Terima Audiensi Dewan Aceh Barat, DPRA Janji Kawal Sejumlah Persoalan di Aceh Barat

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi I DPRA menerima audiensi pimpinan DPRK Aceh Barat untuk membahas persoalan pemberhentian keuchik dan sejumlah persoalan lainnya terkait jalannya roda pemerintahan di Aceh Barat.

Rapat audiensi yang berlangsung terbuka di Ruang Rapat Komisi I itu dihadiri oleh Ketua Komisi Bersama seluruh anggota komisi, untuk mendengarkan aspirasi dari unsur pimpinan DPRK Aceh Barat, Kamis (4/6/2020).

“Hari ini kami baru menerima segala aspirasi, yang disampaikan tentang keterkaitan ada beberapa masalah, tentang pemecatan keuchik, masalah OTT, kemudian masalah pemukulan di pendopo bupati yang tak kunjung selesai, kemudian masalah rumah sakit Aceh Barat yang sangat dibutuhkan oleh saudara kita di barat selatan, kemudian juga masalah harga sawit,” kata Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus.

Muhammad Yunus mengatakan, ada beberapa item yang ranahnya pada komisi lain. Karena hari ini baru diterima, untuk mendapat suatu kejelasan atau kebaikan di Aceh Barat. Komisi I DPRA serta rekan-rekan di komisi lain siap membantu memfasilitasi apa pun yang bisa dibantu.

“Kita komitmen agar persoalan ini cepat selesai dan jangan terkatung-katung.”

Ia menambahkan, terkait persoalan OTT dan pemukulan, yang merupakan ranah pidana, itu disarankan untuk dilaporkan oleh DPRK Aceh Barat sendiri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan DPRA. 

“Kasus pemukulan dan OTT itu, di Aceh Barat juga ada DPRK yang memiliki wewenang seperti kami, budgeting, controling, dan pengawasan, sehingga dilapor dari sana kita yang kawal,” kata Muhammad Yunus.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi mengatakan, pihaknya selaku lembaga pengawasan, berharap agar keuchik tersebut segera dilantik kembali, begitu juga dengan rumah sakit untuk diperbaiki kembali agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Seperti pemecatan keuchik, yang telah ada keputusan inkrah di MA, secepatnya untuk dilantik kembali, dan mengenai Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, harapannya oleh Pemerintah Aceh Barat, benar-benar memperbaiki semua, karena untuk pelayanan publik, untuk masyarakat luas,” katanya. 

Ia menjelaskan, untuk kasus pemukulan laporannya sudah ke tingkat Polda Aceh, tinggal pihak hukum yang menindaklanjuti, pihaknya berharap penegakan hukum tersebut sesuai ketentuan, sehingga masyarakat percaya.

“Harapan kami untuk menjaga citra Aceh Barat, proses hukumnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya masyarakat percaya dengan penerapan hukum yang ada di Aceh dan Indonesia, siapa yang bersalah tetap salah,” katanya.

Kalau untuk pemakzulan, lanjutnya, sementara ini pihaknya masih menempuh langkah-langkah etika dalam membangun daerah, supaya nanti ke depan dilakukan langkah yang baik untuk menjalankan pemerintahan, yang sesuai harapan masyarakat.

“Mungkin baru sampai ke tahap itu, kalau bupati tidak menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. Kita beretika dalam pemerintahan, kita telah buat audiensi ke Plt Gubernur, ke Komisi I DPRA, itu sudah dilakukan, tindaklanjutnya kan belum, kita lihat hasilnya nanti, apabila tidak berjalan juga, kami pimpinan mengambil langkah tersebut. Pemakzulan itu titik terakhir,” sebutnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE menambahkan, terkait OTT, sebenarnya masyarakat tiap hari bertanya ke DPRK, karena masyarakat mengharapkan penjelasan dan dilakukan gelar perkara oleh Polres setempat.

“Karena saat OTT kemarin dana yang disita kalau tidak salah Rp900 juta, dan hasil audit BPK kalau tidak salah saya kerugian negara sebesar Rp1,5 atau Rp1,7 miliar. Kami kemarin sudah duduk dengan Kapolres Aceh Barat, juga mempertanyakan hal tersebut, karena kasus ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk segera digelar perkaranya, tapi pihak Polres mengatakan kepada kami sudah melakukan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” katanya. 

Sementara, pihaknya mengaku juga masih mempertanyakan hal tersebut, lantaran saat pihak media menanyakan ke jaksa, berkas tersebut belum diterima pihak jaksa.

“Kami kutip dari media, kalau tidak salah saya, media tersebut sudah mempertanyakan kepada jaksa, dan ini belum diserahkan, maka kita juga bertanya-tanya hari ini, paling tidak ada gelar perkara, dan uang yang disita bisa dikembalikan, kalau tidak masyarakat terus bertanya-tanya. Soal bimtek ini, saya sendiri punya data, kenapa data ini, ini ada perintah bupati, telaah bupati, diperintahkan Sekda dengan Kepala BPN, ada camat lagi, tapi kalau ini keuchik dijadikan tersangka, maka saya tidak akan tinggal diam ini,” kata Ramli.[]

Editor : Ihan Nurdin