Janji Bansos Tak Kunjung Tiba, Pemerintah Aceh Diminta Stop PHP Mahasiswa yang Kuliah di Luar Daerah

Ketua APA Jakarta, Nazarullah.

ACEHTREND.COM, Jakarta – Aliansi Pemuda Aceh (APA) Jakarta meminta Plt Gubernur Aceh stop menjadi “pemberi harapan palsu” alias PHP mahasiswa Aceh yang kuliah di luar daerah atau luar negeri dengan janji akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai bagi yang bertahan di perantauan selama pandemi Covid-19.

Ketua APA Jakarta, Nazarullah, menyayangkan kondisi mahasiswa Aceh di perantauan selama masa pademi Covid-19 yang sama sekali belum mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri di Aceh.

“Kami prihatin melihat kondisi teman-teman mahasiswa Aceh di perantauan yang sampai saat ini belum ada sentuhan apa pun dari Pemerintah Aceh,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (21/5/2020).

Di sisi lain ia juga menyesalkan sikap Pemerintah Aceh yang dinilai terkesan sama sekali tidak bertanggung jawab atas pengumuman terkait rencana pemberikan bantuan sosial kepada mahasiswa Aceh di perantauan. Sementara berita terkait itu telah tersebar, tapi sampai saat ini para mahasiswa belum juga menerima apa pun, terutama mahasiswa yang masih bertahan di seputaran DKI Jakarta.

“Awalnya imbauan larangan pulang kampung dibuat dan penyaluran bantuan dijanjikan. Namun, sayangnya menurut informasi dari teman-teman mahasiswa yang masih bertahan di perantauan sampai saat ini mereka belum menerima apa pun dari Pemerintah Aceh, sedangkan usulan data telah jauh-jauh hari diserahkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga meminta Pemerintah Aceh peka terhadap kondisi mahasiswa Aceh di perantauan secara tulus, jangan hanya dijadikan sebagai upaya pencitraan semata.

“Kita miris ketika melihat kondisi teman-teman mahasiswa di perantauan hanya mendapatkan angin segar semata dari Pemerintah Aceh sendiri. Apalagi sebentar lagi akan dihadapkan dengan Lebaran Idulfitri. Di samping itu juga, tidak tepat di momentum Hari Kebangkitan Nasional kali ini mereka harus terbuai angin segar janji-janji Pemerintah Aceh di tengah fokus menjalankan aktivitas beban akademik dalam situasi tetap bertahan di perantauan melewati kondisi bencana Covid-19,” jelas Nazar.

Nazar berharap kepada Pemerintah Aceh, benar-benar paham kondisi dan peka terhadap persoalan ini serta tahu apa kebijakan yang mestinya diambil.

“Jangan sampai dalam kondisi bencana Covid-19 saat ini, Pemerintah Aceh masih larut dalam kinerja-kinerja mencari simpatik publik semata,” katanya.

Pemerintah Aceh sebelumnya telah merilis kabar bahwa akan segera menyalurkan bantuan bagi mahasiswa Aceh di luar daerah maupun diluar negeri yang terdampak virus Covid-19. Jumlah bantuan sebesar Rp1 juta bagi mahasiswa di luar Aceh dan Rp2,5 juta bagi mahasiswa di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, H T Ahmad Dadek, Senin 27 April 2020 lalu. Menurut Dadek, sebagaimana dimuat sejumlah media, dana bantuan itu akan dikirimkan langsung melalui nomor rekening masing-masing mahasiswa.

Terkait bansos untuk mahasiswa tersebut, sebelumnya mahasiswa Aceh di Bandung mempertanyakan dana bansos yang dijanjikan oleh Pemerintah Aceh. Mereka mengatakan, pihaknya berhak menagih karena pemerintah sudah berjanji dan pemerintah juga sudah mengalokasikan dana sebanyak Rp1,7 triliun untuk penanganan Covid-19.

“Pemerintah jangan bersikap tidak bertanggung jawab karena sebelumnya sudah melarang mahasiswa di rantau untuk tidak pulang saat puasa dan Lebaran, dan menjanjikan bansos. Akan tetapi sekarang puasa udah mau selesai dan Lebaran tersisa sekitar seminggu lagi, bansos yang dijanjikan tak kunjung tiba. Jangan sampai Lebaran lewat, bansos pun hanya jadi angin lalu,” katanya melalui siaran pers, Rabu (13/5/2020).

Baca: Mahasiswa Aceh di Bandung Pertanyakan Janji Pemerintah Aceh soal Bansos Covid-19

Hal yang sama juga dipertanyakan oleh mahasiswa Aceh (Himpac) di Padang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Aceh Sumatra Barat. Mereka berharap Pemerintah Aceh jangan sampai lepas tangan terhadap rekan-rekan mahasiswa yang masih bertahan di Padang karena mengindahkan imbauan dari Pemerintah Aceh tersebut.

Ketua Umum Himpac, Muhammad, mengatakan bahwa Pemerintah Aceh jangan terlalu lambat dalam menyalurkan dana bantuan sosial ini, terlebih lagi semenjak diberlakukannya PSBB di Sumatera Barat mobilitas mahasiswa jadi terbatas.

“Pemerintah Aceh jangan terlalu lamban, kami sudah mengirimkan data mahasiswa jauh-jauh hari tetapi hingga sekarang belum ada kejelasan pasti kapan dana itu cair. Semenjak diberlakukan PSBB di Sumatera Barat, rekan-rekan kami di sana berada dalam keadaan sulit,” ungkapnya kepada aceHTrend melalui siaran pers, Senin (18/5/2020).[]

Editor : Ihan Nurdin