BLT Desa dan the Six Thinking Hats

Kemal Pasya

Oleh Kemal Pasya, SIP MPA*

Menarik mencermati dinamika persiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa yang mesti segera disalurkan sebelum tanggal 24 Mei ini. Mulai dari koordinasi antarlembaga di pusat yang lemah, regulasi yang terkesan tidak selaras, persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang membuat tegang urat leher, atau indikasi ketakutan aparatur desa akan ancaman dari aspek sosial dan hukum.

Pada perspektif kebijakan publik, BLT Desa diyakini sebagai salah satu bentuk kepedulian negara terhadap keluarga miskin/jatuh miskin terdampak pandemi COVID-19. Ini adalah tanggung jawab politik negara melalui pemerintah yang memegang mandat dan kewajiban mengatur prioritas penggunaan dana desa.


Lantas, apakah kebijakan ini dibutuhkan oleh desa? Sebagian berasumsi kebijakan ini menggulingkan bola panas bagi pemerintah desa. Sebagian menilai hal ini sangat dibutuhkan dan tepat dilakukan oleh pemerintah desa baik secara politik maupun secara sosial.

Saya yakin kita sepakat kebijakan ini dibutuhkan oleh masyarakat, terutama keluarga miskin yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT. Konsensus ini tidak cukup dengan jargon, retorika, rapat koordinasi melalui media daring, surat edaran, regulasi, pedoman pelaksanaan, atau petunjuk teknis. Menurut saya, perlu dilakukan hal-hal konkret lainnya seperti turun langsung ke desa, fasilitasi, kontrol verifikasi dan validasi, serta menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberanian pengambilan keputusan.

The Six Thinking Hats

Sebelum seorang decision maker menunjukkan keberaniannya, hendaknya ia perlu memperkaya proses pengambilan keputusan. Metode The Six Thinking Hats dari Edward De Bono adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan. Topi-topi ini terbagi pada enam warna dan mewakili perbedaan karakter berpikir: putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru.

Kami mengamati proses tersebut terjadi pada momen musyawarah desa khusus (Musdessus) dalam rangka verifikasi dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa. Potret ini penting menjadi bahan pembelajaran desa atau diadaptasi pada topik musyawarah desa lainnya. Pada topik BLT Dana Desa, peserta musyawarah terdiri atas badan permusyawaratan desa, kepala desa, dan perangkat desa, serta unsur masyarakat desa yang mewakili kepentingan pembahasan dalam musdessus.

Peserta musdes dengan topi putih memfokuskan diri pada data DTKS dan data keluarga miskin/rentan miskin di luar DTKS. Mereka akan cermat memperhatikan daftar penerima PKH, BNPT, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun yang tidak menerima bantuan tersebut. Demikian pula dengan keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS, tidak menerima program bantuan sosial, serta memenuhi syarat untuk menerima BLT Dana Desa. Berikut pula dengan keluarga yang mundur dari program bansos pusat, yang telah meninggal dunia, atau yang telah pindah menetap dari desa. Perlu dicatat, peserta musdes bertopi putih cenderung melakukan perluasan data di luar data DTKS dengan mengikuti pola data di dalam DTKS. Kesamaan kondisi antara keduanya adalah hipotesis yang perlu divalidasi kembali.

Peserta musdes dengan topi merah memandang persoalan dengan emosi dan berbagai ungkapan perasaan. Ada yang ingin BLT Desa dibagi rata bagi warga terdampak pandemi tanpa memandang status sosial. Ada yang merasa di desanya tidak ada lagi keluarga miskin yang layak menerima BLT Desa. Ada yang kecewa dengan tumpang tindihnya ragam jaring pengaman sosial. Ada yang tidak percaya dengan data DTKS atau non-DTKS. Ada pula yang merasa tidak sabar menunggu penyaluran BLT Desa sejak wacananya digulirkan pada April yang lalu. Emosi yang mengalir perlu dipahami dan disikapi dengan bijak, sebab terkadang pernyataan secara emosional tidak membutuhkan alasan yang rasional.

Peserta musdes dengan topi hitam mengajak forum musdes untuk memikirkan risiko yang dapat muncul dari kegiatan. Misalnya, dampak sosial buruk yang mungkin berkembang jika BLT disalurkan kepada penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah. Risiko yang terjadi bila penentuan kriteria keluarga miskin di luar DTKS terkesan sangat subjektif. Ancaman yang ditakutkan bila tidak ada jaminan keselamatan hukum terhadap hasil musdes. Sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III atau pemotongan Dana Desa Tahap II tahun berikutnya sebesar 50% bila pemerintah desa tidak ingin menganggarkan BLT Desa. Pemikiran negatif berdasarkan manajemen risiko ini dibutuhkan untuk merencanakan langkah-langkah antisipatif agar hal-hal buruk pasca penyaluran BLT Desa dapat dihindari.

Peserta musdes dengan topi kuning memandang persoalan dengan pemikiran positif dan optimisme. Ide merumuskan kriteria kemiskinan versi lokal desa untuk menjaring calon penerima di luar data DTKS mungkin terkesan sulit dilakukan, namun mereka menyebar harapan bahwa hasil yang dicapai bakal berguna di masa depan. Mereka menyadari gesekan sosial dan politisasi masalah berpeluang terjadi setelah penyaluran BLT, namun mereka mendukung penuh agar kebijakan tersebut terlaksana demi kebaikan bersama, demi terbaharuinya data DTKS, dan demi kedaulatan data kemiskinan milik desa.

Peserta musdes dengan topi hijau adalah pribadi yang kreatif dan solutif. Mereka menawarkan referensi kriteria keluarga miskin berbasis fakir miskin penerima zakat, misalnya. Atau cara-cara tertentu untuk menentukan kepala keluarga yang dinilai kehilangan mata pencaharian/pekerjaan semasa wabah dan tidak memiliki simpanan biaya hidup untuk tiga bulan. Konsep surat pernyataan, stiker penerima BLT, informasi kriteria penerima BLT, atau publikasi hasil pendataan adalah bentuk ide yang siap untuk dilaksanakan.

Peserta musdes dengan topi biru adalah figur pemimpin, moderator, atau fasilitator. Saat dialog tiba di akhir sesi, mereka kembali menegaskan kesepakatan musdes, seperti: jumlah keluarga miskin dalam DTKS terbaru, jumlah keluarga miskin yang layak menerima BLT, jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk membiayai BLT pada APBDes Perubahan atau penambahan anggaran karena jumlah keluarga miskin penerima BLT lebih banyak, permohonan persetujuan penambahan alokasi BLT dari Dana Desa, rancangan peraturan kepala desa, pemilihan mekanisme penyaluran antara tunai atau non tunai, serta kesepakatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa ketika kegiatan tersebut selesai.

Aceh dan BLT Desa

Terlepas dari implementasi topi-topi imajiner tersebut, kita perlu mengangkat topi pada gampong-gampong di beberapa kabupaten/kota di Aceh yang telah memulai penyaluran BLT Desa. Apakah percepatan itu karena persiapan yang sudah memadai jauh-jauh hari, atau kondisi sosial budaya masyarakatnya yang sinergi dengan pemerintah gampong, atau justru karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga miskin menjelang meugang dan Idulfitri.

Mulai bergeraknya gampong memperbaiki data keluarga miskin dengan teknik tertentu ialah hikmah dari BLT Desa. Kita pun berharap itikad baik ini berkelanjutan dari tahun ke tahun, salah satunya melalui proses berpikir lateral Edward De Bono. Jangan sampai ada yang menilai jika keluarga miskin di gampong baru merasakan dana desa saat terjadi bencana nasional saja, lalu melahirkan dua kesimpulan viral: “Nyoe dana desa! (Optimis) atau oh, nyan dana desa? (Pesimis).”[]

Penulis adalah ASN Pemkab Aceh Barat dan Pelatih Pemerintah Desa

Editor : Ihan Nurdin