pusat Logistik Berikat (PLB).

Selanjutnya, surat tersebut langsung dijawab oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh pada tanggal 20 Desember 2018 dimana pihak PT PDPA pada hari yang sama dengan isi mengharapkan kerjasama bisnis dengan Trans Continent dalam kerjasama sama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Ladong dan meminta membahas rencana bisnis yang ada.

Teuku Ahmad Dadek (Ist)

“Sebulan yang lalu, PT Trans Continent langsung membawa beberapa peralatan yang ditempatkan di KIA Ladong, padahal perjanjian antara PT Pema dengan PT Trans Continent belum ada alias masih dalam penjajakan. Seharusnya, sebelum PT Trans Continent membawa alatnya ke KIA Ladong, harus didahului dengan adanya perjanjian B To B dengan PT Pema, ini adalah prinsip investasi yang profesional,” kata Dadek.

Dadek menambahkan, pihak Trans Continent sendiri sudah mengetahui bahwa perlu dana hampir Rp50 miliar untuk melengkapi kebutuhan pagar keliling, lampu jalan satu kompleks, drainase dan jalan aspal, yang membutuhkan penempatan dalam anggaran APBA tahun 2021. Sedangkan permintaan tersebut baru resmi dilayangkan pada akhir tahun 2019 dan awal 2020. Saat peemintaan tersebut dilayangkan, DPA SKPA 2020 sudah sah menjadi APBA 2020.

“Butuh waktu untuk pemenuhannya walaupun PT Pema berusaha untuk mengambil kredit ke PT Bank Aceh Syari’ah, tetapi tidak masuk dalam hitungan Bisnis BAS dan bahkan menggunakan hasil usaha yang selama ini ada di PT Pema,” ujar Dadek yang juga menjabat sebagai komisaris pada PT tersebut