Indonesia: 60 Hari untuk 10.000 Kasus Pertama, Berapa Hari untuk 100 Kasus Pertama di Aceh?

Lhob Mate Corona (19

Ahmad Humam Hamid. [Ist]

Oleh Profesor Ahmad Humam Hamid*

Salah satu keberuntungan mendapatkan serangan pandemi setelah terjadi di tempat lain adalah kita mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan masyarakat, mengambil pengalaman, menerapkan praktik yang baik, dan mencegah kebiasaan buruk. Hal inilah yang sepertinya mendapat perhatian besar dari Doni Munardo, Ketua Gugus Pengendalian Covid-19, ketika ia menyerukan agar orang tua yang co morbid tidak keluar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun.

Statemen Munardo sesungguhnya mempunyai satu pesan keras dan tegas  kepada publik nasional, bahwa ”ledakan” pandemi ini sedang dan akan terjadi, dan kali ini akan terjadi dengan intensitas dan skala besar. Apa ukurannya? Kasus-kasus yang terjadi di Surabaya, Semarang, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan dalam beberapa minggu membuktikan kurva angka infeksi yang semakin menaik dan belum menujukkan  tanda-tanda ke arah flatening-perataan, walaupun pemerintah sedang bersiap-siap untuk memasuki transisi kepada tahapan baru new normal. Imbauan keras Presiden Jokowi kepada seluruh kepala daerah untuk mendatarkan kurva infeksi tampaknya belum terjadi.

Ungkapan Doni Munardo bukanlah tanpa alasan, karena memang yang sedang terjadi bukan lagi “transmisi lokal”, akan tetapi telah berpindah menjadi “transmisi komunitas “ yang terjadi secara merata dengan tingkat kecepatan yang berbeda di seluruh Indonesia. Kecerdasan dan kecergasan (tangkas) kepala daerah menjadi penting, terbukti di tengah merebaknya jumlah pasien positif di tempat lain, DKI Jakarta menunjukkan angka infeksi yang lebih mendingan, dan itu tidak terjadi secara alami. Itu terjadi karena kebijakan dan implementasi kebijakan yang sungguh-sungguh mulai dari gubernur sampai ke seluruh kelurahan di DKI Jakarta.

Istilah “transmisi lokal” adalah sebuah istilah yang disebut oleh para ahli epidemologi pintu awal kedua pembuka merebak dan meledaknya pandemi secara lokal. Kalau sebelumnya yang terjadi adalah “virus kiriman” yang dibawa oleh individu dari luar wilayah administratif dan tidak sempat terdeteksi, maka sang virus itu kini telah menjadi bagian awal dari kehidupan warga. Bahkan sang virus mungkin telah mendaftar dan “melamar” untuk mendapatkan KTP “sementara” di lokasi setempat.

Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan mungkin telah berada pada ujung, dan bahkan telah melewati periode transmisi lokal, karena angka yang muncul dari hari ke hari semakin rutin, dengan dinamika naik turun yang konsisten. Apa yang menjadi kekhawatiran para epidemologist adalah angka itu sangat kecil hubungannya dengan sebuah upaya yang sistematis untuk test lapangan kepada masyarakat. Ini yang membuat kasus positif Covid-19 di Aceh nyaris “terapung” di tengah angka aktual sesungguhnya di lapangan yang sampai hari ini belum ada gambarannya.

Monitoring perkembangan dan kecepatan kasus infeksi yang relatif mendekati ketepatan, dan dapat dijadikan sebagai pegangan sementara sangat diperlukan. Dan hal itu hanya akan didapatkan bila seluruh informasi yang berkaitan dengan penyebaran pandemi sebuah kawasan adminsitratif, ataupun kawasan geografis tertentu dapat diformulasikan dalam sebuah model tertentu. Walaupun kedengarannya rumit dan seolah sangat “ilmiah” itu adalah pekerjaan biasa yang dapat dilakukan oleh  akademisi lokal Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan kampus-kampus lainnya di Aceh.

Model itu pula yang memberi keyakinan peneliti dari Universitas Umea dari Islandia untuk meyakini jumlah aktual kasus positif Covid di negara itu mempunyai kelipatan 20 kali dari angka kasus positif resmi yang dilaporkan. (Brannstrom et al 2020). Hal yang sama juga dilakukan di AS yang menggunakan prediksi  aktual sebesar kelipatan 10 dari jumlah kasus yang dilaporkan. Itu yang membuat proyeksi kasus Covid-19 di AS yang laporan resminya lebih dari 2,5 juta kasus, menjadi lebih dari 25 juta kasus di seluruh AS saat ini. Angka inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen navigasi penanganan pandemi ini.

Melihat kepada proyeksi angka positif nasional yang terus menerus gagal untuk menemukan kecenderungan pertumbuhan dan masa puncak pandemi, maka sesungguhnya Indonesia ini sedang berjalan melawan pandemi ini tanpa gambaran dan panduan yang jelas. Beberapa pakar memberikan indikasi bahwa kegagalan prediksi yang dibuat secara berkali-kali lebih disebabkan karena kualitas data yang tidak jujur yang diberikan dan rendahnya test yang dilakukan. Ketidakpercayaan itu menjadi lebih meyakinkan setelah sebuah pusat studi di Inggris yang fokus kepada proyeksi penyakit menular CMMID meragukan data Indonesia, tentang jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19.

Ketidaktepatan prediksi diakui oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito sembari menyatakan pihaknya bahkan telah menggunakan berbagai sumber daya terbaik yang berkelas dunia. Wiku menyebut pakar-pakar dari Universitas Harvard, Imperial College London, UC London, dan NTU Singapore, dan Universitas Indonesia telah bekerja maksimal untuk menemukan prediksi yang tepat, yang sampai hari ini belum ditemukan.

Pernyataan Prof. Wiku itu akan sangat mudah dijawab oleh mahasiswa program studi MIPA Unsyiah semester enam yang sedang belajar pemodelan matematika. Model dan data yang benar, pasti akan memberikan prediksi yang benar. Kalau prediksinya yang salah berarti ada sesuatu yang salah. Kalau melihat kepada pakar yang diikutkan, kemungkinan kesalahan konstruksi model relatif kecil, dan kemungkinan besar ada sesuatu yang salah dengan data.

Para mahasiswa  hafal benar dengan prinsip pemodelan yang diajar oleh dosennya, dikaitkan dengan pengolahan data dengan komputer yang diistilahkan dengan GIGO-“garbage in garbage out”. Bahasa Indonesianya, “sampah masuk, sampah keluar”. Kemungkinan besar prediksi Covid-19 Indonesia yang belum akurat kemungkinan besar lebih terkait dengan GIGO.

Dengan gambaran prediksi pandemi nasional yang masih kabur secara berkelanjutan, di Aceh kita juga tidak mendengar proyeksi perkembangan tentang apa yang sedang dan bakal terjadi. Apakah Aceh masih di fase kasus impor, ataukah sedang dalam fase transmisi lokal, atau sudah bergerak ke fase transmisi komunitas?

Pelajaran dari beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat, Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali menyebutkan pemerintah provinsi-provinsi itu mempunyai gugus khusus yang umumnya bekerja sama dengan universitas setempat yang terus menerus memonitor dan memberikan gambaran prediksi terhadap perjalanan pandemi di provinsi yang bersangkutan. Memang, hampir semua prediksi yang dibuat itu belum sepenuhnya akurat, dan bahkan melenceng jauh, tapi setidaknya apa pun yang dilakukan di tempat-tempat itu ada sandaran asumsi yang bisa diperdebatkan. Kita tidak tahu, apakah di Aceh ada gugus tugas seperti itu atau tidak. Mudah-mudahan saja kita berharap strategi pengendalian pandemi kita, tidak seperti istilah sleep walker-orang berjalan sambil tidur.

Dengan tetap mengapreasisi kinerja kluster pemda yang menduduki papan bawah penyebaran Covid-19, termasuk Aceh, harus diakui salah satu keberuntungan kelompok provinsi itu adalah “sepi”-nya mobilitas manusia dari dan ke kawasan luar provinsi. Tidak hanya itu, semua pemda anggota klaster papan bawah Covid-19 juga  tidak mempunyai  gugus-gugus domestik konsentrasi harian manusia yang berskala besar, seperti kepadatan angkutan kota, pabrik dan industri, pemukiman padat dan kumuh, serta mal dan pasar-pasar berskala besar. Kondisi itu tidak ada di Bengkulu, NTT, Maluku Utara, Jambi, Gorontalo, Aceh, dan berapa provinsi lainnya. Itu yang membuat klaster propinsi ini berbeda dengan berbagai provinsi lain, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Dengan melihat perkembangan kasus positif di Aceh dalam beberapa hari terakhir ini, kita belum mendapatkan informasi tentang status terakhir fase pandemi ini. Banyak ahli mengatakan di provinsi-provinsi di Jawa, sedang berada pada fase “transmisi komunitas” dan bahkan telah melangkah masuk ke fase endemik di mana sudah sangat sukar untuk mengontrol perkembangan Covid-19.

Paling kurang ada dua instrumen yang dapat dipakai untuk memberikan status perjalanan fase pendemik. Salah satu indikator fase “transmisi komunitas” adalah ketika ada pasien positif yang tidak punya riwayat perjalanan, dan tidak tahu dari siapa penyakit itu tertular. Indikator lain adalah screening-test dalam skala yang memadai, bahkan skala besar kalau itu memungkinkan dan dilakukan secara berlanjut.

Dalam kaitannya dengan Aceh, belum ada penjelasan terakhir tentang riwayat pasien, walaupun dari angka yang ada banyak hal yang mesti dipertanyakan lagi secara lebih jauh. Selanjutnya pelaksanaan test  yang dilakukan juga sangat sepintas dengan jumlah yang juga masih bisa dihitung. Kini kabarnya sedang “direncanakan” untuk test yang lebih besar lagi dalam waktu yang tidak “terlalu” lama lagi. Sementara itu kasus positif semakin bertambah setiap hari.

Akhirnya, perlu diketahui statistik perkembangan Covid-19 nasional menunjukkan, dibutuhkan waktu 60 hari bagi Indonesia untuk mencapai jumlah kasus positif untuk 10.000 pertama. Selanjutnya pertambahan 10.000 kedua 21 hari, ketiga 16 hari, keempat 10 hari, dan kelima hanya butuh waktu 9 hari. Di Aceh kita menyaksikan waktu yang relatif lama Covid-19 ini berkembang, dan sampai ini sudah mencapai 80 orang, dan ini adalah didominasi oleh angka rumah sakit. Secara teori angka ini tidak lama lagi akan mencapai 100. Tidak salah kalau kita menghitung ulang berapa hari yang telah dilalui untuk sampai ke angka 100 kasus ini, karena setelah itu-lagi lagi secara teori, nauzubillah, akan ada lagi 100 kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebaiknya kita harus sangat siaga.[]

Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Editor : Ihan Nurdin