Lhob Mate Corona (12): Pemerintah Juga Harus New Normal

Ahmad Humam Hamid. [Ist]

Oleh Profesor Ahmad Humam Hamid

Ketika Presiden Jokowi menyampaikan pesan dan harapan kepada rakyat untuk bersiap memasuki fase baru Covid-19 –new normal- sejatinya ia tidak hanya meminta rakyat saja untuk mengikuti dan patuh kepada butir-butir protokol yang disiapkan. Ia juga harus meminta dan memerintahkan seluruh aparat pemerintah untuk mengerjakan hal yang sama, namun dalam konteks yang berbeda. Sebuah new normal yang solid tidak akan pernah tercapai, ketika hanya rakyat yang bertepuk tangan, sementara pemerintah lambat atau kurang dan mungkin juga tidak. Seperti sebuah percintaan yang ideal harus ada dua tangan yang bertepuk, rakyat dan pemerintah.

Hal pertama yang mesti ditunjukkan oleh adalah Covid-19 ini akan ditangani secara sangat kompeten dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Pernyataan-pernyatan “aneh” tentang Covid-19 yang dikeluarkan oleh pejabat negara seperti Menteri Kesehatan, Terawan secara sangat nyata mendemonstrasikan betapa negeri ini mempercayakan “nyawa” 260 juta rakyatnya kepada seorang Menteri yang sama sekali tidak mengerti, atau tidak mau mengerti kepada ancaman salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah ummat manusia.

Model komunikasi publik Covid-19 Menteri Terawan adalah “pelecehan” besar terhadap komunitas ilmuwan kesehatan nasional, terutama komunitas Epediomologi dan Kesehatan Publik. Ini adalah indikator kompetensi yang tidak perlu dan seharusnya tidak akan pernah terjadi lagi. Kalaulah ada aras kebijakan publik yang paling murni di mana policy follows science, not politics, maka itu adalah kebijakan kesehatan, utamanya kebijakan terhadap penanganan pandemi seperti Covid-19 ini.

Kompetensi pemerintah hari ini dengan jujur harus dinyatakan belum memadai, dan masih memerlukan kerja keras yang lebih nyata lagi. Berbagai ahli dan lembaga pemantau kesehatan publik internasional masih menganggap Indonesia tertinggal dalam berbagai hal.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam penangangan pandemi adalah kejujuran dan transparansi data. Cara pemerintah Indonesia Indonesia dalam menangani data Covid-19 dipertanyakan baik di dalam maupun di luar negeri. (Daraini,LIPI 21/4; Kompas 24/4; Jefrey, Carnegie, 29/4).

Sesuatu yang sangat serius seperti dikutip adalah laporan kematian akibat Covid-19. Seperti dikutip dari LaporCovid19 oleh harian The Jakarta Post, laporan jumlah kematian akibat Covid19 pemerintah tidak mengacu kepada standar WHO. Kematian yang berhubungan dengan Covid-19 yang dipakai LaporCovid-19 menuruti standar WHO di Indonesia adalah 5,021 kasus, terdiri pasien PDP,4,814 kasus, pasien ODP 207 kasus. Jika angka ini ditambahkan dengan laporan pemerintah dengan status pasien Covid-19 terkonfirmasi, maka total kematian Covid-19 Indonesia per tanggal 29 Mei 2020 adalah 6,232 kasus.

New Normal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan pemerintah dalam menangani Covid19 untuk kasus skenario terburuk. Seperti diketahui gelombang pertama Covid-19 telah menyerang Wuhan dilanjutkan dengan negara-negara di Eropa dan AS. Secara kapasitas kinerja pemerintahan, ketersediaan sumber daya, kesiapan para ahli dan lembaga penelitian, dan sistem pelayanan kesehatan publik di semua negara itu menempati ranking teratas global, namun Covid-19 telah membuat negara-negara itu sebagian kalah, dan sebagian menang walaupun kucar kacir.

Kini Covid-19 sedang menyerang negara-negara Amerika Tengah Mexico, Nicaragua, dan Latin-Brazil, Eropa Timur- Rusia, dan India, dan dipastikan akan menghadirkan cerita yang paling kurang hampir sama atau bahkan lebih buruk dari negara-negara gelombang pertama. Brazil. Sebulan lalu, Brazil dan Mexico menganggap enteng Covid-19, tetapi hari ini harus menghadapi serangan parah dengan kematian perhari 1,349, dan jumlah kematian total 32,000 untuk Brazil, dan kematian harian 1,092, plus jumlah total kematian 11,000 lebih untuk Meksiko.(Aljazera 4/6).

Sekalipun Brazil diakui pernah berhasil baik mengatasi pandemi Zika beberapa tahun yang lalu, akibat sikap pemimpinya yang tidak peduli dan meremehkan, kesiapan negara itu nyaris nol menghadapi ledakan Covid-19. Pada pertengahan bulan Mei, sebagian rumah sakit pemerintah di sejumlah negara bagian yang parah, tak sanggup lagi menyediakan ranjang di Unit Gawat Darurat (UGD). Di Meksiko City, Ibu Kota Meksiko, bahkan mulai pertengahan April 2020 karena ruangan dan ranjang di rumah sakit pemerintah yang tak sanggup menampung ledakan Covid-19, telah menyebabkan banyak pasien Covid19 ditolak untuk diterima.

Sekalipun tidak sangat sama kejadian beberapa hari ini di sejumlah rumah dakit di Surabaya juga memberikan kesan yang hampir menyerupai dengan kejadian di dua negara itu-Brazil, dan Meksiko . Tren pasien Covid-19 yang meningkat cepat membuat kapasitas penampungan rumah sakit menjadi sangat riskan.

Pembukaan rumah sakit lapangan oleh Doni Munardo beberapa hari yang lalu di Surabaya membenarkan berita media selama ini bahwa semua rumah sakit di Surabaya tak sanggup lagi menampung ledakan pasien Covid-19. Laporan Koran Tempo pada pertengahan Mei lalu sebenarnya telah memperingatkan bahwa telah terjadi ketidak seimbangan antara arus pasien Covid-19 dengan ranjang yang tersedia. Pada saat itu kasus pasien positif Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai angka 2000, sementara kapasitas ranjang propinsi yang tersedia cuma 1600 ranjang.

Menghadapi pasien kritis rumah sakit juga menyediakan ventilator – alat membantu pernapasan pasien kritis Covid-19, yang menurut keterangan beberapa gubernur juga telah memasuki periode kritis. Data bulan Maret 2020 menunjukkan jumlah ventilator yang tersedia di 2,867 rumah sakit seluruh Indonesia adalah 8,413. Ancaman kekurangan ventilator sebenarnya tidak hanya dialami oleh negara berkembang, bahkan negara maju seperti AS, Italia pun kewalahan menanganinya, terutama ketika terjadi ledakan puncak Covid-19.

Yang menjadi persoalan besar ketika berkurangnya ventilator dibandingkan dengan jumlah pasien yang membludak, bukan hanya soal ledakan jumlah korban, tetapi juga psikologi pekerja kesehatan di garis depan- para spesialis, perawat, dan petugas ruangan- yang harus menghadapi “dilema moral” tentang kepada siapa ventilator itu akan diberikan? Seandainya itu terjadi dalam skala luas dan besar, betapa hal itu berpengaruh kepada kinerja mereka. Dapatlah kita bayangkan kalau hal itu terjadi, betapa beratnya “beban mental” dan “trauma” luar biasa yang akan dipikul,yang kemudian akan menjadi penyakit jiwa sebagian besar pekerja kesehatan kita di kemudian hari.

New Normal lain yang tidak kalah panting yang mesti ditunjukkan oleh pemerintah adalah keseriusan dalam memberikan proteksi maksimum kepada pekerja kesehatan garis depan kita. Setiap hari mereka bertempur dengan musuh yang tidak terlihat, namun sangat mematikan. Pengalaman pekerja kesehatan di berbagai rumah sakit pemerintah di Brazil dan Meksiko mengalami kekurangan sebagian APD seperti jel disinfektan, sarung tangan, dan bahkan masker, terutama masker N95, juga telah terjadi di negeri kita.

Penyediaan APD untuk petugas kita adalah sebuah “kewajiban negara “ yang seandainya gagal disediakan dan membuat kematian petugas dapat diajukan ke pengadilan sebagai sebuah tragedi yang sengaja dibiarkan, yang tidak hanya cukup dibayar dengan asuransi. Cerita tentang kekurang APD, terutama cerita tentang “kreativitas” lokal sebagian pekerja yang mampu merubah “baju hujan” menjadi “baju hazmat” untuk melayani pasien corona, tidak perlu lagi terjadi ketika istilah new normal di resmikan.

Pada tanggal 6 Juni ini kantor berita Reuters memberitakan tidak kurang dari 90,000 pekerja kesehatan di seluruh dunia telah terinfeksi dengan Covid-19. Sementara data yang dikeluarkan oleh Prkumpulan Perawat Internasional dalam rilis medianya pada tanggal 3 Juni menyebutkan jumlah perawat yang meninggal dalam melayani pasien Covid-19 di seluruh dunia berjumlah 600 orang. Data yang sedikit agak lama, per 7 Mei baru lalu menyebutkan Covid-19 telah menyebabkan kematian 989 tenaga kesehatan global. Dibandingkan dengan total kasus Covid-19, tingkat kematian petugas adalah sekitar 0,37 persen total kasus.

Pada periode yang bersamaan, Indonesia kehilangan 55 tenaga kesehatan yang terdiri dari spesialis, dokter umum, dan perawat. Irwandy, Ketua Departemen Manajemen Rumah RS Universitas Hasanudin Makasar, menyebutkan angka itu sama dengan 6,5 % dari jumlah kasus Covid-19. Itu artinya setiap 100 kematian pasien Covid-19 akan bersusulan dengan kematian 6-7 orang tenaga kesehatan kita (Pusparasa, Mei 2020). Ini barangkali angka tertinggi kematian pekerja kesehatan penanganan Covid-19 di dunia. Walaupun tidak layak untuk diperbadingkan, namun perlu diketahui, sekalipun pasien positif Covid-19 jauh lebih banyak di AS dan Inggris angka kematian pekerja kesehatan mereka adalah berturut- turut AS 0,16 % dan Inggris 0,5 %.

Tanpa harus ikut mendengar keadaan terakhir negara kita dengan berbagai persoalan rumit dan saling terkait, kita dapat membayangkan beban yang sedang dipikul oleh pemerintah saat ini. Kata kunci kepemimpinan dalam masa krisis seperti ini banyak ditulis dalam berbagai literatur dan rekaman contoh pemimpin Indonesia dan dunia masa lalu. Akan tetapi untuk kasus Covid-19 kali ini berangkali Indonesia hanya perlu dua kata kuncinya, “kompetensi” dan “welas asih.” Walaupun banyak pihak sudah terlanjur meneriakkan, “kita sudah terlambat”, kita harus yakin, kalau butir- butir new normal ini yang hanya sebagian kecil dari komponen new normal lainnya kita laksanakan “ belum sangat terlambat”.

Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala.