DPRA Minta Pemerintah Aceh Tidak Santai Tangani Covid-19

Anggota DPRA Rizal Fahlevi

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi V DPRA meminta Pemerintah Aceh serius menangani Covid-19 di Aceh yang angkanya terus bertambah. Eksekutif diminta tidak lamban dan jangan terjadi missinformasi dari sesama pengontrol kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRA, Rizal Fahlevi Kirani, saat dimintai tanggapannya terkait melonjaknya angka positif COvid-19 di Aceh dalam beberapa waktu terakhir, Sabtu (27/6/2020).

“Yang pertama ada misskomunikasi yang terjadi, yang kedua hasil konfirmasi saya dengan pihak rumah sakit, di pusat Litbangkes Aceh Besar dan Unsyiah memang sedang antre karena terlalu banyak uji swab. Terlepas dari pada itu memang dari awal kita sudah memberi sinyal atau memberi teguran untuk pemerintah agar lebih serius,” kata Ketua Komisi V DPRA, Rizal Fahlevi Kirani, saat di hubungi aceHTrend, Sabtu (27/6/2020).

Ia menambahkan, sejak awal Komisi V DPRA sudah mengajak bagaimana skema penanganan Covid-19 ini harus jelas dan deatil, jangan sampai tim yang terlibat dalam gugus tugas tersebut tidak tahu tupoksinya masing-masing.

“Dari pertama kita sudah mendorong, tapi tidak pernah selesai dan tidak pernah diterapkan ke publik, begini loh skemanya dalam penanganan Covid-19 di Aceh. Dan kami melihat bahwa (penanganannya) sangat-sangat lambat,” kata Rizal Fahlevi.

Kalau hari ini, lanjutnya, suda ada dua klaster, sudah terjadi transmisi lokal, ada klaster Rumah Sakit ZA kemudian ada klaster Asrama Polisi IOM di Pagar Air, dan penanganannya menurut Fahlevi juga sangat lambat.

“Maka pemerintah harus serius lagi jangan terlalu santai, yang dikhawatirkan dari dulu sebenarnya telah terjadi sekarang, dari pertama kami sudah sampaikan bahwa semua covid ini impor, maka perketat perbatasan sesuai standar WHO, jadi tidak ada kompromi disitu, tetapi tidak pernah dijalankan,” kata Fahlevi.

Misalnya, sambung Fahlevi, ketika Komisi V DPRA turun ke lapangan, saat itu ada tekanan-tekanan yang dilakukan di perbatasan, itu baru terlaksana dan kemudian tidak memenuhi SOP-nya penanganan protokol kesehatan Covid-19, ini sangat disayangkan.

“Kita berharap kepada tim gugus tugas Pemerintah Aceh, untuk lebih serius memperketat perbatasan, dan di-tracking kembali pada kejadian transmisi lokal di klaster Asrama Polisi,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, tim gugus provinsi dan tim gugus Aceh Besar ataupun Kota Banda Aceh harus membuat posko penanganan Kompleks Asrama Polisi IOM Pagar Air tersebut, misalnya ada sosialisasi siapa yang sudah diisolasi di Asrama Polisi IOM di Pagar Air. Tim gugus juga ada perwakilannya di sana untuk membimbing masyarakat kalau misalnya ada yang harus karantina mandiri perlu dikontrol secara ketat agar tidak terjadi lagi transmisi lokal sampai keluar kompleks.

“Ini yang tidak dilakukan menurut saya, dan itu perlu dilakukan segera mungkin, karena jika ada penambahan tidak akan terbendung, kemudian terjadinya misskomunikasi atau simpang siur informasi siapa yang positif dan siapa yang tidak. Ini harus jelas skema penanganannya, kalau ada posko, masyarakat yang mengadu juga bisa jelas,” sebutnya.

Fahlevi juga mengatakan, untuk Rumah Sakit Zainoel Abidin sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, sejak awal sudah disampaikan untuk menyediakan ruangan yang mencukupi, sehingga apabila terjadi lonjakan pasien sudah ada tempat.

“Kemarin saya sudah komunikasi dengan Ibu Endang (Wadir Pelayanan RSUDZA), katanya sedang dalam penambahan terus untuk ruang bayi dan ibu hamil, tapi lagi-lagi kita tegaskan, kenapa baru sekarang, wate trok kapai baro pula lada, padahal kita di Komisi V DPRA dari dulu sudah menyarankan, adanya skema dan berapa alternatif yang dipersiapkan untuk penempatan pasien covid itu. Jangan sampai saat terjadi lonjakan, kita tidak tau mau tempatkan di mana,” katanya.

Jikapun tidak tersedia lagi ruangan, pemerintah harus memikirkan altenatif, termasuk menyediakan hotel untuk ruang cadangan yang sengaja dibooking untuk menempatkan pasien yang positif covid.

“Makanya dari pertama kita sarankan untuk membuat skema ini secara detail, sehingga tugas dan tupoksinya itu tidak amburadul, sekarang kan tim gugus lain datanya, Dinkes juga lain, pihak rumah sakit juga beda datanya, maka data yang hadir ke publik tidak sinkron,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, terhadap adanya kasus positif palsu yang terjadi pada warga negara Filipina, pihak dokter juga seharusnya kata dia lebih teliti dalam hal penentuan pasien yang positif dengan pasien negatif, karena akibatnya sangat fatal bagi pasien.

“Dari uji swab pertama kedua negatif, kemudian yang ketiga positif, lalu saat diuji swab dalam jarak waktu yang cukup dekat sudah negatif kembali, kan jadi rancu dan kacau. Makanya mengenai palayanan, baik di Balitbangkes Aceh Besar atau di Unsyiah, kalau memang kekurangan sumber daya, berarti harus diperbanyak lagikan, harus standarlah, sehingga tidak terjadi hari ini negatif besok positif,” katanya.

Pihaknya melihat Pemerintah Aceh lamban dalam hal penanganan Covid-19 ini. Masih jalan di tempat, terkesan tidak serius. Saat terjadi transmisi lokal seharusnya tim gugus tugas yang diketuai Plt Gubernur harus bertindak cepat, men-tracking pasien, kemudian menyampaikan informasi yang valid, dan beberapa hal terkait lainnya yang memang harus segera dilakukan.

“Kemarin saya juga dapat telepon dari kepala lorong Pagar Air, mereka bingung untuk yang positif itu bayinya atau termasuk orang tuanya, ternyata kan juga termasuk dengan orang tuanya, sementara keterangan dari Dinkes cuma bayinya saja, kan lucu jadinya,” kata Fahlevi.

Pihaknya berharap Pemerintah Aceh perlu memperketat perbatasan standar protokol kesehatan WHO, jadi tidak ada kompromi di perbatasan, harus deatil bicara skema penanganan di perbatasan itu.

“Kan kita bisa belajar ini, semua covid itu adalah barang impor, karena terjadi kelalaian di perbatasan akhirnya terjadilah transmisi lokal, namun pemerintah harus berbuat, dari pada tidak ada sama sekali, untuk memulai yang terlambat itu kan tidak ada salahnya,” sebut Fahlevi.[]

Editor : Ihan Nurdin