ACEHTREND.COM, Meulaboh – Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik tahun 2020.
Top 99 tersebut sebagaimana diumumkan melalui surat bernomor B/153/PP.00.05/2020 pertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB selaku ketua sekretariat.
Aceh Barat meraih inovasi pelayanan publik kali ini melalui program layanan akta kelahiran dan akta kematian yang terintegrasi dengan dana desa yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat, yang merupakan program kemitraan dengan lembaga KOMPAK Aceh Barat.
Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Aceh Barat, Saijal Wahbi, Senin (22/6/2020) menjelaskan, Program Aklamasi Dana Desa (dansa) yang diraih tersebut tak terlepas dari serangkaian kerja sama lintas sektor secara kolaborasi dan berkesinambungan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kalahiran dan akta kematian bagi warga.
“Aklamasi Dansa adalah kependekan dari akta kelahiran dan kematian terintegrasi dana desa. Program ini lahir dari kerja sama lintas sektor secara kolaboratif dan berkesinambungan. Tujuannya untuk menuntaskan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian bagi suruh masyarakat Aceh Barat,” jelas Saijal.
Model layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan gampong ini, mulai dilakukan sejak pertengahan 2017. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memperbaiki akses dan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan kepada warga, terutama bagi 40% masyarakat miskin dan rentan yang berada wilayah di pedesaan, juga mendorong lebih maksimal kewenangan gampong dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Gagasan ini muncul setelah melihat segala keterbatasan yang ada, baik dari sisi ketersediaan jumlah sumber daya manusia, sumber daya anggaran pada dinas terkait serta pertimbangan geografis wilayah dan jarak.
Melalui inovasi ini, diharapkan negara hadir untuk memberikan layanan administrasi kependudukan, terutama dokumen kepemilikan akta kelahiran, karena akta kelahiran merupakan bukti otentik status kewarganegaraan seseorang.
Manajer Provinsi, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Dicky Ariesandi membenarkan bahwa Aceh Barat merupakan salah satu daerah mitra Kompak sejak tahun 2016 lalu.
“Alhamdulillah komitmen pemerintah kabupaten, melalui dinas terkait, kecamatan, pemerintah gampong dan masyarakat sangat luar biasa untuk melaksanakan uji coba modelling ini. Kami memberikan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten, baik dari sisi perbaikan regulasi, sistem dan prosedur, kebijakan perencanaan dan penganggaran juga terkait akuntabilitas,” jelas Dicky.
Beberapa manfaat dari pelaksanaan modelling ini, menurutnya dapat dilihat dari sisi meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Aceh Barat. Berkurangnya beban biaya transportasi dan waktu bagi masyarakat untuk menuju ke akses layanan ke kantor administrasi kependudukan.
“Saat ini upaya-upaya penyempurnaan dari model ini akan terus kami lakukan bersama dengan dinas terkait. Ada hal menarik dari modelling ini adalah koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor terbangun dengan baik. Semoga ini terus dipertahankan dan semakin lebih baik,” katanya.
Ditambahkan Dicky, KOMPAK merupakan lembaga kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Selama ini kita masih fokus pada tiga sektor penting, yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat. Terakhir peningkatan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian seperti ketenagakerjaan dan mobilitas kerja,” jelasnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar