Terkait Hibah Aset PKS di Abdya, Hendra Fadli Sarankan Pemangku Kepentingan Duduk Bersama

Hendra Fadli

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Hadirnya pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi dambaan bagi petani sawit di daerah tersebut dengan harapan akan menciptakan iklim jual beli tandan buah segar (TBS) yang lebih kompetitif bagi petani, sekaligus memangkas biaya transportasi penjualan TBS yang selama ini terpaksa diangkut dari Abdya ke Kabupaten Nagan Raya.

“Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh saudara Safaruddin selaku Wakil Ketua DPRA dan juga yang disampaikan saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Abdya, sebagaimana yang diberitakan di media, sama-sama termotivasi dari keinginan yang baik demi hadirnya PKS di Abdya. Jadi, buang-buang energi bila kita terus berdebat kusir di media,” ungkap Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli, kepada aceHTrend, Rabu (17/6/2020).

Ia menyerahkan agar Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Abdya, unsur pimpinan DPRA, dan Komisi III DPRA agar dapat duduk bersama dalam sebuah forum rapat kerja yang elegan dan penuh kekeluargaan untuk mendiskusikan segala hal yang berhubungan dengan hibah aset PKS di Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot tersebut, sekaligus membincangkan skema yang tepat tentang keberlanjutan pembangunan PKS itu.

“Saya kira tidak masalah bila agenda itu diprakarsai oleh pimpinan DPR Aceh. Ya, semacam rapat kerja untuk membahas keberlanjutan pembangunan PKS yang sudah sepuluh tahun terbengkalai. Selain itu, rapat kerja itu tentu dapat dioptimalkan juga untuk membicarakan isu lain yang selama ini jarang mendapat perhatian kita bersama, yaitu perlindungan petani sawit kita dari fluktuasi harga TBS yang selama ini cenderung merugikan petani,” paparnya.

Hendra Fadli menyebutkan, berdasarkan Permentan Nomor: 14/Permentan/OT.140/2/2013 Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga TBS yang dibentuk oleh Gubernur. 
Tim bentukan Gubernur sesuai ketentuan Permentan tersebut di atas beranggotakan pemerintan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas terkait di provinsi, dinas terkait kabupaten/kota, pihak perkebunan/perusahaan, dan perwakilan petani sawit.

“Pertanyaannya, apakah tim itu sudah terbentuk, lalu bagaimana kinerjanya selama ini. Bila tim tersebut telah terbentuk, apakah selama ini mereka telah berperan aktif dalam menetapkan dan memantau harga TBS di seluruh Aceh, sehingga petani kita benar-benar terlindungi dari dugaan permainan harga oleh para pemilik PKS,” beber Hendra Fadli.

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas sambungnya, baiknya didiskusikan secara mendalam dalam sebuah forum rapat formal, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan maupun aksi nyata sesuai kewenangan masing-masing.[]

Editor : Ihan Nurdin