Menyoal Ribut-ribut Kepala Daerah dan Wakilnya

Rahmad. [Ist]

Oleh Rahmad, S.Sos, MAP.

Di alam demokrasi, sesuatu bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Termasuk dalam hal pasangan pemimpin daerah. Sejauh ini semakin banyak saja pasangan kepala daerah dan wakilnya, retak sebelum periode mereka selesai. Ragam persoalan menjadi penyebabnya.

Dalam banyak kasus, keretakan diawali dari kewenangan yang kemudian bermuara pada pengaruh di lingkungan ASN yang menjadi bawahan mereka. Wakil yang merupakan orang kedua di pemerintah, kerapkali dianggap ban serap dan pengaruhnya lebih rendah dari sekda. Ini belum lagi bicara uang masuk yang bersumber dari fee kegiatan pembangunan. Wakil kerap terpinggirkan dan kemudian terpojok pada kondisi kurang berdaya.


Padahal,gubernur dan wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati, sama-sama politisi dan kerap juga dari dua entitas golongan politik yang berbeda. Sama-sama memiliki basis dukungan politik, serta memiliki timses tersendiri. Semua itu harus dibiayai sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Dalam tiap kemenangan, selalu ada orang-orang baru yang mendekat. Selalu ada kepentingan-kepentingan baru yang hadir. Akan selalu ada tujuan-tujuan baru yang hendak dicapai. Sialnya, semua hal baru itu, justru mengeliminasi kekuatan lama, orang lama, tujuan lama dan komitmen lama. Dalam satu dua tahun, perang dingin yang biasanya diawali seusai pelantikan–karena persoalan perebutan pengaruh, yang juga sering akibat dari “kocokan” birokrat bulus– pun terjadi.

Kasus terbaru, Wakil Bupati Aceh Tengah mengamuk saat mendatangi ruang rapat Bupati Shabela. Dia mengancam akan membunuh Shabela Abubakar. Peristiwa ini muncul di saat daerah tersebut sedang ditimpa bencana alam.

Ketika permasalahan ini muncul ke publik sudah seharusnya Plt Gubernur Aceh memainkan perannya untuk mendamaikan ataupun mencari solusi yang terbaik antara bupati dan wakilnya. Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat dalam konteks pengawasan dan pembinaan.

Konflik antara kepala daerah dan wakilnya tidak akan terjadi jika keduanya siap menjadi pemimpin daerah. Pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik. Jika memang ada masalah, komunikasikan dengan baik-baik. Bukannya kemudian marah-marah di hadapan publik.

Fenomena perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya, jadi tanda atau cermin bahwa pilkada belum mampu menghasilkan pemimpin yang mempunyai kualitas kepemimpinan yang negarawan. Kalau pun ada hanya beberapa orang saja. Posisi wakil kepala daerah dari unsur atau yang berlatar belakang politisi dalam sistem pemerintahan daerah memang memiliki potensi konflik. Pemicu konflik antara kepala dan wakil kepala daerah karena masing-masing saling intip, saling tikung, untuk mendapat peluang maju di pemilihan berikutnya. Ini yang sering terjadi. Maka, yang terjadi adalah di pemilihan berikutnya, kepala daerah dan wakilnya lebih banyak bercerai.

Dalam budaya pemerintahan lokal Indonesia khususnya dalam sistem kerajaan, berdasarkan sejarah, hanya ada satu pemimpin utama atau hanya ada satu matahari. Sedikit banyak faktor sejarah dan budaya pemerintahan ini kemudian mempengaruhi sistem pemerintahan daerah saat ini.

Perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya, semakin tidak efektif bila merujuk pada aturan bahwa tugas yang harus diemban tidaklah mudah. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan tugas pemda sangat berat yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat fenomena yang saya bahas di atas, andaikan tanpa jalan keluar yang diatur oleh UU, conflict of interes setelah menang akan terus berulang. UU perlu mengatur pembagian peran dan fungsi agar mereka memiliki pegangan hukum masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi politiknya di dalam pemerintahan. Jadi perlu pengaturan bila wakil bukan sekadar ban serap.

Pada sisi yang lain partai politik pendukung pemerintah mempunyai peran untuk membuat kadernya yang duduk di pemerintahan tetap akur. Partai pendukung juga harus menyadari perkawinan kedua visi-misi politik dengan kepentingan yang sama itu harus dibangun betul dengan sebaik mungkin. Dari awal peran yang seperti ini harus dilakukan oleh partai politik pendukung pemerintahan, mengingat perbedaan latar belakang antar keduanya pasti berbeda.

Atau, tidak tertutup kemungkinan, kita perlu menggagas, ke depan kepala daerah tidak lagi perlu wakil.

Penulis adalah akademisi Universitas Almuslim, Bireuen.