Muncul Spanduk Sindiran untuk Cek Mad: Bang Toyib Mengapa Tak Pulang-Pulang?

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Sehelai spanduk sindiran yang ditujukan kepada Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib atau Cek Mad, terpasang di pagar gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

Spanduk itu bertulisan kalimat menyerupai lirik lagu dangdut, yakni “Bang Toyib, Bang Toyib mengapa tak pulang-pulang? Anakmu, anakmu panggil-panggil namamu”. Diketahui spanduk itu dipasang oleh KNPI Kecamatan Lhoksukon, Senin (1/6/2020).

“Pemasangan spanduk itu bentuk aksi kami yang mewakili masyarakat dan pemuda Kecamatan Lhoksukon agar kantor administrasi Pemkab Aceh Utara segera ditempati,” kata Ketua KNPI Lhoksukon, Mukhtaruddin, saat dikonfirmasi aceHTrend, Selasa malam (2/3/2020).

Menurut Mukhtaruddin, sudah 17 tahun Lhoksukon ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003. Namun, hingga kini pusat administrasi masih di Kota Lhokseumawe. Begitu juga dengan kantor DPRK Aceh Utara.

Padahal pembangunan gedung kantor bupati di Landeng, jika dilihat sudah layak untuk difungsikan. “Kami berharap Bupati Aceh Utara segera menempati kantor bupati baru itu sebagai pusat administrasi karena sudah selayaknya untuk segera difungsikan,”ujarnya.

Sementara itu, Pemkab Aceh Utara mengaku tetap berkomitmen berkantor di gedung baru di kawasan Landeng, Kecamatan Lhoksukon. “Untuk sekarang kondisi gedung tersebut hanya menunggu proses finishing untuk segera bisa ditempati,” kata Plh Sekdakab Aceh Utara Ir. Risawan Bentara, MT saat dimintai tanggapannya terkait adanya spanduk tersebut.

Dia mengatakan sesuai dengan penegasan Bupati Utara Muhammad Thaib mengupayakan secepatnya dapat menyelesaikan proses finishing gedung baru kantor bupati dan kantor DPRK di Landeng.

“Dalam tahun 2020 ini diupayakan selesai, dan kita segera pindah ke gedung baru di Landeng, Lhoksukon,” kata Risawan Bentara.

Menurut Risawan, proses finishing Kantor Bupati dan DPRK telah mulai dilaksanakan pada Maret 2020. Akan tetapi, sehubungan dengan pandemi Covid-19 mulai mewabah, maka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk proses lelang kegiatan tahun anggaran 2020 terpaksa ditunda.

“Anggaran untuk finishing kantor bupati dan kantor DPRK sudah kita plot dalam DPA 2020. Pada saat realokasi anggaran, Bupati mewanti-wanti agar dana untuk finishing kantor bupati dan DPRK jangan ada pemotongan. Alhamdulillah dana untuk itu tetap tersedia dengan jumlah yang sama sebelum proses relokasi,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, hanya menunggu proses lelang yang akan dilaksanakan secepatnya. Ada beberapa item pekerjaan terkait finishing kantor bupati yang akan dilaksanakan, meliputi bagian interior, pembangunan lanskap kantor, dan fire hydrant.

Selanjutnya, Risawan meminta masyarakat Aceh Utara untuk bersabar, karena setiap gerak pembangunan daerah membutuhkan proses dan tahapan. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, ditambah lagi mewabahnya pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan intensif dan terpadu.

“Dari itu kami menargetkan pekerjaan ini bisa selesai dalam tahun ini, sehingga Sekretariat Daerah bersama DPRK Aceh Utara bisa segera berkantor di Landing,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin