Kabar [yang Masih] Kabur dari Wilayah Kerja Blok B Aceh Utara

Sumber foto: Pertamina.com

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Selebrasi Pemerintah Aceh yang mengatakan telah diberikan kewenangan ambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok B Aceh Utara, setelah berjuang 44 tahun lamanya, kini mulai diragukan oleh sejumlah pihak. Pihak Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) belum memberikan jawaban kongkrit terkait itu. Sementara itu, surat Kementerian ESDM tidak juga menyatakan bahwa Wilayah Kerja Blok B dialihkan kepada Aceh setelah masa kerja Peramina Hulu Energi (PHE) berakhir di sana pada 17 November 2020.

Pada Jumat (19/6/2020) Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa setelah melewati penantian panjang selama 44 tahun sejak 1976, Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara. Selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas bumi Blok B dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pemerintah Pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.

“Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA,” ujar Nova. Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).”

Pada kesempatan itu Nova Iriansyah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan. Nova juga bersyukur, perjuangan keras yang diintensifkan selama dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. “Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976,” kata Nova.

Lalu benarkah Pemerintah Pusat melalui kementerian ESDM telah melimpahkan pengelolaan Blok B Aceh Utara kepada pemerintah Aceh, seperti yang diakui oleh Plt Gubernur Aceh?

Media online aceHTrend, Senin (22/6/2020) mencoba menghubungi Kepala Humas BPMA Adi Yusfan, mempertanyakan apakah benar Pemerintah Pusat telah mengalihkan hak kelola Blok B kepada Pemerintah Aceh? Adi Yusfan kemudian mengalihkannya kepada Media Realition BPMA Tiara Fatimah. Oleh Tiara kemudian diberikanlah rilis yang telah disiapkan sebelumnya oleh BPMA.

Dalam rilis tersebut, Plt Deputi Dukungan Bisnis BPMA Afrul Wahyuni menyebutkan terkait kelanjutan pengelolaan wilayah kerja Blok B pasca kontrak sementara di bawah operator PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE-NSB) yang akan berakhir pada 17 November 2020, PT Pembangunan Aceh (PEMA) membutuhkan data untuk melengkapi syarat menjadi operator Wilayah Kerja Blok B.

Selanjutnya BPMA mengevaluasi proposal pengelolaan yang diajukan oleh PT PEMA terkait beberapa hal, di antaranya program kerja, bentuk Kontrak Kerja Sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham.

“Untuk keberlangsungan produksi migas dan peningkatan cadangan migas Aceh ke depan, BPMA akan memberikan rekomendasi akhir yang paling optimal kepada Menteri ESDM setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur Aceh,” kata Afrul Wahyuni.

Dia menyebutkan jika diperlukan pengelolaan bersama antara PT PEMA dan PHE-NSB, maka BPMA akan memfasilitasi penyiapan dan finalisasi Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil pasca 17 November 2020.

“BPMA akan selalu melaksanakan setiap kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin keberlangsungan operasi migas di Aceh untuk kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Aceh pada khususnya,”katanya.

Sementara itu, ketika aceHTrend bertanya tentang isi surat dari Kementerian ESDM yang ditujukan kepada BPMA, Tiara mengaku tidak memegang surat tersebut. “Enggak ada, Bang. Maksudnya saya gak ada. Rilis aja yang ada ini Bang sama saya,” kata Tiara membalas pesan WA dari aceHTrend.

Sementara itu, dikutip dari AJNN.Net, surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 tanggal 17 Juni 2020 itu, yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta kepada Kepala BPMA untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

a. menfasilitasi PT PEMA terkait pembukaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja B melalui permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan hasil pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana huruf a. PT PEMA segera menyampaikan permohonan kepada BPMA yang antara lain berisi program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan, kepemilikan saham;

c. BPMA melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf b dan mempertimbangkan permohonan yang telah diajukan PT Pertamina Hulu Energi NSB atau perubahannya;

d. evaluasi yang akan dilakukan BPMA sebagaimana dimaksud huruf c tersebut mengedepankan antara lain komitmen pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan guna menjaga keberlangsungan dan tingkat produksi minyak dan gas bumi serta perhitungan besaran bonus tanda tangan (signature bonus) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud angka 4;

e. menyampaikan rekomendasi akhir yang paling optimal mengenai pengelola, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kerja sama Wilayah Kerja “B” pasca 17 November 2020 kepada Menteri ESDM setelah mendapat pertimbangan Gubernur Aceh, sebelum berakhirnya kontrak kerja sama sementara Wilayah Kerja “B” sebagaimana dimaksud angka 5 diatas berakhir pada tanggal 17 November 2020; dan

f. dalam hal diperlukan pengelolaan bersama antara PT PEMA dan PT Pertamina Hulu Energi NSB, maka BPMA mengkoordinir penyiapan dan finalisasi kontrak bagi hasil Wilayah Kerja “B” pasca 17 November 2020. “Bersama dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f di atas agar saudara segera menyampaikan tata waktu pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut kepada Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lambat 14 hari kalender sejak surat ini ditandatangani.[]