Bappeda Aceh Jelaskan Halangan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim. [Ist]

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Terkait pemberitaan aceHTrend berjudul “Tahun 2021, APBA tidak Bisa Lagi Untuk Bangun Masjid dan Rumah Dhuafa” dapat dijelaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah di tahun 2021 harus mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si, Rabu (17/6/2020) menjelaskan bahwa pada pasal 3 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyebutkan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terdiri atas urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan urusan dan sub urusan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memisahkan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

“Referensi menu kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sudah dikelompokkan berdasarkan kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota,” kata Helvizar.

Sejak bulan Desember 2019, Helvizar mengungkapkan, Pemerintah Aceh telah melakukan pemetaan urusan, bidang, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

“Dari hasil pemetaan tersebut, teridentifikasi 171 sub kegiatan yang belum tersedia, antara lain Pembangunan Rumah Layak Huni, Penyelenggaraan Rumah Ibadah,” ujarnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Helvizar menuturkan, Pemerintah Aceh tidak tinggal diam, melalui surat nomor 050/1903 perihal usulan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pemerintah Aceh telah menyurati Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Februari 2020 lalu.

Ia menjelaskan, pada tanggal 09 hingga 10 Maret 2020 Kemendagri dan Pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan bersama terhadap usulan yang disampaikan.

“Berhubung sampai dengan awal bulan Mei 2020 belum ada keputusan dari Kemendagri, maka Pemerintah Aceh kembali menyurati Kemendagri untuk mempertanyakan perihal tersebut melalui surat nomor 050/7406 tanggal 18 Mei 2020 perihal pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” kata Helvizar.

Helvizar mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus melakukan koordinasi ke Kemendagri dan akan terus berupaya semaksimal mungkin terhadap usulan yang disampaikan.

Ditegur oleh Anggota DPRA

Sebelumnya, aceHTrend mewartakan sejumlah program pro rakyat seperti pembangunan rumah duafa, pembangunan meunasah dan masjid, terancam tidak bisa lagi dilakukan di tahun-tahun mendatang. Karena bila tidak ada aral melintang, Pemerintah Aceh akan segera mengadopsi Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) yang diberlakukan berdasarkan Permdengari 70 dan 90 Tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Iskandar Usman al Farlaky, Senin (15/6/2020) sebelum penutupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Aceh tahun 2019, yang tidak dihadiri oleh Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah.

Di Hadapan Sekda Aceh dr. Taqwallah, Iskandar mengatakan bila Pemerintah Aceh tidak memainkan peran penting mengadvokasi kekhususan Aceh, maka kehadiran Permendagri tersebut akan merongrong kekhususan Aceh, dan menghilangkan keberpihakan anggaran Aceh secara langsung lepada rakyat.

Ditanyai perihal persoalan tersebut, Sekda Aceh dr. Taqwallah, yang dimintai komenternya, memilih bungkam. Dia tidak menjawab sepatahpun pertanyaan wartawan ketika meninggalkan Ruang Sidang DPRA.