Pandemi, Problematika Anak, dan Literasi Keluarga

Marthunis M.A.

Oleh Marthunis M.A.*

Ada sebuah kutipan menarik dalam simposium Select Panel for the Promotion of Child Health, 1981, “Children are one third of our population and all of our future.” Anak-anak mengisi sepertiga jumlah ruang populasi kita. Sejatinya, mereka adalah aset bagi masa depan bangsa bahkan dunia. Jika mereka memperoleh kehidupan yang layak dan semestinya, mereka akan tumbuh menjadi pilar kuat yang menopang masa depan bangsa ini di kemudian hari. Namun, sebaliknya jika fase tumbuh kembang mereka direnggut oleh hal-hal yang belum sepatutnya mereka jalani, ibarat bunga yang layu sebelum berkembang, mereka pun akan mengalami hal yang sama, kehilangan fase terbaik kehidupan dan tidak benar-benar tumbuh menjadi seorang manusia sempurna.

Krisis pandemi yang saat ini bergolak di hampir seluruh dunia, dan telah membuat dunia pendidikan limbung karenanya telah mengakibatkan proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun, sudah ada kebijakan pembelajaran daring yang diinstruksikan oleh Kemdikbud, tetapi realitas yang terjadi di lapangan tidaklah seperti yang diharapkan. Bagi anak-anak yang tinggal di kota, akses internet bukanlah persoalan berarti. Tetapi, tidak begitu halnya bagi mereka yang tinggal di daerah. Jangankan akses internet, listrik saja mungkin ada yang belum memasuki desa mereka. Lagi-lagi dalam situasi seperti ini, anak-anak yang menjadi korban.

Jauh sebelum pandemi terjadi, sudah ada tiga problematika utama yang dihadapi anak Indonesia; menjadi pekerja di bawah umur, pernikahan dini, dan putus sekolah. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pendemi, tentu membuat tiga persoalan di atas menjadi lebih buruk.

Pada tahun 2017 saja, data pekerja di bawah umur di Indonesia menunjukkan angka yang mencengangkan, yaitu 1,2 juta anak (beritatagar.id, 21/07/2018). Angka ini setara dengan 1,5 persen dari total populasi anak Indonesia sebesar 84,4 juta jiwa. Usia anak-anak yang seharusnya mereka habiskan untuk bersekolah dan bermain, harus mereka gadaikan untuk meraup rupiah demi menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga.

Persoalan menjadi pekerja di bawah umur ini memang dilematis. Di satu sisi, bekerja pada usia ini sangat rentan dengan eksploitasi, bahkan tidak jarang pada akhirnya menjadi komoditas trafficking yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, jeratan himpitan ekonomi juga akhirnya memaksa mereka untuk bekerja demi membantu agar asap dapur di rumah tetap bisa mengepul.  

Persoalan lain yang mengemuka adalah pernikahan anak usia dini yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir; mulai dari pernikahan anak SD di Sinjai, Sulawesi Selatan, pernikahan remaja di Bantaeng dan Polewali Mandar merupakan deretan kasus-kasus pernikahan dini yang menghebohkan publik negeri ini (kumparan.com, 09/05/2018). Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka perkawinan anak di atas 10 persen merata tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 dari 34 provinsi di Indonesia, dan jika diakumulasi, 67 persen wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak (kompas.com, 05/09/2018).

Ada legal culture yang melatarbelakangi hal ini terus terjadi. Alibi menghindari zina seolah-olah menjadi satu-satunya alasan pembenaran untuk memaklumi fenomena ini. Padahal, begitu banyak dampak buruk yang kemudian muncul akibat pernikahan usia dini. Usia biologis sang ibu yang belum matang mendatangkan konsekuensi tertentu bagi si ibu dan calon anak. Angka risiko kematian ibu dan bayi menjadi lebih besar, dan si calon anak juga rentan memiliki hambatan pertumbuhan (stunting).

Belum lagi secara kematangan emosi yang masih labil, sangat rentan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Secara sosial, pernikahan anak usia dini seringkali paralel dengan kemampuan finansial yang belum memadai dikarenakan kapasitas mencari nafkah yang belum mumpuni. Alhasil, secara jangka menengah hingga jangka panjang, hal ini akan melanggengkan garis kemiskinan.

Kemudian, angka partisipasi anak untuk bersekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA juga belum begitu menggembirakan, karena angka putus sekolah pada masing-masing jenjang masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dirilis Pusat Data Statistik Kemendikbud pada tahun 2017/2018, angka putus sekolah usia SD berjumlah 32.127, SMP 51.190, dan SMA/SMK sebanyak 104.507. Hal ini tentu menjadi PR bersama untuk terus mendorong meningkatnya angka partisipasi anak untuk bersekolah di setiap jenjangnya jika kita menginginkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang.

Menilik tiga persoalan anak ini, peranan keluarga menjadi sangat krusial. Keluarga adalah benteng pertama dan utama untuk menghindarkan anak dari bekerja sebelum waktunya, pernikahan yang belum saatnya dan putus sekolah. Lalu, keluarga model seperti apa yang harus dibangun untuk memagari agar hal-hal di atas tidak terjadi?

Sejatinya, keluarga adalah pondasi untuk membangun peradaban sosial masyarakat, makin kuat bangunan keluarga yang dibangun, makin baik pula tatanan sosial masyarakatnya. Salah satu ikhtiar yang dapat ditempuh untuk memanifestasikan hal ini adalah melalui penguatan literasi keluarga. Jika secara harfiah literasi dimaknai dengan kemampuan baca dan tulis, namun literasi yang dimaksud di sini adalah dalam cakupan makna yang lebih luas, yaitu kompetensi keilmuan berumah tangga yang harus dimiliki seorang suami dan istri. Sederhananya, memahami esensi berkeluarga dan berumah tangga secara benar, agar keluarga yang dibangun dapat memainkan perannya secara baik dan optimal. Hal ini, hanya dapat dicapai apabila sebuah keluarga dibangun melalui formulasi yang tepat, yaitu membangunnya pada usia biologis dan emosi yang sudah matang.

Jika kedua prasyarat ini terpenuhi, ada keyakinan bahwa persoalan-persoalan anak di atas dapat direduksi. Seorang calon ayah dan ibu yang memutuskan untuk membangun keluarga pada usia biologis dan emosi yang sudah matang, meskipun si ayah mungkin belum memiliki pekerjaan yang mapan, tetapi telah memiliki kemampuan untuk menghidupi ekonomi keluarganya dengan baik sehingga akan menghindarkan anaknya untuk bekerja sebelum waktunya. Begitu pun ketika ia menikahkan anaknya kelak, sebagaimana ia memilih untuk menikah pada usia yang tepat, hal yang sama juga pastinya akan diberlakukan kepada anaknya. Kemudian, sebagaimana ia meyakini pentingnya pendidikan sebelum berkeluarga dan berumah tangga agar dapat membangun budaya literasi dalam keluarganya, ia juga pasti akan mendorong anaknya untuk bersekolah bukan hanya pada pendidikan dasar dan menengah, namun juga mungkin hingga perguruan tinggi.

Krisis pandemi ini bisa saja membuat tiga problematika di atas menjadi lebih buruk, tetapi dalam kondisi ini pula pertaruhan seberapa kuat pondasi keluarga yang telah dibangun selama ini diuji. Jika pondasinya telah mengakar kuat, hal-hal tersebut tentu akan dapat dihindarkan melalui upaya-upaya alternatif yang memungkinkan dilakukan untuk menopang sendi-sendi ekonomi yang rapuh dan rentan di tengah kesulitan saat ini. Semoga keluarga menjadi benteng pertahanan terbaik untuk membangun kembali kehidupan yang lebih madani setelah virus ini berlalu. Dan semoga dengan momentum Hari Keluarga yang diperingati pada 29 Mei setiap tahunnya, membuat kita semakin menyadari bahwa peran keluarga sangat besar dalam menciptakan generasi yang kuat dan tangguh.[]

Penulis adalah pendidik dan Direktur Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh

Editor : Ihan Nurdin