Ini Penjelasan BPMA Terkait Pemanggilan Pejabat dan Staf oleh Penyidik Kejati Aceh

Kantor BPMA di Jl Dimurtala Banda Aceh. @portalsatu.com

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh beberapa hari lalu memanggil dan memeriksa 4 pejabat dan 74 staf Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA) terkait tunjangan kinerja pada tahun 2019.

Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA, Adi Yusfan, mengatakan pihaknya telah memenuhi pemanggilan tersebut untuk memberi keterangan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengenai laporan masyarakat, terkait dugaan pemberian tunjangan kinerja tahunan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan.

“Permintaan keterangan tersebut sudah diberikan oleh beberapa pegawai BPMA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sejak Senin (22/6/2020),” ujar Yusfan saat dikonfirmasi aceHTrend, Jumat (26/6/2020).

Yusfan menyebutkan, tunjangan kinerja tahunan merupakan remunerasi (imbalan) yang tidak terpisah dari pegawai BPMA.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. BPMA akan bekerja sama secara penuh dengan Kejati Aceh dan selalu mengikuti kaidah–kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, pemanggilan ini merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap kinerja badan pemerintah khususnya di bidang hulu migas demi terwujudnya industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.

Yusfan juga mengatakan, salah satu capaian kinerja BPMA pada tahun 2019 yakni peningkatan lifting migas Aceh dari 6,496 million barel oil ekuivalen per day (MBOED) di tahun 2018 menjadi 13,026 MBOED di tahun 2019.  “Jadi ada persentase kenaikan sebesar 101%,” katanya.

Dia juga menyebutkan adapun pencapaian strategis lainnya BPMA di tahun 2019 adalah Persetujuan Plan of Development (POD) I WK Lhokseumawe, pencapaian target komitmen TKDN BPMA yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2013 di tahun 2019, Pelaksanaan JSA Blok Singkil, Blok Meulaboh, Blok Meuligoe, dan Blok Arakundo.

“Adapun pelaksanaan program pengembangan masyarakat, realisasi investasi KKKS sebesar 93,67 juta USD, dan penerimaan negara sebesar 46,4 juta USD,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin