Leumo Pijut dan Pembangunan Aceh yang Asai Meukalheuh

Oleh Muhajir Juli

Pembangunan akan berhasil bila dikelola dan digerakkan dengan perspektif program, bukan proyek. Mindset proyek sering kali berujung pada fenomena kalheuh ka keuh, dan dianggap sudah cukup berhasil dengan output : ada bukti fisik, dokumen laporan, foto-foto kegiatan, SPM, SP2D, serta rupa-rupa narasi di atas kertas lainnya, dengan statistik – yang juga sangat mudah diakali. Semua ini hanya bentuk pertanggung-jawaban administratif–yang sebenarnya itu saja tidak cukup. Namun [sesatnya] dijadikan sebagai satu-satunya dasar legal pemberian reward dan tunjangan bagi penguasa dan aparaturnya.

Hal yang harus dipahami, pembangunan adalah manifestasi dari kontrak sosial negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Maka itu, tidak bisa tidak ia akan selalu mensyaratkan dua bentuk pertanggungjawaban: pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban administratif dibuktikan dengan entitas fisik/materil, mulai dari gedung hingga jalan dan jembatan, mobil hingga ATK, berkas-berkas dokumen: kuitansi, daftar ini itu, honor, lembur, SPPD dan beragam bukti berbasis dokumen lainnya yang cukup banyak untuk disebutkan satu persatu. Pembagunan dikelola oleh organisasi yang bernama birokrasi. Dalam konteks inilah pertanggungjawaban administratif diperlukan: untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kerja-kerja birokrasi. Jika tidak ada keteraturan, maka birokrasi akan kacau dengan segala bentuk perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Lalu pertanggungjawaban moral yang lrbih bertujuan melihat hasil dan dampak positif. Inilah yang menjadi kepentingan, indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Inilah yang harus ditunjuk-buktikan oleh pemerintah dengan segenap aparaturnya sebagai achievement, prestasi. Ada ukurannya, variabel, indikator, dan parameternya. Jadi dalam relasi keduanya, pertanggungjawaban administrasi sesungguhnya adalah prakondisi, sementara pertanggungjawaban moral adalah kondisinya.

Jadi tidak cukup jika penguasa dengan jajaran birokrasinya, ketika dikritik, membentengi diri dengan klaim “kami telah melakukan ini, telah melakukan itu.” Dalam kacamata rakyat pledoi itu tidak relevan. Bagi mereka, toh untuk untuk melakukan ini dan itu tersebut, Anda semua telah diberi gaji, tunjangan, honor, SPPD, fasilitas rumah dan mobil dinas yang mewah-mewah itu. Jadi sudah impas, bahkan kalau mau jujur timbangannya bahkan sering berat sebelah, lebih besar nikmat reward dan fasilitasnya ketimbang ukuran kewajibannya. Bagi rakyat yang penting dan selalu akan mereka gugat adalah apa yang bisa kami nikmati, kami rasakan dengan apa yang telah Anda lakukan.

Nilai keberhasilan pembangunan juga tidak ada hubungannya dengan politik citra. Jadi jangan coba digiring dengan gaya karitatif bak dermawan yang baik hati, dengan foto-foto selfi ketika memberi bantuan ke rakyat. Ini gaya peguasa – bukan pemimpin – tidak visioner yang menutupi kegagalanya dengan membangun citra diri yang bersifat privat, tapi tak bertanggung-jawabnya dengan menggunakan sumberdaya/uang rakyat.

Yang harus dipahami oleh penguasa pencinta politik citra, bahwa pembangunan itu adalah upaya terencana bersifat holistik dan sistemik yang menuntut kemampuan manajerial yang baik dari seorang pemimpin untuk mengelolanya. Jadi bukan sekadar praktik bantu-bantu, kasih-kasih permen layaknya Sinterklas, lalu narsis, selfish sampai diumbar-umbar ke media segala. Emang bantuan itu dari kantong pribadi Anda?

Sebagai penutup tulisan ini, saya pun ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah pembangunan yang berlaku di Aceh adalah sebuah kerja harian perangkat kekuasaan ditopang oleh birokrasi, yang sekadar asai meuklaheuh–semata memenuhi syarat administrasi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu perlu listing kegiatan pemerintah yang sangat banyak itu. Tapi bila diukur dari beberapa sampel, apa yang saya uraikan panjang lebar di atas, juga terjadi di Aceh. Politik citra sekadar ingin memanipulasi informasi. Kondisi semakin buruk dengan hadirnya buzzer 1.500 di lingkaran pemerintah, yang mati-matian berusaha membendung penguasa agar tidak berhasil mendapatkan informasi yang sebenarnya. Mereka memanipulasi informasi sedemikian rupa agar penguasa merasa sudah on the track melaksanakan pembangunan.

Kasus terlantarnya sapi-sapi indukan di UPTD IPK Saree, Aceh Besar, adalah bukti paling baru. Para buzzer 1.500, bahkan rela membuat fake news dan fake opinion, untuk menipu. Untungnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kali ini, turun tangan. Hadirnya Nova ke Saree dan melepasliarkan sapi-sapi kurus merupakan signal bila ia telah tertipu oleh opium-opium murahan dari para pendengung dan birokrat culas.

Penulis adalah CEO aceHTrend.