Taqwallah, Sekda dan Lain-Lain

Nurlis E Meuko.

Oleh Nurlis E. Meuko

HUKUM senantiasa melingkupi seluruh kegiatan kita, mulai sebelum lahir hingga ke liang lahat. Ambil contoh mengenai hukum pajak. Calon bayi terkena pajak mulai sejak persiapan popok, selimut, dan perangkat lainnya – dalam hal ini si orangtua terbebani pajak ketika membeli peralatan bayinya. Lalu, ketika menuju liang lahat, pajak hadir saat pembelian kain kafan dan berbagai persiapan untuk prosesi lainnya.

Katakanlah uraian di atas hanya berkaitan pada masyarakat perkotaan, sekarang mari kita menuju ke perkampungan. Seorang petani, ketika ia membeli cangkul, pupuk, dan benih padi, di situ juga ada pajak. Masyarakat nelayan, begitu membeli perahu atau boat, kail atau jaring ikan, di situ ada pajak. Kemudian orang-orang yang membeli ikannya di toserba, akan ada tagihan pajak.

Begitulah yang dialami seluruh rakyat Aceh yang berjumlah sekitar lima juta orang, artinya seluruh rakyat Aceh ikut berperan aktif demi kelangsungan hidup negara ini agar sejahtera. Selain itu, pajak itu juga berdasarkan perintah undang-undang yang prosesnya terjadi atas dasar pengesahan di DPR-RI sebagai wakil rakyat.

Singkat cerita, pajak itulah sumber biaya seluruh tata kelola negara Indonesia, termasuk gaji presiden sampai pegawai tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan. Tentu saja, proses penggajian itu menggunakan instrument peraturan. Itulah sebabnya kegiatan aparat sipil negara (ASN) itu berjalan harus sinkron dengan segala peraturan yang menyertainya. Misalkan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah. Negara –dalam hal ini menggunakan uang rakyat—memenuhi semua kebutuhannya seperti gaji, tunjangan jabatan, kendaraan dinas, dan biaya perjalanannya, termasuk makan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensinya konsekuensi menerima upah dari uang rakyat, maka ia wajib melayani rakyat sesuai Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Qanun itu mengidentifikasikan tugas pokok dan fungsi seorang Sekda Aceh adalah membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Adapun fungsinya adalah: a. penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh; b. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh; d. pelayanan administratif dan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada perangkat Aceh; e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

***
Jika berpedoman pada Qanun Pembentunkan dan Susunan Perangkat Aceh, maka Taqwallah menjalankan tugas sebagai Sekda Aceh secara fokus. Jika sedikit lebih progresif, maka ia akan menerjemahkan tugas pokok dan fungsinya itu dalam konteks dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Sehingga berkolerasi dengan budaya dan perilaku masyarakat yang serba online.

Misalnya, ia merancang digitalisasi seluruh proses pelayanan administrasi di kantor Sekretariat Daerah Aceh yang terkoneksi dengan pelayanan publik. Menyiapkan aplikasi, agar seluruh rakyat Aceh bisa memantau kinerja pelayanan administrasi di Pemerintah Aceh melalui smartphone-nya, dan seluruh proses perkembangan dalam mewujudkan visi dan misi Aceh Hebat sebagaimana hasil Pilkada pada 2017. Sehingga terwujudkan prinsip pemerintah yang transparan, akuntabel, dan professional.

Di samping itu, ia bisa merancang program aplikasi yang memudahkan gubernur dalam memantau perkembangan masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan hingga ke pulau-pulau terpencil. Sehingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah mudah mengambil berbagai kebijakan yang langsung tepat sasaran dengan kebutuhan rakyatnya, dengan demikian pembangunan ekonomi juga bisa dilaksanakan dengan terarah. Selain itu, di zaman siber ini, ia juga harus menyiapkan antisipasi pengamanan data-data digital di lingkup kerjanya agar aman dari serangan hacker. Sehingga berbagai data di lingkup pemerintahan Aceh aman dari serangan siber.

Sebenarnya, kalau saya perpanjang lagi uraiannya, sungguh saya sungkan sebab terkesan menggurui. Jika Taqwallah cerdas dan cermat dalam tugas pokok dan fungsinya, tentu semua hal tersebut sudah dilaksanakannya. Sehingga publikasi tentang Pemerintah Aceh pun bisa mendapat acungan jempol, sebagai Aceh yang cerdas dan memiliki harapan yang tinggi akan masa depan gemilang bagi rakyatnya.

Namun apa yang terjadi. Media di Aceh banyak menyorot langkah Taqwallah yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekda Aceh. Misalnya, setelah ia menjalani tugas, maka yang menjadi sorotan adalah soal program Aceh Bereh yang tumpang tindih dengan program Aceh Hebat yang menjadi inti program Pemerintah Aceh.

Ia mengurusi banyak hal yang sama sekali tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, mengurus kantor camat, dan dana desa. Padahal camat berada di bawah bupati. Sedangkan dana desa adalah program nasional yang menggunakan APBN dan langsung dikirim melalui anggaran belanja kabupaten/kota.
Mencampuri urusan pemerintahan tingkat dua, maka Taqwallah menciptakan empat penafsiran yang sangat fatal di mata publik, yaitu; pertama seolah-olah menunjukkan bupati/walikota tak bisa bekerja; kedua menunjukkan bupati/walikota dan para kepala desa tidak bertanggungjawab pada penggunaan dana desa; ketiga perangkat pemerintahan kabupaten/kota di Aceh tak berfungsi; keempat tak menghormati bupati/walikota sebagai kepala daerah.

Jadi sangat wajar jika kemudian sejumlah bupati menolak kehadiran Taqwallah ke daerahnya. Seperti Aceh Utara, Simeulue, Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Tak hanya itu, Taqwallah juga merangsek ke puskemas yang menjadi wilayah tugas Kepala Dinas Kesehatan, mengumpulkan para dai yang sebetulnya pekerjaan Kepala Dinas Dayah, dan mengurus para kepala sekolah yang sebenarnya wewenang Kepala Dinas Pendidikan.

Kabar terbaru, ia mengambil kebijakan menghentikan penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang sejatinya adalah wilayah Kepala Dinas Sosial. Dana ini untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Aceh, namun ia menyatakan anggaran itu baru bisa dicairkan jika Aceh menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

***
Baiklah, sekarang mari cermati qanun yang mengatur tugas pokok dan fungsi Sekda Aceh, maka terpampanglah bahwa Taqwallah bekerja dalam poin e, yaitu pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Dalam kalimat sederhana, Taqwallah lebih mengutamakan pekerjaan “dan lain-lain”.

Padahal jika dicermati kalimat “fungsi kedinasan lainnya” pun sudah dikunci dengan kalimat “hanya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya”. Jadi kata “lain-lain” tersebut hanya terbatas pada wilayah pelayanan administrasi, itu makna yang spesifik dan tegas bukan menafsirkan sesuka hati. Bukan pula bertindak seolah-olah sudah menjadi gubernur, atau wakil gubernur yang kebetulan posisinya masih kosong.

Sungguh tidak mungkin juga bagi Gubernur Nova memberi tugas kepadanya dengan nota dinas yang menerakan “menjalankan tugas dan lain-lain”. Sepertinya pekerjaan “dan lain-lain” itu hanya improvisasi agar kelihatan hebat atau bereh, namun di sisi lain ini justru bisa merusak citra Nova sebagai pemimpin Aceh.

Kemungkinan lain, gubernur membiarkan saja sembari menilai sebelum mengevaluasinya. Lagipula gubernur memiliki otoritas untuk mengganti Sekda yang dinilainya tak patuh dan menjalankan pekerjaan yang menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya. Tinggal mengirimkan surat ke kementerian dalam negeri untuk memintanya diganti sebab mengganggu kinerja pemerintah.

Tapi pastinya, seluruh kegiatan aparatur pemerintah di Aceh, haruslah kembali ke ide-idel awal keberadaannya di dalam pemerintahan itu, yaitu sebagai pelayan rakyat. Sebab rakyatlah yang menggaji dan memberi fasilitasnya. Jika para aparat pemerintahan tak menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, maka pajak dan retribusi yang ditagih pada rakyat tak bermakna kebaikan.

Jadi jangan ada kepentingan lain, selain pelayanan publik. Bertindaklah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana perintah qanun. Sebab, rakyat akan mengawasi dengan ketat dan bersuara jika menyimpang. Rakyatlah yang berdaulat.

Penulis adalah kolumnis aceHTrend.