Serap APBA Sampai 158 Miliar Selama 2 tahun, 400 Lembu di Saree Kurus kering

MaTA Desak Kejati Usut Potensi Penyimpangan Ternak Sapi Saree

Ratusan lembu di UPTD IKP Saree, Aceh Besar, tidak terurus dengan baik. Lembu-lembu itu kurus kering dan dikurung dalam kawasan kandang dan tidak diberi pakan. [Foto: Alfian/MaTA]

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Publik Aceh terperangah bukan kepalang, setelah mengetahui ratusan ekor sapi milik Pemerintah Aceh yang dikelola oleh Dinas Peternakan Aceh di UPTD IKP Saree, Aceh Besar, ternyata dalam kondisi tidak terurus. sapi-sapi itu disebut-sebut mati satu persatu akibat kekurangan pangan. Terbongkarnya bobrok tersebut setelah situs berita online beritakini.co, menurunkan laporannya pada Rabu (3/6/2020).

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang dipimpin langsung oleh Koordinatornya, Alfian SE, Kamis (4/6/2020) turun ke lokasi. Di sana mereka dibuat terpana oleh kondisi. Ratusan ekor lembu yang dibeli dan dipelihara dengan pembiayaan APBA, ternyata dalam kondisi tidak terurus. Sapi-sapi itu kurus kering dan tidak sehat.

“Berdasarkan penelusuran Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terhadap pengelolaan sapi di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) di bawah Dinas Peternakan Aceh patut diduga terjadinya potensi pidana korupsi. Fakta lapangan menunjukkan kondisi saat ini, sapi dengan jumlah 400 ekor dalam kondisi kurus dan tanpa makanan,” ujar Alfian kepada aceHTrend.

Alfian juga menyebutkan, pengakuan warga di lingkungan itu, ada lembu yang mati. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan rencana awal Pemerintah Aceh membangun perencanaan dengan anggaran yang besar. Tata kelola anggaran patut diduga telah dikorupsi.

Alfian merincikan untuk UPTD tersebut, pada tahun 2019, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakan konsetrat untuk ternak sebesar Rp2.331.350.000. Pengadaan hijauan pakan ruminasia sebesar Rp1.808.904.000. Pembangunan padang pengembalaan sebesar Rp1.500.000.000.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit sapi sebesar Rp88.000.000.000, dan pakan ternak sapi sebesar Rp65.000.000.000

“Jadi untuk dua tahun ini, Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan anggaran ke UPTD tersebut sebesar Rp158.640.254.000.

berdasarkan fakta tersebut, MaTA meminta pihak Kejati Aceh untuk mengusut potensi korupsi terhadap pengelolaan sapi tersebut. “karena dengan kondisi pengecekan lapangan pada hari ini, kami menilai pengelolaan sapi tersebut sudah dalam kondisi gagal. Siapapun mereka wajib mempertangungjawabkan perbuatannya. Bila ada pihak yang mencoba melindungi, patut diduga juga ikut terlibat dalam kejahatan tersebut,” imbuh Alfian.[]