Mendorong Tumbuhnya Industri di Abdya

Aldi Ferdian

Oleh Aldi Ferdian*

Bumoe Breuh Sigupai, begitulah julukan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Sebutan breuh sigupai tidak asing lagi bagi masyarakat Abdya. Menelusuri kata breuh sigupai, merujuk pada salah satu jenis padi unggul dengan yang sangat harum sehingga rasanya sangat enak saat disantap walaupun hanya dengan lauksambal. Bukan hanya itu, breuh sigupai juga sudah terasa harumnya sejak masi di persemaian.

Maka, dari sebutan breuh sigupai tersebut kita dapat menganalisis bahwa Kabupaten Abdya memiliki banyak potensi, baik di sektor pertanian maupun perdagangan. Apalagi, Abdya berada di posisi tengah Aceh. Secara strategis, Kabupaten Abdya berhak unggul dari labupaten lain yang ada di aceh. Oleh karena itu, potensi yang ada di Abdya jika digali akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas perekonomian rakyat.

Dalam hal melangsungkan proses perekonomiannya, Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat Aceh, khususnya Kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agribisnis, dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.

Meski begitu, potensi-potensi emas yang sudah ada, belum juga dapat dimanfaatkan secara keseluruhan oleh pemerintah. Padahal jika potensi tersebut dilirik penuh, mungkin saja laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat drastis dan menjadi unggul dalam hal perekonomian.

Di sektor pertanian, Kabupaten Abdya memiliki dua komoditas pertanian yang paling diunggulkan, yaitu sawit dan padi. Tidak tanggung-tanggung, hasil dari kedua jenis pertanian tersebut sangat memuaskan dari tahun ke tahun di Abdya. Dikutip dari aceHTrend pada Jumat (05/06/2002), hasil produksi kelapa sawit di Abdya mencapai 1.200 ton per harinya dengan luas lahan mencapai 16.740 hektare. Sedangkan hasil produksi padi di Abdya mencapai 7,8 ton per hektarenya. Hasil itu membuktikan, bahwa hasil produksi padi di Abdya jauh lebih meningkat dari rata-rata produksi padi nasional yang hanya 5,7 per hektare.

Namun, hasil kedua jenis produksi pertanian tersebut tidak diolah langsung di Abdya. Melainkan, diolah di daerah tetangga seperti Nagan Raya, Subulussalam, bahkan ke provinsi sebelah dikarenakan Abdya sendiri belum memiliki industri pengolahan hasil produksi pertanian tersebut. Tentu hal demikian akan membantu membuat laju pertumbuhan ekonomi daerah tetangga akan terus tumbuh dan membuat petani sawit dan padi di Abdya merugi setiap masa panen tiba.

Sebagaimana dikutip dari aceh.antaranews.com, jika dikalkulasikan dengan tingkat produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Abdya rata-rata 20.196 ton/bulan dari 17 ribu hektare kebun sawit di Abdya. Maka, kerugian yang dialami petani sawit mencapai Rp900 juta/harinya. Kerugian ini diakibatkan oleh belum beroperasinya PKS di Desa Ie Mirah, Babahrot, Aceh Barat Daya.

Padahal, jika di Abdya memiliki industri pabrik kelapa sawit (PKS) tentu harga pokok produksi (HPP) pertanian akan meningkat. Hal itulah yang bisa mendorong masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya menuju kesejahteraan dan status perekonomian yang meningkat. Oleh karena itu, sebenarnya Abdya memerlukan pembangunan seperti industri pengolahan hasil pertanian, infrastruktur, dan fasilitas pendukung yang lainnya. Pembangunan seperti ini perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas perekonomian rakyat. Asal jangan pembangunan asai meukaleuh seperti pembangunan Pasar Modern di Desa Keude siblah, Kecamatan Blang Pidie menjadi contoh pembangunan asai meukaleuh di era kepemimpinan Jufri Hasanuddin.

Jika diumpamakan, Abdya ini persis sama seperti leumo pijuet (sapi kurus) milik Pemerintah Aceh di Saree, Aceh Besar. Percuma saja leumo-leumo itu ber-angka banyak di tempat pengelolaan tetapi sapi ternak tersebut tidak diberi gizi yang cukup untuk membuatnya gemuk. Begitulah Abdya, Abdya sebenarnya membutuhkan pembangunan baik perindustrian maupun fasilitas pendukung lainnya sebagai asupan untuk menuju ke jalan kesejahteraan. Sehingga dengan adanya pembangunan itu bisa membuat Kabupaten Abdya lebih bergizi daripada lemoe-lemoe pijuet yang dimiliki Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi dan Nova.

Sebenarnya, perindustrian merupakan kebutuhan masyarakat paling utama. Selain meningkatkan harga pokok produksi (HPP) pertanian, selain itu perindustrian juga membantu mengurangi angka pengangguran dengan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga terserapnya anak-anak muda bertitle ke dalamnya. Namun, selama ini pembangunan industri di Abdya hanya dilakukan setengah-tengah.

PKS di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot misalnya, PKS tersebut mulai dibangun pada tahun 2010 lalu menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Di hitung sampai saat ini, proyek tersebut sudah terbengkalai selama sembilan tahun. Meski begitu, kita semua harus meyakini bahwa Pemkab Abdya juga sedang berusaha untuk mempercepat pembangunan PKS tersebut dengan cara menyiapkan segala administrasi perpindahan aset. Lalu, melakukan permohonan dan persetujuan pemindahan aset dari Pemprov Aceh ke Pemkab Abdya. Namun, upaya itu sampai saat ini belum mendapatkan hasil.

Pemkab Abdya melalui Asisten Administrasi Umum, Muslim Hasan mengatakan, “Administrasi pemindahan aset dari Pemerintah Provinsi Aceh ke Kabupaten Abdya telah disiapkan sejak dua tahun lalu, yaitu sejak pasangan bupati dan wakil bupati Akmal-Muslizar dilantik menjadi kepala daerah. Sekarang kita tunggu surat dari Gubernur dan persetujuan DPRA. Jika ini sudah ada, langsung buat berita acara serah terima aset, setelah itu baru dilanjutkan pembangunannya.”

Anehnya, sampai saat ini Juni 2020, surat dan persetujuan pengalihan aset tersebut belum juga mendapatkan respons. Apa ini ego sektoral dari pemangku kekuasan kita? Ataukah terjadi konflik politik di masa lalu. Sehingga untuk menyetujui pengalihan aset PKS ke Pemkab Abdya pun bukan menjadi hal yang perlu diperhatikan secepatnya. Kita semua berhak menyangka ini dan itu karena percepatan pembangunan PKS tersebut merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat Abdya saat ini. Padahal, jika persetujuan pemindahan aset dari Pemprov Aceh ke Pemkab Abdya, pembangunan tersebut bisa langsung dilanjutkan.

Apalagi, Pemkab Abdya sangat berkomitmen pada percepatan pembangunan PKS di Desa Ie Mirah tersebut. Bahkan, awal tahun 2018 Pemkab Abdya telah mengajukan Rancangan Qanun (Raqan) Penyertaan Modal Daerah Melalui BUMD kepada DPRK Abdya.

Maka dalam hal ini perindustrian sangat perlu disegerakan. Dalam ilmu ekonomi dijelaskan, industri telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern dan pesatnya peningkatan masyarakat. Berbagai macam dampak positif muncul dengan adanya industri di antaranya seperti peningkatan pendapatan nasional, standar kehidupan lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan peluang kerja, serta menstimulasi kemajuan pada sektor lain. Dampak-dampak positif itu akan mendorong Abdya menjadi kabupaten yang bergizi dalam sektor perekonomian.[]

Penulis adalah Pengurus UKK Riset dan Publikasi Ilmiah UIN Ar-Raniry 2020

Editor : Ihan Nurdin