Semangat Baru New Normal

Hj. Maria Karsia, MA.

Oleh Hj. Maria Karsia, MA

Kita semua dihadapkan pada situasi sulit. Tak mungkin lagi bersembunyi di rumah. Untuk itu kegiatan perkonomian perlu didukung protokol kesehatan yang clear dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah kita butuh untuk mengatur beberapa hal. Di antaranya pengaturan strategi di pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar dan mall.

Pengaturan strategi di Mall dan Pasar


Tak diperlukan perdebatan sengit, apakah perlu perpanjangan PSBB atau tidaknya. Jika mau mengikuti emosi melihat orang- orang “ndableg” berkerumun di pasar-pasar, atau mall di beberapa lokasi, atau kota di tanah air, tak pilih apakah kota kecil, kota besar, di pinggiran atau di pusat Ibukota. Rasanya ingin PSBB diberlakukan saja terus dan diperketat. Tapi itu, saya pikir bukan pilihan yang ideal untuk Indonesia. Bisa ambrol roda perekonomian jika kita terus bersembunyi di balik PSBB. Negara ini akan pelan-pelan bangkrut. Tak perlu teori atau simulasi untuk membuktikan, PSBB tak mungkin untuk jangka panjang. Keluhan-keluhan pengusaha kelas menengah, sudah banyak terdengar. Mereka rata-rata sudah mengkalkulasi, jika dilanjutkan PSBB, hanya sanggup bertahan rata-rata sampai akhir Juni. Saya sendiri menyaksikan beberapa teman pengusaha sudah hampir “patah” . Namun karena rasa kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha dan nasib karyawanlah, mereka memutar otak, untuk tidak mengeluh, mengorbankan aset yang dimiliki dan menyelamatkan “nyawa”, karyawan-karyawannya dan perusahaan. Mereka memilih tak mem-PHK, karena alasan tadi. Namun berapa banyak yang mau berkorban dan kalaupun mau, sanggup berbuat seperti itu? Mungkin tak banyak. Bukan tak mau, tapi tak sanggup.

Jadi memang roda perekonomian harus berjalan. Pilihan realistis yang harus ditempuh itu pasti menanggung risiko yang harus dipikirkan dengan sangat cermat dan penuh perhitungan.

Saya termasuk orang yang setuju 100% bahwa pasar-pasar dan mall – mall boleh buka supaya ekonomi bisa bergerak, kalau tutup terus akan membawa masalah baru bagi kita semua. Namun, pemda setempatlah yang seharusnya mengkondisikan persyaratannya serta bekerja sama dengan pihak pengelola pasar-pasar maupun mall- mall tersebut . Diatur dengan ketat misalnya, tenant yang buka diselang seling harinya, dibagi menjadi beberapa kelompok pedagangnya. Pengunjungnya harus dibatasi jumlahnya, diatur mobil yang bisa masuk ke parkiran jumlahnya hanya boleh 1/3 dari kapasitas tempat parkir. Yang bawa anak kecil atau balita dan manula dengan bantuan kursi roda misalnya, dilarang masuk. Bukannya sekedar menerapkan pembatasan usia orang yang boleh berkunjung. Karena belum tentu usia 40 tahun pasti sehat misalnya, tapi orang usia 70 tahun masih justru sehat segar bugar. Setiap mobil yang masuk tidak boleh lebih berpenumpang 2 orang untuk sedan dan 3 orang untuk minibus. Saya pikir pola pengaturan dari PSBB juga kan sudah berjalan seperti itu. Ini perlu diterapkan berkelanjutan untuk beberapa bulan sambil terus dievaluasi sikonnya.

Ada video dari mall di luar negeri yang menunjukan, mereka menerapkan pengunjung yang akan makan di restoran, harus memesan lewat aplikasi. Ini juga sangat layak diterapkan. Di dalam mall maupun pasar, dipersiapkan strategi-strategi kesehatan untuk covid-19. Menjadi tantangan tersendiri untuk pengaturan pedagang-pedagang kaki lima di kota-kota besar dan di daerah. Betul, inilah yang sangat sulit diatur. Tapi, jika diterapkan sistem shift berjualan yang adil di antara mereka. Misalnya ketika yang tidak berjualan, atau giliran libur pedagang kaki lima tersebut disubsidi oleh pemda untuk diberi kompensasi sekedar kebutuhan pokok mereka. Terapkan untuk semua pedagang kaki lima, tanpa pilih bulu. Ini memang perlu pengaturan ekstra, dan perhitungan kesiapan dana subsidi. Tapi percayalah akan lebih murah daripada menyiapkan dana sembako terus menerus, karena jatuhnya korban PHK. Saya pikir, yang diperlukan sebelum penerapan langkah-langkah itu adalah simulasi penerapannya. Jangan seperti pelonggaran kemarin. Mall-mall tersebut buka seolah seperti kondisi normal, maka yang terlihat adalah penumpukan orang yang berbelanja tanpa kendali. Ini juga sebuah ironi, orang berdesakan hanya untuk membeli baju baru menjelang lebaran. Ini hanya mengkonfirmasi bahwa PSBB bukan solusi jangka panjang.

Masyarakat sebaiknya tak perlulah nyinyir dan bertanya, kenapa rumah ibadah dilarang, tapi mall dibolehkan ? Jelas berbeda, rumah ibadah tidak menjalankan roda perekonomian, kita masih bisa menjalankan ibadah di rumah. Jika Anda tertular di mall atau di pasar, agama Anda tak menanggung akibat, tidak akan menanggung fitnah. Mungkin jika Anda tertular di pasar atau di mall, seperti yang terjadi baru-baru ini, ada kasir di sebuah mall yang pengunjungnya membludak kemarin, ternyata positif penderita covid-19. Mungkin Anda tak kan sakit hati mendengar caci maki orang, menyalahkan pemda, sampai Pemerintah Pusat atau pengelola pasar atau mall tersebut yang tak menerapkan aturan protokol di tempatnya. Tetapi, jika Anda tertular di rumah ibadah, sedih hati kita tak berperi. Ketika membaca berita, imam A di kota B, terbukti PDP dan akhirnya menularkan virus kepada makmumnya, sampai akhirnya sejumlah orang terbukti tertular dan harus karantina di rumah sakit. Membuat lelah para nakes yang bersusah payah merawat sampai mereka ada yang kehilangan nyawa jadi ikut korban. Tak perlulah berpikir buruk terus menerus, bahwa pembatasan itu hanya berniat menjauhkan Anda dari tempat beribadah. Contoh di dunia sudah ada. Misalnya Arab Saudi, beberapa waktu lalu sudah mengumumkan tak membuka Masjidil Haram untuk ibadah sholat idul fitri. Tetapi Imam Besar Masjidil Haram mempersiapkan cara-cara, memandu ummat untuk pelaksanaan salat di rumah. Saya dengar ada beberapa wilayah di Indonesia yang tetap melaksanakan salat Idulfitri di masjid dan di lapangan. Konsekwensinya, saya berharap protokol kesehatan covid 19 bisa diterapkan dengan disiplin yang ketat di wilayah-wilayah tersebut. Semoga pemda dan masyarakatnya siap. Bahkan bukan tak mungkin bisa menjadi contoh, bagaimana pengaturan yang baik untuk pelaksanaan salat berjamaah di waktu mendatang, agar SOP-nya dapat diduplikasi di wilayah lain secara bertahap.

Satu hal yang masih disayangkan adalah, pendapat orang-orang yang masih membandingkan masjid dengan pasar. Menurut saya ini bukan hal yang tepat. Orang yang membandingkannya, sudah pasti orang yang tak mengerti jelas perbedaan fungsi pasar dan masjid. Di masjid, jangankan berdagang, bahkan mencari barang kita yang tertinggal atau hilangpun diharamkan, karena akan membawa fitnah. Harus diikhlaskan. Apalagi melakukan perdagangan. Makanya di masjid dilarang orang berjualan. Pernah lihat tidak, ada orang berjualan di dalam masjid? Pasti tak pernah. Tempat ibadah memang bukan tempat berniaga. Jadi janganlah sesekali kita membandingkan tempat ibadah kita dengan pasar, itu hanya akan menurunkan derajat hakiki tempat ibadah kita yang suci. Pasar tempat berniaga, apa boleh pasar dijadikan tempat ibadah? Pernah lihat, di tengah pasar ada orang menggelar salat jamaah di tengah pasar? Tak ada juga kan. Pasar tempat orang mencari nafkah dunia. Jika pasar tak buka, bisa mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar. 1 mall, pasar atau pabrik ditutup, pengaruhnya ke berapa perut yang akan kelaparan, karena tak makan. Berapa korban PHK? Anda tak kan mau menghitungnya. Mungkin Anda termasuk orang yang bisa jadi terkena dampaknya jika itu terjadi.

Usaha pengaturan mall dan pasar sebetulnya sudah ada langkah contoh baik yang diterapkan oleh beberapa pengusaha mall. Di antaranya sebuah mall besar yang berlokasi di Tangerang, Jawa Barat, menerapkan social distancing dengan rapi dan tetap menjaga kenyamanan pengunjung. Saya juga dengar mereka sedang melakukan simulasi bagaimana cara yang tepat ketika resmi buka beroperasi kembali nanti agar bisa patuh pada protokol kesehatan covid-19, tapi usaha mereka tetap berjalan. Tentu ini kerja ekstra, tapi memang penyesuaian diri harus dilakukan. Pemda di daerah lain juga dapat menduplikasi cara seperti itu. Adjustment pola pikir kita harus dilakukan. Ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan.

Satu hal contoh lain yang harus menjadi rujukan, adalah bagaimana tata kelola pemerintahan dari tingkatan yang terendah sampai ke tingkatan pemerintah propinsi bahkan pemerintahan pusat di era new normal tersebut.

Tata Kelola Pemerintahan ” New Normal”

Selain pusat perniagaan, yang perlu penyesuaian diri adalah pusat pelayanan masyarakat, di antaranya kantor pemerintah seperti kelurahan, kantor camat, sampai kantor walikota, balaikota.

Niat, inovasi dan semangat adalah kunci dari pemda, baik tingkat II dan provinsi untuk menerapkan kemudahan teknologi digital masa kini di dalam pelayanan masyarakat. Sudah banyak sebetulnya di daerah-daerah yang sanggup menjalankan roda pemerintahannya dengan menerapkan teknologi digital. Saya contohkan, ada sebuah kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi, bupatinya telah maju selangkah. Bupati Abdullah Azwar Anaz, menunjukan sebuah vlog, video singkat tentang bagaimana daerahnya, bersiap melayani masyarakat di era new normal baru-baru ini. Di dalam video itu ditunjukkan bagaimana sebuah desa, bisa menjadi smart kampung, menjalankan pelayanan publik, tanpa melalaikan kewajiban untuk menjaga protokol kesehatan. Orang yang datang dicheck suhu, mengenakan masker dan disiapkan disinfectan, didata lalu ketika masuk dilayani oleh petugas yang berpakaian lengkap, mengenakan face shield, sarung tangan, namun terlihat tak membatasi gerak mereka. Menurut penuturan bupati tersebut di vlog-nya, 189 kantor kelurahan desa di Banyuwangi sudah tersambung dengan fiber optik. Pelayanan misalnya, jika ada masyarakat yang mau mendapatkan data, apakah mereka ingin tahu masuk di dalam program bansos, akan mudah memeriksanya karena data telah terintegrasi dari desa-desa ke kelurahan. Tidak akan ada double atau pemberian salah sasaran, karena data tersebut diupdate berkala dan simultan. Jika ada input data yang salah atau double nama seseorang masuk di tingkat desa, otomatis tombol peringatan akan menyala di kelurahan, dengan demikian, tak ada tumpang tindih satu orang mendapatkan berkali-kali bansos, sementara ada orang yang lain tak dapat bantuan sama sekali. Sehingga bantuan bansos Kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat dapat bersinergi untuk meng-cover masyarakat terdampak dengan baik. Tak ada bantuan ditilep di tengah jalan. Jika ada keluhan masyarakat dipersilahkan untuk menunggu dengan nyaman di ruang tunggu kelurahan, yang diperlengkapi dengan bahan bacaan, ruang tunggu yang modern dan nyaman serta juga ada tempat bermain anak, dan mushola. Konsep kelurahannyapun dibuat mirip seperti kafe. Sambil mendapatkan pelayanan publik, masyrakat senang walau mungkin niat awalnya mau berkeluh kesah. Tapi keluhannya dapat disampaikan dengan hati yang nyaman.

Apakah sistem ini bisa diterapkan di tempat lain? Saya yakin bisa, justru ini yang harus diduplikasi, karena inovasi ini sangat mempermudah kerja aparat pemerintahan, dalam pelayanan publik dari tingkat kelurahan yang merupakan ujung tombak pelayanan. Jangan salah, berdasarkan pengakuan pak bupati tersebut, dananya disisihkan dari dana desa. Setiap desa diwajibkan untuk memiliki operator teknologi informasi dua orang.

Di tengah orang lain masih berwacana, ada geliat upaya yang sangat inovatif dari seorang kepala daerah seperti ini patut diacungi jempol. Belum ada yang bisa memastikan seperti apa new normal sebetulnya. Jika ini bisa dieksekusi dan diaplikasi dengan tepat, tentu apa yang dilakukan oleh bupati tersebut layak untuk jadi pioner dalam menerapkan apa yang dimaksud dengan the new normal itu,bukan lagi sekedar kebijakan di atas kertas. Di era pandemik ini, juga menguji leadership para pemimpin dari semua level tingkatan. Siapa yang punya jiwa pemimpin dan inovatif, akan terlihat nyata.

Demikian contoh-contoh yang menurut penulis dapat diaplikasikan ke dalam keseharian kita di masa mendatang, terutama setelah PSBB dibuka nanti.
Dua contoh itu bisa diterapkan dalam keseharian kita untuk mengisi hari, hidup bersahabat dengan Covid-19.

Ada seorang mantan petinggi negeri mengatakan kurang lebihnya, manusia mau berdamai dengan virus tapi virusnya tak mau. Ini bukan sebuah ungkapan yang bijak. Virus bukan manusia lawan negosiasi dalam perang yang pilihannya cuma damai atau melanjutkan perang. Seolah kalau musuh tak mau damai, maka kita kalah atau musuh lebih kuat. Padahal kenyataannya, manusia punya akal untuk berupaya menyiasati hidup berdampingan dengan virus, tanpa harus merasa “dikalahkan” oleh virus tersebut.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial, budaya. Penulis buku, wartawan lepas dan traveler.

KOMENTAR FACEBOOK