Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah kasus kebocoran data pengguna di internet. Pada tahun 2019 lalu, data 13 juta pengguna e-commerce Bukalapak sempat diperjualbelikan di internet.
Kemudian pada Mei 2020, giliran 91 juta data pengguna Tokopedia yang diperjualbelikan peretas. Pada bulan yang sama, data 200 juta warga Indonesia di situs KPU diduga diretas.
Kini, yang masih hangat diperbincangkan, data pasien Covid-19 di Indonesia konon berhasil diambil peretas dan dijual di forum online.
Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan akan melakukan audit forensik guna menyelidiki kasus-kasus kebocoran data tersebut.
Menurut Menteri Kominfo Johnny Plate, audit forensik tersebut akan dilakukan di data center milik kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Johnny menambahkan, audit forensik ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu waktu dan kemampuan teknis yang tinggi sehingga proses audit forensik ini tidak akan bisa selesai dalam hitungan satu atau dua hari.
“Ini kejar-kejaran dengan kemampuan SDM kemampuan dan kualitas teknologi, serta kemampuan unethical hacking. Yang terjadi saat ini banyak unethical hacking mengambil data tidak sesuai hukum,” kata Johnny dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (22/6).
Ia bilang, proses audit forensik ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Proses ini memerlukan koordinasi dan evaluasi yang berlanjut.
Audit ini menurut Plate juga dilakukan untuk meningkatkan sistem teknologi keamanan, meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia, serta menjaga keamanan data di Tanah Air.[] Sumber : Kompas
Editor : Ihan Nurdin
