Irwan Djohan Ajak Anggota DPRA Meuripe untuk Biaya Meugang Guru Non PNS

Teuku Irwan Djohan. (Ist)

ACEHTREND.COM,Banda Aceh-Teuku Irwan Djohan, anggota DPRA yang juga politisi Partai NasDem, Kamis (21/5/2020) mengimbau seluruh anggota Parlemen Aceh untuk memberikan biaya makmeugang mereka untuk guru non PNS yang ada di Aceh.

Kepada aceHTrend, Irwan Djohan mengatakan ikut prihatin melihat bahwa guru non PNS(kontrak dan honorer) yang luput dari bantuan Pemerintah Aceh. Padahal di sisi lain seluruh tenaga kontrak non guru mendapatkan bantuan uang makmeugang dari pemerintah.

“Saya mengajak seluruh anggota DPRA yang berjumlah 81 orang, menyumbangkan uang makmeugangnya kepada guru kontrak dan honorer. Ini partisipasi kita untuk memberikan perhatian kepada tenaga pendidik di tengah covid-19 ini,” ujar Irwan.


Putera almarhum Mayjend HT. Djohan itu mengatakan, dari segi jumlah, merujuk pada tahun 2019, uang makmeugang tiap anggota DPRA sekitar 600 ribu rupiah. Bila dikalikan 81 orang, maka jumlah uang yang bisa dikumpulkan Rp48.000.600.

“Pun demikian, ini semacam ikhtiar bersama. Sangat kecil bila dilihat dari angka. Mudah-mudahan inisiatif ini disambut oleh teman-teman yang lain, juga oleh teman-teman di parlemen kabupaten dan kota di seluruh Aceh,” ujar Irwan Djohan. “Saya sendiri akan melakukannya. Tapi paling hanya bisa meng-cover dua atau tiga orang saja.”

Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Aceh memprotes kebijakan Pemerintah Aceh yang tidak memberikan uang meugang pada guru dan tenaga kependidikan (GTK) SMA/SMK/SLB yang berstatus non PNS (GTK kontrak/honorer).

Protes itu disampaikan Ketua IGI Wilayah Aceh, Drs Imran menanggapi Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/7366 perihal Pembayaran Uang Meugang Idul Fitri 1441 H Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, uang meugang untuk tahun ini tidak dibayarkan pada PNS di lingkungan Pemerintah Aceh.

Uang meugang hanya dibayarkan pada Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak pada SKPA sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Ketua IGI Wilayah Aceh, Imran, menjelaskan protes ini dilancarkan, setelah pihaknya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Aceh.

Hasil konfirmasi itu, kata Imran, ternyata GTK kontrak/honorer yang mengajar di seluruh SMA/SMK/SLB se-Aceh tidak dibayarkan uang meugang.

“Ini kebijakan diskriminatif terhadap sesama tenaga kontrak/honorer pada SKPA. Bukankah GTK kontrak/honorer merupakan sama statusnya dengan tenaga kontrak/honorer pada SKPA yang non guru?” tanya Imran.

Dikatakan Imran, GTK kontrak/honorer memiliki tanggung jawab yang tidak jauh berbeda dengan tenaga kontrak/honorer non guru.

Bahkan, selama masa pandemic Coronavirus disease 2019 (Covid-19), sebagian guru kontrak/honorer dengan segala keterbatasan tetap mengajar dari rumah sebagaimana anjuran pemerintah.[]