Corporatocrazy & Pemimpin Daerah yang Menyusu Pada Tranfer Pusat

Oleh Munawir Abdullah bin Syeh

SUNGGUH malapetaka terbesar akan terjadi bila keserakahan (materialisme) menjadi tujuan akhir dari setiap proses kehidupan manusia. Pandangan Islam yang mengatakan harta, tahta dan manusia menjadi faktor utama penyebab kehancuran di atas permukaan bumi sudah banyak pembuktiannya. Sebut saja Fir’un, manusia terangkuh yang melawan kebenaran Tuhan, lewat risalah yang disampaikan melalui lisan Nabi Musa As. Harta menjadi salah-satu asbab keangkuhan Fir’un, sampai-sampai pada pengakuan “ana rabbukum”.

Saklabah, manusia termiskin yang kemudian menjadi pengusaha ternak tersukses di masa Rasulullah, juga harus berakhir dengan justifikasi lewat lisan Rasulullah “dia bukan bagian dari golongan ku”. Banyak pembuktian-pembuktian sejarah di masa lalu, kehancuran Ummat manusia lewat keangkuhan dan kepongahan manusia itu sendiri. Tentu menjadi Ummat manusia paling merugi, bila peristiwa-peristiwa tersebut tidak menjadi pelajaran bagi Ummat manusia di masa yang akan datang untuk menanamkan kebaikan dan perbaikan di atas permukaan bumi.

Jhon Perkins, dalam bukunya yang berjudul pengakuan seorang ekonom perusak yang diterjemahkan pada tahun 2005 oleh Tirtaatma “ada kekuatan bayangan yang mengendalikan sebuah pemerintah lewat kolaborasi; perusahaan rakus, pemerintah korup dan perbankan”. Persaudaraan ketiga jenis kekuatan “jahat” tersebut dinamakan corporatocracy. Tujuan mereka hanya satu, ingin menguasai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara global untuk mendapatkan kekuasaan mutlak di atas permukaan bumi. Bukankah tujuan dan misi mereka tak jauh berbeda dengan pembangkang-pembangkang Tuhan yang pernah ada di masa lalu?

Indonesia pada tahun 1971 merupakan salah-satu negara yang berhasil dijebak Jhon Perkins untuk mengusai SDA dan SDM lewat analisis-analisis ekonomi yang dilakukan Jhon Perkins dan kawan-kawannya. Keberhasilan tersebut melambungkan nama Jhon Perkins sebagai ekonom terhebat saat itu. Walaupun pada akhir-akhir kehidupannya sang ekonom perusak tersebut selalu dihantui oleh rasa bersalah atas angka-angka fiktif dan manipulatif yang pernah dilakukannya untuk menjebak negara-negara berkembang dalam hutang, yang “tidak mungkin untuk dilunasi lagi” seperti Ekuador, Nigeria dan Indonesia. Sebagai garansi atas kertidaksanggupan melunasi hutang tersebut, maka SDA dan SDM sebagai jaminan untuk di eksploitasi.

Kekuatan Bayangan

Carut-marutnya pengelolaan keuangan publik di Indonesia saat ini tidak terlepas dari akibat peristiwa masa lalu. Akan susah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, bila kekuatan pemerintah masih diintervensi oleh kekuatan-kekuatan bayangan (corporatocracy).

Diakui atau tidak, dalam konteks berdemokrasi saat ini, hampir semua pimpinan/pejabat publik pada setiap level dan tingkatan tersandera kebijakannya akibat transaksional politik yang dilakukan sebelumnya. Sehingga setiap kebijakan yang akan diambil harus dilakukan kompromi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam penentuan kebijakan, untuk memastikan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis. Ironisnya lagi kekuatan tersebut sudah mulai masuk untuk menggerogoti kekuatan parlemen, lewat pasal-pasal atau regulasi yang berpihak kepada corporatocracy.

Ketidakidealan ini akan tetap berlanjut sampai pada “hari kiamat”. Bila konsep dalam berdemokrasi bangsa ini tidak dievaluasi secara menyeluruh. Bukankah demokrasi Indonesia saat ini berkiblat ke Amerika? Dan ternyata di negara Paman Sam itu sendiri tidak semulti partai seperti di negara yang kita cintai ini. Bila kondisi ini tetap berlanjut, maka dapat dipastikan pendistribusian keadilan secara merata dan menyeluruh yang merupakan puncak dari tujuan akhir dalam berdemokrasi dan amanah dari UUD 45 tidak akan terwujud.

Persoalan lain yang mengakibatkan rendahnya pengelolaan keuangan publik di daerah-daerah adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang bermental budak dan pengemis. Sebagian besar pimpinan daerah saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang ketergantungan pada Pusat sangat berlebihan. Seakan-seakan tanpa transfer dari Pemerintah Pusat, daerah akan kolaps dan mati suri. Rendahnya kreativitas dan inovasi dari pimpinan daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang kreatif membuat daerah harus mengemis kepada Pemerintah Pusat. Seharusnya dana transfer pusat harus dimaknai sebagai sumber dana penunjang untuk memastikan agar daerah mandiri. Bila tidak, nuansa otonomi daerah namun terasa sentralistik.

Pemimpin Ideal

Kembali ke “Pengakuan Seorang Ekonom Perusak” Jhon Perkins. Peluru tidak ditemukan untuk membunuh suatu gagasan. Ini adalah gagasan Omar Torrijos, yang membuat sang ekonom menggigil. Namun karena Omar konsisten dengan gagasan tersebut untuk memastikan Negara Panama mandiri secara ekonomi pada Tahun 1972, sang presiden harus mengakhiri hidupnya lewat kecelakaan tabrak lari, akibat pertentangan dengan kekuatan Corporatocracy. Sekalipun dia telah mati, gagasan tersebut perlu ditumbuhkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kritis dan dapat berpikir di atas rata-rata.

Gagasan harus menjadi basis utama untuk melihat sumber potensi daerah. Berapa banyak tempat-tempat sederhana kemudian meledak menjadi sumber kekuatan ekonomi baru akibat sentuhan seseorang yang memiliki gagasan kreatif. Namun sayang, hampir semua gagasan tersebut dimiliki oleh swasta. Sehingga sumber ekonomi tersebut hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi melahirkan corporatocracy baru dalam skala kecil.

Sudah seharusnya pemerintah memikirkan konsep-konsep pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan melihat sumber-sumber potensi pengembangan ekonomi yang ada di daerah. Bebaskan dari mental budak dan pengemis dengan mengedepankan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Daerah harus berani menolak dan menentang kebijakan pusat atas nama otonomi daerah untuk memastikan semua kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah. Jangan hanya tunduk dan patuh kepada intervensi program dari Pusat, yang belum tentu bernilai manfaat bagi daerah itu sendiri.

Mindset pengemis satu lagi adalah pembangunan yang hanya berorientasi pada infrastruktur dan konstruksi. Dua konsep pembangunan tersebut lebih kepada pembagian-pembagian fee yang tinggi dan penyumbang utama kerusakan di muka bumi. Sebagai pembuktiannya silakan baca Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LHP-LKPD). Pengungkapan temuan-temuan audit dalam LHP-LKPD tersebut memiliki angka-angka yang sangat fantastis, hampir semua temuan adalah program-program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau konstruksi.

Sudah sepantasnya daerah-daerah mengembangkan ekonomi yang berbasis untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam pandangan kami, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah-satu solusi untuk pengembangan ekonomi di daerah, khususnya untuk Provinsi Aceh. UMKM, merupakan sektor real untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan juga merupakan program pengembangan ekonomi yang bersentuhan secara langusung dengan masyarakat. Sektor ini juga membuka peluang untuk terjadi rantai transaksi ekonomi secara bergilir.[]

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana di Universitas Malikussaleh dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan Daerah.