Wajah Baru RUU Pemilu

Muhammad Usman

Oleh Muhammad Usman*

Penyusunan RUU Pemilu sedang berproses dalam pangkuan Komisi II DPR RI. Perubahan ini dipandang sebagai langkah untuk perbaikan sistem kepemiluan kita. Para penggiat isu pemilu dan demokrasi terus memantau proses dan progres kebijakan nasional ini. Salah satu perkumpulan sipil yang fokus dalam pemantauan isu ini adalah Perludem.

Di tengah masa new normal Covid-19, pembahasan RUU Pemilu terus berlanjut. Pada laman website rumahpemilu, sudah ada dokumen rancangan dalam bentuk PDF (RUU Pemilu per tanggal 06 Mei 2020). Dalam draf terbaru terdapat perubahan desain kepemiluan; baik dari sisi jadwal hingga terdapat isu “krusial” yang membutuhkan partisipasi wacana. Draf terbaru, berbeda dari rancangan awal Badan Keahlian Dewan (BKD-RI) yang dirilis per tanggal 10 April 2020 (draf lama).

Secara umum, draf terbaru RUU Pemilu terdapat enam buku dan 741 pasal, ada 23 pasal yang ditambahkan dari draf lama 723 pasal. Sedangkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya 573 pasal saja. Mungkin  penambahan banyak pasal dalam rancangan dikarenakan semangat penggabungan UU No 7 Tahun 2017, dengan ketentuan-ketentuan pilkada. Sehingga undang-undang terkait proses politik bisa disatukan “pendekatan omnibus law”.

Selain itu, mengganti penyebutan kata pemilu lokal menjadi pemilu daerah; maksud pemilu daerah masih sama terminologinya dengan pemilu lokal (Pasal 4). Klasifikasi rezim kepemiluan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemilu daerah dan pemilu nasional dengan mekanisme penyelenggaraannya secara bersamaan pada waktu yang berbeda.

Penjadwalan Pemilu

Draf terbaru menjadwalkan keserentakan pemilu daerah pertama kali di tahun 2027, keserentakan pemilu nasional di tahun 2029, atau dua tahun sesudah terselenggarakannya pemilu daerah (Pasal 734). Pergesaran jadwal hingga tahun 2027 dipastikan lebih bijak dan adil bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, lantaran tidak menghilangkan masa jabatan (bakti) mereka. Draf versi BKD berpotensi terpotongnya masa bakti DPRD provinsi dan kabupaten/kota selama 2 tahun (seandainya skema serentak lokal/daerah tetap dipertahankan di tahun 2022).

Dengan tidak terpotongnya masa bakti legislatif hasil pemilihan 2019, tentunya mereka memiliki kesempatan yang luas untuk terus mengawal isu pembangunan, serta melanjutkan perjuangan isu strategis pada daerah pemilihan (dapil) yang mereka wakili. Pemotongan masa bakti secara mendadak bukanlah solusi yang baik, bahkan “berdampak” trauma politik bagi pemenang hati rakyat pada Pileg 2019. Ditambah lagi capaian target kampanye mereka gagal diimplementasikan karena masa pengabdian terpotong di tengah periode.

Karena skema penjadwalan pemilu daerah telah berubah, hal yang tidak dapat dielakkan pemilu 2024 tetap pemilu dengan 5 kotak suara. Persis sama seperti tahun 2019, hanya saja untuk masa bakti jabatan DPR provinsi dan kabupaten/kota 3 tahun, karena berhadapan langsung dengan pemilu daerah pertama di tahun 2027 (Pasal 735 ayat 6). Para calon legislatif yang bakal berkompetisi di tahun 2024, sudah bisa menghitung dari awal target kampanye isu dapil dan pembangunan; yang memungkinkan diadvokasi (logis) dalam masa 3 (tiga) tahun sampai tahun 2027.

Lalu bagaimana garis penjadwalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rancangan terbaru? Pilkada hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada desember 2020 (sedang berlangsung tahapannya di masa covid-19), sedangkan Pilkada hasil pemilihan 2017 berlangsung di tahun 2022 dan Pilkada hasil pemilihan 2018 diselenggarakan pada tahun 2023 (Pasal 731 ayat 1, 2 dan 3).

Pilkada yang sedang dan akan berlangsung di tahun 2022 dan 2023 nantinya tetap mengacu pada undang-undang pilkada yang lama (Pasal 733). Selain rujukan UU nasional, Pilkada di Aceh juga merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. RUU Pemilu yang sedang dibahas akan diberlakukan 5 tahun setelah diundangkan (Pasal 741 ayat 1).

Isu Krusial

RUU Pemilu memunculkan beberapa isu krusial yang menjadi sorotan publik. Pertama, sistem proporsional tertutup. Dalam pasal 206, 236 dan 259 menyatakan bahwa sistem pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan sistem tertutup. Pemberlakukan sistem ini direncanakan secara berjenjang.  

Kedua, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Sejarah kepemiluan di Indonesia, ambang batas sudah mulai diberlakukan pada pemilu 2009 sebesar 2,5%, lalu pemilu 2014 sebesar 3,5% kemudian pemilu 2019 sebesar 4 % dari jumlah suara sah secara nasional.

Ambang batas parlemen yang telah diberlakukan hanya level penentuan DPR RI. Kedepan berdasarkan draf terbaru pemberlakuan ambang batas parlemen direncanakan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota. Bukan cuma itu saja, ambang batas parlemen bakal ditingkatkan dari  4% menjadi 7%, setidaknya ada 7 pasal dalam rancangan yang menyebutkan ambang batas parlemen yaitu pasal 217, 248, 270, 553, 556, 557 dan 580.

RUU Pemilu masih mempertahankan konsep presidential threshold (ambang batas bagi pencalonan presiden). Besaran ambang batas sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dihitung dari suara sah nasional pemilu sebelumnya. Angka 20% merupakan besaran yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019 lalu. Menurut Perludem “masih dipertahankan ambang batas presiden bisa membuat oligarki parpol, makin sempitnya partisipasi perempuan hingga politik transaksional, dorong Perludem berharap presidential threshold dihapus” (Baca: nasional.sindonews.com, 12/06/2020).

Ketiga, “potensi dualisme” kelembagaan panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) di Aceh. Dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyebutkan “panitia pengawas pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh pengawas tingkat nasional dan bersifat adhoc, serta DPRA dan DPRK memiliki kewenangan dalam mengusulkan keanggotaan pengawas pemilu di Aceh”.

Catatan Histori pasal 60 sudah pernah dicabut pasca lahirnya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lantaran pencabutan, terjadilah gugutan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga keluar putusan MK dengan nomor perkara: 61/PUU-XV/2017 yang mengembalikan pasal UUPA yang telah dicabut.  Dalam kaca mata berbeda, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memiliki legitimasi dan kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu di Indonesia termasuk Aceh.

Guna memastikan kewenangan para pihak berjalan dengan baik, maka sepatutnya Pemerintah Aceh bersama DPRA segera bermusyawarah (koordinasi politik) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh, Bawaslu RI, DKPP dan pihak-pihak lainnya untuk mengambil langkah-langkah strategis.

Perlu disadari, penyusunan kerangka hukum dan badan penyelenggara pemilu menjadi bahagian dari 15 aspek standar internasional yang dijadikan tolak ukur demokratis-tidaknya pemilu (Baca: Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Didik Supriyanto, 2007).[]

Penulis adalah anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara. Bisa dihubungi melalui email: pena.usman@gmail.com.

Editor : Ihan Nurdin