Pilkada Aceh Tetap Digelar Pada 2022

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-DPRA beserta 23 Komisi I DPRK dan Pemerintah Aceh sepakat menggelar pilkada pada 2022. Mereka mengatakan patokan keputusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang digelar di DPRA, Senin (29/6/2020) yang dihadiri Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panwaslih Aceh, Komisi I DPRK se Aceh, DPRA dan DPRK se Aceh.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin berlangsung alot. Sejumlah pihak mengajukan argumen mengapa penting melaksanakan pilkada di Aceh pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan perintah UU Nomor 11 Tahun 2006.

Dalam rakor tersebut juga muncul sejumlah kekecewaan terkait aksi pengambil kebijakan di Aceh yang kerapkali melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait pelaksanaan pilkada di Aceh. Padahal secara aturan, Aceh sudah memiliki lex spesialis yaitu UUPA.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yusuf kepada wartawan usia rapat mengatakan, dari rapat kordinasi hari ini (kemarin-red) telah lahir beberapa rekomendasi yang sudah ditandatangani bersama.

“Kami telah mengambil sikap untuk pilkada di Aceh tetap akan dilakukan di tahun 2022, itu salah satu rekomendasi yang lahir dari rapat kordinasi,” kata M Yusuf.

M. Yusuf juga mengatakan hasil rapat koordinasi tersebut akan diberitahukan kepada Kemendagri sebagai bentuk pemberitahuan saja.

Dia juga mengatakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, UU Nomor 11 Tahun 2006 tidak bisa diubah tanpa persetujuan DPRA. Jadi setiap aturan yang dibuat menyangkut Aceh, tidak boleh serta merta diputuskan di Pusat, tanpa konsultasi dengan Parlemen Aceh.

“Kita punya UUPA sebagai perwujudan kekhususan. Ini kekuatan yang harus kita jaga bersama. Hubungan dengan Kemendagri sifatnya hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Rujukan kita sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” katanya. []