Aceh, Negara Monarki yang Unik di Dunia

Sebuah Catatan ringkas yang faktual dan tegas

Dr. Yusra Habib Abdul Gani. [Ist]

Dr. Yusra Habib Abdul Gani, S.H

SUDAH menjadi amalan bagi negara-negara yang menerapkan sistem monarki, estafet kepemimpinan hanya berganti -berputar- di lingkaran sanak-keluarga (anak lelaki maupun perempuan kandung) ataupun saudara sedarah seketurunan saja. Inilah yang berlaku di Inggris, Spanyol, Denmark, Norwegia, Sweden, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Emirat Arab, Qathar, Brunei Darusalam, dll-nya. Tidak di Aceh! Di Aceh lain sekali ceritanya. Meurah Johansyah, Sultan Aceh Darussalam pertama yang dilantik pada 22 April 1205, memerintah (1205-12035), merupakan anak sulung dari Raja Linge 1 (orang Gayo), bukan Suku Aceh Pesisir. Anehnya, Orang Gayo (khususnya Kerabat keluarga Reje Linge) dalam lipatan sejarah; tidak pernah meng-claim– supaya tampuk kepemimpinan Aceh Darussalam tertinggi dikembalikan semula kepada orang Gayo (keturunan kerajaan Linge). Hal ini bukanlah tujuan dalam menjalankan roda kepemimpinan kerajaan Aceh Darussalam suatu masa dahulu.

Fakta sejarah yang dipersembahkan di bawah ini menunjukkan, sekaligus dapat menjadi rujukan tentang betapa Aceh -sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat suatu masa dahulu ternyata, mengenyampingkan semua pertimbangan hal-hal yang berbau zuriyat (anak keturunan) Sultan langsung untuk diangkat menjadi Sultan Aceh. Di Aceh, siapapun boleh menjadi Sultan, asalkan syarat untuk itu dipenuhi! Syarat untuk menjadi Sultan Aceh begitu ketat -baik bentuk fisikal dan psykhis- calon Sultan mesti memenuhi syarat yang ditentukan.

Misalnya saja, ketika pemilihan dua calon Sultan Aceh –Mahmudsyah dan Zainal Abidin– pada tahun 1870. Majlis Kerabat Sultan Aceh terpaksa membatalkan Zainal Abidin menjadi calon Sultan Aceh saat itu, hanya lantaran di sebelah bagian atas alis mata kiri beliau terdapat bekas luka cacat. Akhirnya pilihan jatuh kepada Sultan Mahmudsyah, memerintah (1870 – 1874). Aceh adalah sebuah negara yang tidak mengamalkan racism, dan tidak pula mengamalkan isu gender. Aceh merupakan pelopor dan pendobrak yang merubah tradisi klasik dan kelaziman dalam ketata-negaraan Islam dari Sultan (kepemimpinan lelaki) kepada Sultanah (kepemimpinan wanita), sebagaimana berlangsung dalam rentang masa (1641 – 1699), Aceh dipimpin secara berturut-turut oleh empat orang wanita berani dan cerdas –Syaifiatuddin, Naqiyatuddin Zakiyatuddin,dan Kemalatsyah– yang keempat-empatnya dikenal pasti menguasai lima bahasa, yaitu bahasa Aceh, Arab, Inggris, Perancis dan Melayu. Dari 51 orang Pemimpin yang memegang kuasa sebagai Sultan Aceh, terdapat 11 orang yang bukan berbasis suku Aceh Pesisir. Hanya saja estafet kepemimpinan Sultan Aceh tidaklah semuanya berlangsung mulus. Sebagiannya dirampas melalui tindakan makar (coup d’etat). Misalnya pada periode (1726 – 1727) terjadi empat kali rampasan kuasa di lingkaran pemerintahan Aceh. Terlepas dari semua itu, inilah nama-nama Sultan Aceh menurut masa memerintah yang berbasis non-suku Aceh Pesisir.

1.Sultan Meurah Johansyah (anak sulung Raja Linge 1 dari Gayo) merupakan Sultan Aceh Darussalam pertama, memerintah priode (1205-1235)

2.Sultan Ahmad, memerintah priode (1235-1262), dikenal pasti sebagai kerabat Sultan Meurah Johansyah.

3.Sultan Seri Muhammad Syah, memerintah priode (1262- 1308) dikenal pasti sebagai kerabat Sultan Meurah Johansyah.

4.Sultan Firman Syah (1308-1355) dikenal pasti sebagai kerabat Sultan Meurah Johansyah.

5.Sultan Alaudin Mansyur Syah, memerintah periode (1580-1587) merupakan anak Sultan Ahmad Perak, Semenanjung Tanah Melayu.

6.Sultan Meugat Boejoeng bin Sultan Munawar Syah, memerinta priode (1587-1589), dipercayai berasal dari Minangkabau.

7.Sultan Iskandar Thani, memerintah periode (1636-1641), adalah anak lelaki tiri Sultan Iskandar Muda, Ibunya dipersunting oleh Sultan Iskandar Muda; sementara Ayahnya (Sultan Pahang) dibunuh dalam sebuah operasi militer Aceh ke Negeri Pahang.

8.Sultan Badr al-Alam Syarif Hashim Jamal al-Din, memerintah periode (1699-1702). Dia berhasil melakukan kudèta dengan cara mempengaruhi dan memprovokasi anggota Parlemen Aceh yang dikuasai secara mayoritas dari kalangan yang tidak senang kepada kepemimpinan Wanita menjadi Kepala Negara.

9.Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui, memerintah periode (1702-1703), dipercayai berasal dari Makasar, Sulawesi Selatan.

10.Sultan Jamal al-Alam Badr al-Munir, memerintah priode (1703-1726), dipercayai berasal dari keturunan pendatang dari Arab.

11.Sultan Syarif Saif al-Alam (anak seorang saudagar kaya di Pulau Penang, yaitu Sayéd Hussén) masih di bawah umur, memerintah periode (1815-1818), berhasil merampas kuasa tahun 1815 dan berakhir dengan Perjanjian Raffles, April, 1819.

12.Tengku Iyas Leubé dilantik oleh Tengku Hasan M. di Tiro (Wali Neugara) sebagai Perdana Menteri Aceh periode (1982-1984), adalah orang Gayo yang lahir di Kampung Kenawat tahun 1923 dengan nama ”turun mani”nya: Jahin.

13.Ratusan tahun sebelumnya, Malikul Salèh (Merah Silu), Sultan Pasè pertama memerintah periode (1267 – 1297) adalah juga anak lelaki Merah Sinubông –cucu dari Muyang Mersa– keturunan asli orang Gayo.

Inilah fakta sejarah yang pernah berlangsung di bumi persada Aceh suatu masa dahulu, penuh dengan romantika dan dinamika, toleransi, profesionalisme dan tiada perasaan su-uzon. Hanya saja, fakta (bukti sejarah) yang dibentang di atas, barangkali ”hampir tidak pernah” disadari oleh kebanyakan generasi Aceh sekarang, termasuk kalangan akademisi sekalipun. Dengan kehadiran catatan ringkas ini mudah-mudahan menjadi pencerahan, sekaligus memberangus perasaan fanatik di kalangan generasi Aceh sekarang dan akan datang. Tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan sepenuhnya, jika muncul perasaan fanatik dari suatu kaum, karena selama ini tidak pernah diajarkan materi pelajaran sejarah Aceh yang betul di institusi pendidikan formal dan in-formal.

Dari aku yang sedikit tahu!

Penulis adalah Direktur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark
Email: yusragani@gmail.com.