Video Call dan Eumpang Balum Pemerintah Aceh

Paket bantuan Pemerintah Aceh kepada penduduk miskin yang terimbas covid-19. [Ist]

Oleh Muhajir Juli

Aceh–tepatnya Pemerintah Aceh– sering memproduksi isu menarik tapi sesungguhnya tidak penting. Terbaru yaitu Surat Edaran (SE) nomor 440/5944 tentang larangan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik atau cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TK dalam upaya pencegahan COVID-19. SE itu diteken Nova pada 15 April lalu.

Terbitnya surat edaran itu, menunjukkan di satu sisi Plt Gubernur Aceh sedang mengatakan kepada publik betapa ia tidak bisa memimpin ASN di Pemerintah Aceh, yang seharusnya patuh pada perintah pimpinan, apalagi di tengah kondisi tersebarnya wabah. Perintah video call bawahan dua kali sehari kepada atasan ASN, sebagai uji kepatuhan, adalah sesuatu yang sangat meu aneuk mit. Juga memberi kesan hubungan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan ASN di Pemerintah Aceh seperti pacaran dengan seseorang super cemburu yang trauma dengan cinta sebelumnya.

Perintah video call itu mendapat olokan oleh orang-orang yang terhubung dengan internet melalui media sosial. Mereka menertawakan kebijakan yang berrehh!

Saya kira dengan SDM yang luar biasa di Pemerintah Aceh, mereka sudah mengetahui sejak awal bagaimana reaksi publik ketika SE itu diterbitkan. Tapi, mereka memang butuh isu yang diperbincangkan publik, demi menutupi ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan kebijakan, khususnya di tengah wabah Covid-19.

Pemerintah juga butuh public enemy demi menutupi apapun yang seharusnya dilakukan dengan transparan. Dalam hal ini Pemerintah Aceh telah berhasil menjadikan Juru Bicara Saifullah Abdulgani (SAG) sebagai musuh bersama netizen Aceh. Kehadiran SAG di ruang publik dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan reaksi negatif merupakan hal yang telah dirancang sedemikian rupa. Lihat saja pernyataannya tentang pengadaan kuburan massal untuk korban Covid-19, hingga perintah video call kepada ASN, menimbulkan reaksi besar. Tapi SAG tetap diposisinya. Sebagai Jubir Pemerintah Aceh, sekaligus Jubir Covid-19 Aceh.

Melalui bibir SAG, Pemerintah Aceh menghadirkan isu remeh temeh, tak berbobot, tapi cukup membuat publik meradang. Hal-hal kontroversial yang disampaikan oleh SAG di ruang publik tidak bersumber dari kualitas intelektualnya. Tapi hadir karena perencanaan dari Pemerintah Aceh sendiri. Oleh sebab itu, sekonyol apapun isu yang dilempar ke publik, sebagai Jubir Pemerintah Aceh, harus disampaikan oleh SAG. Ini adalah “konspirasi” dan SAG oleh karena jabatannya itu, harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Anda tentu pernah mendengar teori bad cop and good cop. Itu yang sedang dilakonkan oleh SAG atas intruksi atasan. Sebagai “bad cop” sepintar apapun SAG di dunia nyata, tetap harus memerankan lakon pilon di depan rakyat Aceh ketika menyangkut komunikasi pemerintah.

Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Aceh yang belasan miliar itu? Sejauh mana sudah Dinas Sosial Aceh memberikan informasi ke publik, dari 60.000 helai goodie bag (eumpang balum) corona, berapa harga per lembar? Di dalam pagu tiap lembar diberikan angka Rp20.000. Di pasar online, goodie bag jenis D600 (anti air) hanya seharga Rp9.000, bila dibeli eceran. Juga berapa harga beras per kilogram? Di mana dibeli? Juga harga biaya cetak eumpang breuh corona. Harga ikan kaleng, harga gula pasir? Siapa pelaksana kegiatan itu? Sampai sekarang belum dibuka.

Semua pertanyaan itu sampai sekarang belum dijawab. Saya sudah menanyakan itu ke Dinsos Aceh, juga kepada Jubir Pemerintah Aceh. Tapi hingga kini belum dijawab. Padahal itu sangat penting. Publik harus curiga bahwa akan banyak pencuri di tengah bencana. Mereka mengatasnamakan rakyat untuk mendulang untung. Tapi, seperti biasa, reaksi rakyat Aceh lage bu drop darut. Pemerintah Aceh sangat memahami itu. Maka begitulah mereka berperilaku.

Lalu bagaimana dengan refocusing APBA 2020 senilai 1,5 triliun rupiah. Kemana saja diplot, dari sumber mana saja dipotong? Jangankan publik, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, belum mendapatkan data itu.

Pemerintah Aceh sedang membangun pola pertahanan ala boh jôk boh bilangan, wate trôh tabôh nan. Sejauh ini mereka tidak butuh karisma. Tidak butuh penghormatan, juga tidak butuh kehormatan. Tiap kritik dihadapi dengan sikap masa bodoh, sembari beberapa orang (buzzer) terus berupaya menyerang pribadi pengkritik melalui mesia sosial, melalui akun-akun palsu yang dikelola oleh orang-orang yang menggadaikan kehormatan diri dan keluarga, demi uang yang tidak seberapa. Atau melalui individu yang mencitrakan diri sufi, padahal semua orang sudah tahu tabiat buruknya. []