ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan diskusi virtual tentang Pelayanan Kesehatan Selama Covid-19 di Aceh yang diikuti oleh 89 partisipan dan berlangsung pada Rabu (3/6/2020).
Narasumber yang mengisi acara tersebut, yaitu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Direktur RSUZA Banda Aceh Dr. Azharuddin, SpOT, Direktur RSU Cut Meutia Aceh Utara Drg. Nurhaida, M.PH, dan Ketua Komisi V DPRA Falevi Kirani.
Kepala Ombudsman Aceh dalam paparannya menyampaikan bahwa adanya berbagai keluhan masyarakat selama ini.
“Kami banyak mendapatkan informasi bahwa paramedis selama ini kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, obat yang kurang di rumah sakit, kinerja apotek yang lamban, serta biaya swab yang mahal,” papar Taqwaddin.
BACAAN LAINNYA
Selain itu, rumah sakit rujukan sudah jarang adanya kunjungan pasien dan masyarakat juga merasa takut berobat ke rumah sakit, tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUZA Dr. Azharuddin membenarkan bahwa kunjungan pasien ke rumah sakit turun drastis.
“Iya selama ini pelayanan pasien berjalan seperti biasa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, namun kunjungan pasien berkurang drastis. Yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk jasa medis,” kata Azharuddin.
“Perlu kami sampaikan juga bahwa perawatan pasien Covid-19 kita menggunakan gedung RSUZA lama, jadi bukan di gedung baru. Kita pisahkan pelayanannya untuk meminimalisir terjadinya penularan,” sambung Azhar.
Hal yang sama terkait turunnya kunjungan pasien ke poli juga disampaikan Direktur RSUCM Aceh Utara, drg. Nurhaida M.PH
“Pendapatan rumah sakit saat ini menurun drastis karena berkurangnya kunjungan pasien ke poli, sehingga klaim BPJS berkurang. Awalnya kita memang membatasi jumlah layanan, supaya adanya social distancing selama wabah korona. Selanjutnya masyarakat sendiri secara alami yang membatasi diri dan kurang berani berkunjung ke rumah sakit setelah ada beberapa kasus korona di Aceh Utara,” sebut Nurhaida.
“Namun untuk pelayanan tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditentukan,” lanjutnya.
Kepala Dinkes Aceh, dr. Hanif menilai selama ini pelayanan sudah mulai membaik dibandingkan pada kondisi awal terjadinya pandemi.
“Pelayanan kesehatan sudah membaik dan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Terkait APD stok kita memang masih terbatas selama ini. Selanjutnya, untuk mempermudah sistem rujukan, kita akan meningkatkan koordinasi antara pihak desa dengan petugas kesehatan di puskesmas,” kata Hanif.
Menanggapi para pemateri, salah satu partisipan yang bergabung dalam diskusi tersebut, Bahtiar Ariga dari Bener Meriah menyampaikan, “Saat ini di Bener Meriah, tidak ada ambulans yang digunakan khusus untuk pasien Covid-19. Padahal sudah ada beberapa masyarakat yang teridentifikasi positif korona,” sebutnya.
Selanjutnya, Nurlaily Idrus yang merupakan anggota Komisi Informasi Aceh juga turut mempertanyakan tentang keterbukaan informasi yang valid terkait anggaran covid yang tidak terpublikasikan.
“Padahal anggaran bukanlah data dikecualikan, sedangkan informasi mengenai data pasien adalah data dikecualikan. Namun sayang, data tersebut pula yang sering beredar di publik,” ucap Nurlaily.
Alfian, selaku Koordinator LSM MaTA juga menyampaikan supaya pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan maupun obat-obatan agar dibuka ke publik. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui ke mana saja anggaran covid digunakan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Mengklarifikasi para penanya, dr. Hanif menyampaikan bahwa untuk ambulans boleh saja digunakan untuk pasien covid ataupun non ovid, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan.
“Iya boleh saja digunakan untuk semua pasien, petugasnya menggunakan APD lengkap dan selanjutnya ambulans tersebut juga disemprot disinfektan. Namun ,kita akan upayakan adanya mobil khusus nantinya,” jawab Hanif.
“Mengenai data pasien yang bocor, mungkin ada oknum petugas yang menyebarkan. Kita akan terus tingkatkan keamanan data tersebut. Selanjutnya untuk akses data anggaran dan pengadaan barang dan jasa kami persilakan melalui surat resmi, nanti akan kita sampaikan. Kita sangat terbuka,” tambah Hanif.
Ketua Komisi V DPRA, Fahlevi Kirani menyampaikan agar data terkait anggaran ataupun pengadaan barang dan jasa agar dipublikasi.
“Data pengadaan barang dan jasa silakan dipublis, karena itu bukan merupakan data dikecualikan. Selanjutnya kami berharap, apa pun yang kurang silakan diusulkan untuk dibeli. Karena anggarannya ada, namun setelah dibeli ya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan nantinya menjadi barang antik,” kata Fahlevi.
“Saya berharap, swab massal secara gratis. Jangan lagi rapid test, selain kurang akurat nantinya juga harus diswab untuk kepastiannya. Kalau itu dilakukan maka akan kerja dua kali,” tambah Fahlevi.
Mengakhiri diskusi tersebut, Dr. Taqwaddin meminta agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik, karena kesehatan merupakan pelayanan dasar kepada publik.
“Kami (Ombudsman) berharap agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal sekalipun di masa pandemi ini, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini penting kami sampaikan supaya tidak terjadinya maladministrasi pada pelayanan kesehatan.”
Selain itu, pihknya juga sependapat perlunya dilakukan swab PCR massal secara gratis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah wabah corona ada atau tidak dalam masyarakat Aceh.[]
![Pihak manajemen RSU Datu Beru, Takengon, memberikan edukasi tentang Covid-19 kepada pasien. [Hendra Syahputra/AceHTrend]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/03/20200322_085113.jpg){kind=small}
